Lompat ke konten utama

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Merespons Kompleksitas Pembangunan Jawa Barat, FISIP Unpad Inisiasi Working Group AGCS Bersama Diaspora Flinders University

Oleh: Rafliza Nabil Imansyah

(Sumber: Tim Publikasi dan Dokumentasi Diaspora Berdampak AP 2026)

JATINANGOR, 28 Agustus 2026 — Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar lokakarya intensif dalam rangkaian Program Diaspora Berdampak Batch 1 yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Agenda yang berlangsung pada Jumat, 28 Agustus 2026 di Gedung Dekanat FISIP Unpad Jatinangor ini berfokus pada penyusunan naskah proposal penelitian kolaboratif internasional serta penataan struktur kelembagaan Working Group Complex Systems and Adaptive Governance (AGCS).

Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad, Prof. Ida Widianingsih, Ph.D. bersama visiting professor dari Flinders University, Australia, Prof. Indra Gunawan (Professor in Project Management and Innovation). Lokakarya dilaksanakan secara hybrid. Beberapa dosen dan peneliti yang hadir secara luring diantaranya  pimpinan pusat studi, guru besar, serta jajaran peneliti senior dan akademisi muda FISIP Unpad, seperti Prof. Caroline Paskarina dari Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif (CDPD), Dr.  John Fresley dari Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik (AKP), Prof. Binahayati Rusyidi (Pusat Riset Gender dan Anak Unpad),  Prof. Heru Nurasa , Dr. Sintaningrum, Dr. Nina Karlina, dan Dr. Candradewini

Photo: Sesi diskusi perancangan proposal kolaboratif dan penataan kelembagaan Working Group AGCS bersama Prof. Indra Gunawan dari Flinders University di FISIP Unpad Jatinangor. (Sumber: Tim Publikasi dan Dokumentasi)

Skema Kelembagaan Working Group dan Misi Kemandirian Riset Global

Dalam pengarahannya, Prof. Ida Widianingsih menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Diaspora Berdampak Batch 1 ini dirancang untuk menciptakan ekosistem riset yang mandiri dan berkelanjutan di FISIP Unpad. Pembentukan Working Group AGCS bertindak sebagai ruang kerja bersama (Hybrid working space) yang bersifat cair, inklusif, dan fleksibel guna memfasilitasi periset dalam mendiskusikan pemodelan sistem, pemetaan gagasan, serta penulisan proposal hibah.

Prof. Ida Widianingsih menegaskan bahwa keberadaan Working Group ini berfokus pada perburuan skema pendanaan eksternal dan internasional, seperti Australian Research Council (ARC) Discovery Projects, ARC Linkage, Australia Awards Alumni Grant Scheme (AGS), dan KONEKSI Grant. Misi ini ditujukan untuk menggeser ketergantungan dari anggaran internal kampus menuju pendanaan global yang kompetitif. Melalui mekanisme ini, para peneliti dapat membentuk kelompok kajian kecil (sub-group) sesuai minat topik tanpa terhambat oleh tata prosedur administrasi yang kaku.

Meskipun rancangan proposal riset digodok di dalam Working Group, Prof. Ida memastikan bahwa eksekusi dan afiliasi administrasi penelitian tetap dikembalikan kepada Pusat Studi—seperti CDPD, Pusat Studi AKP, Pusat Riset Gender, maupun Departemen masing-masing. Langkah ini diambil agar keberadaan Working Group mampu memperkuat peran kelembagaan pusat studi yang ada di FISIP Unpad sekaligus meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas.

Penyelarasan Isu Strategis dengan Visi Pembangunan Jawa Barat

Sebagai langkah awal, tim periset sepakat menjadikan kompleksitas kebijakan dan isu pembangunan di Provinsi Jawa Barat sebagai lokus utama penelitian kolaboratif. Pemilihan lokus ini diposisikan sebagai strategi politik ilmiah agar produk pengetahuan yang dihasilkan memiliki daya guna dan dampak sosial langsung bagi perumusan kebijakan publik di daerah.

Prof. Caroline Paskarina dan tim mengidentifikasi empat pilar utama pembangunan daerah di Jawa Barat yang menjadi sasaran penyelarasan riset kolaboratif:

  • Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, perbaikan mutu pelayanan kesehatan, serta pengembangan kapasitas warga yang berdaya saing.
  • Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Pengembangan sektor ekonomi lokal, fleksibilitas program pelatihan ketenagakerjaan, serta integrasi rantai pasok industri perkotaan dan pedesaan.
  • Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Peningkatan transparansi birokrasi, akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, dan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
  • Ketahanan Lingkungan Hidup: Pengelolaan daya dukung lingkungan, keterpaduan tata ruang kawasan desa-kota, serta penanganan krisis sampah dan bencana secara berkelanjutan.

Prof. Caroline Paskarina menegaskan bahwa tim Unpad hadir bukan untuk menduplikasi kajian-kajian sektoral Pemprov Jabar yang sudah ada. Sebaliknya, periset Unpad berfungsi menyatukan berbagai dokumen riset sektoral yang selama ini berjalan secara terpisah ke dalam kerangka kerja Adaptive Governance and Complex Systems (AGCS) guna membantu pemerintah daerah memahami interaksi masalah secara lebih holistik.

Photo: Tim periset FISIP Unpad memetakan empat pilar isu strategis Jawa Barat untuk diselaraskan dengan kerangka riset Adaptive Governance. (Sumber: Tim Publikasi dan Dokumentasi)

Photo: Tim periset FISIP Unpad memetakan empat pilar isu strategis Jawa Barat untuk diselaraskan dengan kerangka riset Adaptive Governance. (Sumber: Tim Publikasi dan Dokumentasi)

Penerapan Metodologi Pemodelan Sistem dan Persiapan Agenda Mendatang

Pada sesi metodologi, Prof. Indra Gunawan memaparkan keunggulan penerapan System Dynamics dalam membedah kompleksitas kebijakan publik. Penggunaan Causal Loop Diagram (CLD) pada tahap awal kualitatif sangat efektif untuk menganalisis akar masalah (root cause analysis) dan memetakan interaksi kausal antar-variabel. Apabila didukung oleh data kuantitatif yang lengkap, pemodelan dapat ditingkatkan ke tahap simulasi Stock and Flow Diagram (SFD) menggunakan software Vensim atau Powersim untuk menguji skenario intervensi kebijakan secara presisi.

Pendekatan pemodelan sistem ini dinilai sangat efektif untuk menjembatani kesenjangan kebijakan (policy implementation gap) antara akademisi yang cenderung konseptual dengan praktisi birokrasi yang membutuhkan solusi teknis-aplikatif. Pemodelan sistem membantu birokrat melihat dampak jangka panjang dari sebuah keputusan kebijakan sebelum diterapkan secara luas.

Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan penyiapan bahan audiensi strategis bersama Bappeda dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 3 September 2026, serta peluncuran resmi (launching) Working Group AGCS pada Jumat, 4 September 2026. Melalui kolaborasi internasional ini, FISIP Unpad berkomitmen untuk terus menghasilkan riset berkualitas bereputasi global yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. (RNI)