Laporan  Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad

[pps.fisip.unpad.ac.id, 25/07/2024] Bandung – Kamis, 25 Pebruari 2024 (14.30), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, Pada kesempatan ini Muhnizar Siagian yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Hubungan Internasional resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.

Promovendus dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 24 Juli 1991 dari pasangan Bapak Imran Siagian dan Ibu Nilawati, sebagai anak kedua dari 2 (dua) bersaudara. Merupakan seorang suami dari Ibu Fitri Ana Ika Dewi Mempunyai satu anak yaitu Abdurrahman Azam Siagian.

Riwayat Pendidikan : Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 2003 di SDN 74 Kota Bengkulu, SMP diselesaikan pada tahun 2006 di SMPN 5 Kota Bengkulu, SMA diselesaikan pada tahun 2009 di SMAN 3 Kota Bengkulu. Jenjang pendidikan Sarjana Hubungan Internasional FISIP Universitas Andalas Padang lulus pada tahun 2013, Program Magister Hubungan Internasional diselesaikan tahun 2016 di Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran Bandung dan pada semester genap tahun akademik 2019/2020 masuk kuliah Program Doktor Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Disertasi yang diujikan menurut Muhnizar Siagian,  Konflik Papua merupakan satu-satunya masalah disintegrasi di Indonesia saat ini. Organisasi Papua Merdeka di dalam negeri menggunakan cara cara kekerasan dan bersenjata serta juga perjuangan politik seperti demonstrasi, sedangkan di luar negeri United Liberation for West Papua dan diaspora Papua terus berkampanye dan lobi-lobi internasional untuk mendapat dukungan kemerdekaan bagi Papua. Negara-negara di Pasifik merupakan sasaran kampanye dari Organisasi Papua Merdeka. Saat ini isu Papua sudah menjadi pembahasan tidak hanya pada level negara namun juga pada level masyarakat sipil di kawasan Pasifik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dalam konflik Papua di negara- negara Pasifik sejak resmi menjadi Presiden di tahun 2014 hingga 2022. Penelitian ini mengkaji tidak hanya kebijakan luar negeri namun juga kebijakan dalam negeri Joko Widodo terhadap Papua, karena kebijakan dalam negeri Indonesia akan berimplikasi pada kebijakan luar negeri dan citra Indonesia dalam konflik Papua di negara-negara Pasifik. Penelitian ini akan menggunakan perspektif konstruktivisme dalam menganalisis kebijakan luar negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan fokus Joko Widodo dalam kebijakan di dalam negeri yaitu kebijakan keamanan, kebijakan pembangunan infrastruktur dan kebijakan kunjungan Jokowi ke Papua. Dalam hal kebijakan luar negeri di negara-negara Pasifik Joko Widodo berfokus pada diplomasi budaya Melanesia, diplomasi bantuan khususnya negara kepulauan Pasifik dan memperluas kerjasama multilateral.

Pertama, kawasan Pasifik merupakan arena pertarungan antara diaspora Papua pro kemerdekaan Papua versus Pemeritah Indonesia. Pemerintah Indonesia saat ini beranggapan bahwa kawasan Pasifik sangat penting bagi Indonesia secara politis dikarenakan karena menguatnya dukungan dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat sipil di kawasan Pasifik terhadap isu Papua. Peneliti juga menyimpulkan bahwa di era Jokowi perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat sipil di kawasan Pasifik terhadap isu Papua meningkat, salah satunya diterimanya ULMWP menjadi anggota peninjau dalam organisasi regional MSG, yang merupakan satu peristiwa politik kawasan yang memukul posisi Indonesia dan menjadi titik balik bagi Pemerintah Indonesia untuk memikirkan ulang citra, peran dan posisi Pemerintah Indonesia di kawasan ini. Kebijakan luar negeri dengan strategi diplomasi budaya Melanesia, diplomasi bantuan dan diplomasi multilateral menunjukkan Pemerintah Indonesia mulai melakukan manuver yang ofensif dan memprioritaskan negara-negara di kawasan Pasifik yang tujuan utamanya untuk membendung dukungan terhadap kemerdekaan Papua.

Kedua, Jokowi menunjukkan ketertarikan terhadap Papua dengan gaya blusukan dan intensitas kunjungan yang sering ke Papua. Namun kunjungan tersebut tidak dilanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya seperti membuka dialog dan rekonsiliasi, yang membuat hingga akhir masa jabatan Jokowi, konflik Papua belum bisa diselesaikan.

Ketiga, Peneliti juga menyimpulkan terdapat paradoks dalam kebijakan dalam negeri Indonesia untuk menyelesaikan konflik Papua dalam kerangka konsep penggunaan kebijakan dalam negeri ini sebagai modal untuk kebijakan luar negeri.

Paradoks tersebut sangat terlihat dalam kebijakan keamanan dan kebijakan pembangunan di Papua. Dalam kebijakan pembangunan, Pemerintah Indonesia selalu membawa informasi mengenai masifnya pembangunan di Papua dalam penyampaiannya ketika berdiplomasi ke negara-negara Pasifik, bahkan mengundang perwakilan dan dubes dari negara Pasifik untuk melihat langsung pembangunan di Papua. Pemerintahan Jokowi berupaya untuk membangun citra positif dengan begitu masifnya pembangunan infrastruktur di Papua.

Namun hal ini tidak konsisten dengan kebijakan keamanan di Papua yang menjadi sorotan sejak era Sukarno hingga saat ini. Kebijakan keamanan di Papua dinilai sebagai akar dan penyebab utama kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua yang menjadi sorotan utama pemerintah dan masyarakat sipil di kawasan Pasifik. Pemerintah Indonesia juga cenderung defensif dan menutup diri ketika pemerintah dan masyarakat sipil di kawasan Pasifik mempertanyakan dan mengkritisi kebijakan keamaman di Papua. Upaya Pemerintah Indonesia membangun citra positif dengan masifnya pembangunan di Papua berbanding terbalik dengan kebijakan keamanan yang terus mengkonstruksi citra negatif Indonesia karena berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Kebijakan keamanan kontraproduktif dengan upaya Indonesia membangun citra positif di kawasan Pasifik. Hingga periode kepemimpinan Jokowi akan berakhir, tidak ada evaluasi yang menyeluruh dan perubahan fundamendal dalam kebijakan keamanan di Papua.

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang, Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Wawan Budi Darmawan, SIP.,M.Si , Ketua Promotor . Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata.  Anggota Tim Promotor Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani, MAIR., Ph.D, Dr. Darmansjah Djumala, SE., MA serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Arry Bainus, M.A,. Dr. Wawan Budi Darmawan, S.IP.,M.Si, Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR.  Representasi Guru Besar Prof. Muhammad Benny Alexanri, SE., MM,Disertasi yang disusun berjudul “KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TERHADAP NEGARA-NEGARA PASIFIK DALAM PEMECAHAN ISU PAPUA (2014-2022).”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “ Sangat Memuaskan”  Selamat atas diraihnya gelar Doktor  kepada Dr. Muhnizar Siagian.Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.

Sumber : pps.fisip.unpad.ac.id