Laporan : Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad

[pps.fisip.unpad.ac.id, 21/03/2023] Bandung – Selasa, 21 Maret 2023 (09.00), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Siti Zubaidah yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.

Promovenda dilahirkan di Tanjung Lago, Banyuasin pada tanggal 13 Juli 1990 dari pasangan Bapak Junaidi dan Ibu Daidut, sebagai anak pertama dari lima bersaudara, yang menjadi satu-satunya Putri tercinta. Pernikahannya dengan Mizanu Destrian,  dikaruniai 1 orang anak bernama Fathin Nuraliyah yang bulan depan akan genap berumur 7 tahun. Riwayat Pendidikan : Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 2002 di SD Negeri 5 Tanjung Lago, SMP diselesaikan pada tahun 2005 di SMP Mardi Wacana Palembang, SMA diselesaikan pada tahun 2008 di SMA Muhammadiyah 7 yang sekarang sudah berganti menjadi SMA Aisyiah 1 Palembang, Jenjang pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada tahun 2014 di STISIPOL Candradimuka Palembang, Program Magister pada Administrasi Publik diselesaikan tahun 2016 di STISIPOL Candradimuka Palembang, dan pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 Promovenda masuk kuliah pada Program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Riwayat Jabatan/Pekerjaan, pada saat ini Promovenda menjabat sebagai Dosen Tetap di Prodi Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa Palembang.

Disertasi yang diujikan menurut Siti Zubaidah, Kawasan kumuh atau permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena posisi bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memadai (Atia, 2019; Sticzay & Koch, 2015; The Cities Alliances, 2019). Lingkungan kawasan permukiman kumuh menjadi bagian terabaikan dari perkotaan dimana kondisi kehidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan (World Bank, 2019)

Alasan lain di balik terbentuknya kawasan kumuh di daerah perkotaan sangat banyak, seperti: urbanisasi yang cepat; perencanaan yang tidak efektif; kurangnya perumahan yang terjangkau, pilihan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah; disfungsional perkotaan, tanah dan kebijakan perumahan; kelangkaan pembiayaan perumahan; dan kemiskinan (UN-Habitat, 2021).

Secara global ada 4,3 miliar orang di seluruh dunia tinggal didaerah perkotaan, 1,05  miliar orang diantaranya tinggal di daerah kumuh, artinya sekitar satu dari empat penduduk kota tinggal di daerah kumuh atau informal pemukiman (United Nations, 2022). Indonesia, yang memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia  dengan populasi lebih dari 268 juta orang (3,52% total penduduk dunia). Dari jumlah tersebut 22 persen diantaranya (1, 9 juta orang) tinggal di wilayah kumuh perkotaan (World Bank, 2019;BPS, 2019). Beberapa kajian di Indonesia (Leonita et al., 2018; Zaky Yopiannor & Eko Wibowo, 2019) juga mengungkapkan kawasan kumuh perkotaan terbentuk karena sanitasi yang buruk, kurangnya ketersediaan air bersih dan adanya ketidakaturan bangunan.

Sudah ada 10 program intervensi penanganan permukiman kumuh sampai pada Program Kotaku yang telah dilakukan pemerintah untuk percepatan “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak  (Kementerian pekerjaan Umum, 2019). Pada Permen PUPR Nomor 2 tahun 2016 tentang  pola penanganan permukiman kumuh yang meliputi : pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali disesuaikan dengan wilayah kawasan kumuh dan harus sesuai dengan kewenangannya yaitu melibatkan peran masyarakat, maka pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh sudah dimulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan  (Muhyi & Chan, n.d.), serta setiap aktor dalam Program Kotaku harus berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pemerintah menjalin hubungan baik dengan lembaga donor terutama bantuan anggaran selain itu juga melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk berinteraksi serta bekerja sama dengan Swasta atau Swasta dalam memberikan bantuan sosial perusahaan melalui kelompok kerja (Pokja), Akademisi berperan untuk membantu mensosialisasikan Program Kotaku, Sedangkan masyarakat itu sendiri harus ikut berperan aktif dalam pementasan kawasan kumuh dengan membentuk lembaga keswadayaan masyarakat.  Namun pada kenyataanya Pokja sebagai Wadah Pemersatu yang melibatkan seluruh stakeholder masih belum jelas keberadaannya, stuktur yang dibentuk belum sesuai dengan aturan yang berdasarkan Keputusan Walikota Palembang No. 13 tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kota Tanpa Kumuh yaitu Pokja adalah sebagai forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi penanganan kawasan kumuh dengan peran masing-masing aktor kebijakan (Kementerian pekerjaan Umum, 2019).

Menurut (Provan & Kenis, 2008) dalam struktur jaringan bisa saja semua peserta dengan posisi yang seimbang atau bisa saja satu atau lebih organisasi yang mengambil peran memimpin, namun kurang efektifnya peran pemerintah sebagai fasilitator mengakibatkan strategi jaringan bersama aktor-aktor lain yang terlibat untuk saling menguntungkan dan berhubungan baik belum efektif dalam pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh. Sedangkan tujuan dari Policy Network itu sendiri untuk mengantisipasi kegagalan resiko jaringan, baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga nantinya akan mempermudah dalam penerapannya dalam mengatasi permukiman kumuh karena kalau dibiarkan terus-menerus akan membawa dampak buruk terutama terhadap penurunan kualitas lingkungan, kesehatan, kriminalitas dan apabila terus dibiarkan akan berkembang dan sulit untuk ditangani (Zaky Yopiannor & Eko Wibowo, 2019).

Sementara itu Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyumbang permukiman kumuh terbesar menjadi prioritas dalam penanganan permukiman kumuh, masih adanya luasan kumuh yang tersebar sebanyak 964.476 (Ha),  menunjukkan pentingnya kerja sama  dari berbagai pihak untuk membentuk kemitraan, keefektifitasan konsep jejaring kebijakan (policy network) menurut (Weible, 2018) dengan melihat tiga Faktor yaitu collaborative institition, function areas and beliefs sehingga dapat menjawab tantangan dari ketidakberhasilan capaian pekerjaan 0 permukiman kumuh.

Permasalahan lain ialah akibat dari ketidakefektifan pemerintah sebagai fasilitator, dalam struktur kelompok kerja masih belum jelas keberadaannya serta ketidakpedulian masyarakat akan keberlangsungan lingkungan kumuh di perkotaan sehingga interaksi dan peran antar aktor kebijakan untuk menjalin hubungan baik dalam jejaring kebijakan menjadi tidak terlaksana sesuai dengan capaian pekerjaannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh perkotaan pada Program Kotaku tahun 2016-2020 di Kota Palembang belum efektif?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengekplanasi Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Pada Program Kotaku dalam menyelesaikan target capaian pekerjaan.

Manfaat penelitian ini dirinci dalam dua manfaat, yaitu : Manfaat Praktis; Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pelaksana kebijakan mengenai Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Pada Program Kotaku di Palembang. Dan Manfaat Akademik; Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan konsep baru dalam bidang kajian ilmu administrasi publik mengenai konsep Jejaring Kebijakan yang mengacu pada disiplin ilmu administrasi publik melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga donor, Swasta, akademisi, komunitas, media dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu hasil penelitian juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi publik.

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengapa jejaring kebijakan dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh perkotaan pada Program Kotaku tahun 2016-2020 di Kota Palembang belum efektif, karena meskipun dari ketiga faktor menurut (Weible, 2018) tersebut dalam hal kepercayaan (beliefs) sudah menunjukkan pemahaman bersama untuk secara bersama-sama menjalin kemitraan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di kawasan, tapi dilihat dari kedua faktor tersebut untuk menjalin kolaborasi masih membutuhkan keterpaduan antar institusi terutama integritas sebagai pihak yang terlibat harus memunculkan keterpaduan informasi terkait kewenangan masing-masing pihak sehingga dibutuhkan pedoman acuan untuk secara bersama memahami peran fungsi tugas masing-masing pihak yang terlibat, adapun penjelasan dari ketiga faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

  1. Collaborative Insitutions, dilihat dari model pentahelix, kolaborasi institusi berupaya mengklasterkan pihak atau aktor terlibat dalam upaya pengelolaan kawasan kumuh untuk saling bertukar informasi, peran dan fungsi secara bersama-sama dengan tidak ada dominasi oleh salah satu aktor artinya meskipun jejaring kebijakan tidak memunculkan sebagai jaringan birokrasi (Bureaucratic Network), akan tetapi dalam pelaksanaan Program Kotaku sering tumpang tindih pengerjaannya dengan Program lain karena ketidakperpaduannya informasi dukungan data kawasan permukiman kumuh (kuantitas, kualitas, kedalaman dan pengelolaan) masih sangat lemah, berakibat rendahnya pula kualitas dokumen perencanaan.
  2. Function Areas, dilihat dari perannya, ketidakefektifan aktor pemerintah (government) sebagai fasilitator dalam Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) masih belum jelas keberadaannya serta ketidakpedulian masyarakat akan keberlangsungan lingkungan kawasan permukiman kumuh di perkotaan sehingga interaksi dan peran antar aktor kebijakan untuk menjalin hubungan baik dalam jejaring kebijakan menjadi tidak terlaksana sesuai dengan capaian pekerjaannya karena tahapan yang dilakukan tidak serta merta dilaksanakan, sehingga keterikatan bersama dalam menyelesaikan masalah kumuh di kawasan masih rendah.
  3. Beliefs, dilihat dari pengakuan bersama, meskipun telah ditunjukkan sikap yang baik dan pemahaman bersama (Share Understanding) yang mampu berkolaborasi, tapi untuk membentuk suatu keterpaduan dan integritas berkolaborasi menyelesaikan capaian pekerjaan perlu diikat dengan pola payung hukum seperti surat sebagai acuan untuk peran kewenangan masing-masing institusi.

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini maka temuan dari penelitian ini ialah, selain dari pada ketiga Faktor Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Kumuh Perkotaan Pada Program Kotaku di Palembang, dihasilkan “konsep baru” atau pemahaman baru terkait jejaring kebijakan yaitu Caring and Integrity. Caring, yang dimaksud adalah kepedulian sebagai sifat manusia dalam konteks pengelolaan permukiman kumuh, pentingnya membangun kesadaran semua pihak yang terlibat bahwa dalam intervensi penanganan permukiman kumuh adalah tanggung jawab bersama, Selanjutnya integrity, yang dimaksud adalah keterpaduan antar stakeholder dalam Pentahelix untuk membangun kemitraan bersama. Sedangkan berdasarkan temuan penelitian, maka Saran dalam penelitian ini ialah dalam upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik pada penelitian Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Pada Progam Kotaku untuk konteks pendekatan Ilmu Administrasi Publik tidak bisa begitu saja diterapkan, perlu melibatkan pendekatan ilmu lain seperti ilmu politik dan ilmu ekonomi guna memperkaya khasanah pengembangan ilmu administrasi publik.

  1. Saran Praktis

Saran yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian jejaring kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Pada Program Kotaku di Palembang adalah sebagai berikut :

  1. Belum terpadunya antar institusi yang ada dikarenakan belum adanya payung hukum yang jelas terkait pembagian kewenangan skala kawasan dalam penanganan kawasan kumuh, sehingga perlu pedoman tentang Pembagian Kewenangan Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan agar dalam upaya pelaksanaan pengelolaan kawasan permukiman kumuh bisa berjalan dengan adanya payung hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman acuan.
  2. Belum terintegrasi aktor jaringan, mekanisme kerja dan Pelibatan Stakeholder terkait belum bisa diwujudkan, belum adanya integritas, maka sulit membangun model jejaring sehingga sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu kolaborasi aktor-aktor dalam jejaring kebijakan dalam model pentahelix (Government, Private Sector, Academic, Community, dan Media) selain itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan sangat dibutuhkan sehingga akan terbentuk Kota Palembang yang terbebas dari Permukiman Kumuh.
  3. Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memiliki saran untuk melakukan penelitian terkait Kewenangan Jaringan Aktor Kebijakan dalam Program Kota Tanpa Kumuh agar penelitian ini dapat lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders terkait. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti, sehingga penelitian ini belum begitu komprehensif membahas tentang kewenangan jaringan aktor kebijakan dalam kegiatan pengelolaan permukiman kumuh dari Pentahelix Model. Selain itu karena keterbatasan peneliti dalam menjelaskan pemaknaan kata antara Jejaring dan Jaringan, agar para peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai kedua nomenklatur tersebut didalam kajian literature maupun riset yang baru.

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Heru Nurasa, M.A , Ketua Promotor. Prof. Dr. Drs H. Budiman Rusli, M.S. Anggota Tim Promotor , Prof. Drs.H. Djadja Saefullah, M.A.Ph.D, Prof. Ida Widianingsih, S.IP.,M.A.,Ph.D.  serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. Josy Adiwisastra, Dr. Drs. H. Entang Adhy Muhtar,M.S, Dr. Dedi Sukarno, S.IP., M.Si. Representasi Guru Besar Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah DSH., M.Hum. Disertasi yang disusun berjudul JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN PADA PROGRAM KOTAKU TAHUN 2016-2020 DI KOTA PALEMBANG”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”.

Selamat atas diraihnya gelar Doktor  kepada Dr. Siti Zubaidah.  Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.

 

Sumber : pps.fisip.unpad.ac.id