Ufa Anita Afrilia Raih Gelar Doktor di Program Studi Ilmu Pemerintahan
Indra Indrawan

Promovenda

Laporan  Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad

(pps.fisip.unpad.ac.id, 30/01/2023) Bandung – Senin, 30 Januari 2023 (09.00), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Ufa Anita Afrilia yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Ilmu Administrasi Peminatan Ilmu Pemerintahan ,resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.

Promovenda dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1988 dari pasangan Bapak H. Bunyamin, S.H., dan Ibu Hj. Elis Nurhaeti, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Pernikahannya dengan Yoga Nugraha Setiana, S.Pd., dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Diandra dan Rayyan. Riwayat Pendidikan: Pendidikan SD diselesaikan pada tahun 2000 di SDN Kuningan 7, SMP diselesaikan pada tahun 2003 di SLTP Al-Ma’soem, SMA diselesaikan pada tahun 2006 di SMAN 24 Bandung, satu tahun menjadi mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia, gelar pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan lulus pada tahun 2012 dari Universitas Padjadjaran, Program Magister Ilmu Politik konsentrasi Ilmu Pemerintahan diselesaikan tahun 2017 di Universitas Padjadjaran, dan pada semester genap tahun akademik 2017/2018 masuk kuliah Program Doktor Ilmu Administrasi konsentrasi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Riwayat Jabatan/Pekerjaan, pada saat ini Promovenda menjabat sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Disertasi yang diujikan menurut Ufa Anita Afrilia Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimbas pada perubahan kewenangan daerah provinsi di laut, yang menyebabkan kewenangan laut yang dimiliki oleh kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi dari 0-12 mil. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kepada masyarakat kurang efektif, karena jauhnya rentang kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran dalam melaksanakan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat (Deliarnoor, et.al, 2019).

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 11 wilayah pesisir kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki laut. Di wilayah utara ada Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. (fernandez-vega.com) Di wilayah selatan ada Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya (jabarprov.go.id, 2020).

Issue penelitian ini adalah kewenangan tata kelola laut. Kewenangan di laut menjadi kewenangan daerah provinsi, yang dimana provinsi merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan diberikannya kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan potensi laut seperti sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perusakan besar-besaran karena pemanfaatan potensi laut yang tidak terkendali (Basri, 2013). Oleh sebab itu, saat ini wilayah laut menjadi kewenangan provinsi dengan latar belakang mengontrol dan menjaga sumber daya laut berkesinambungan sehingga terjadi perubahan kewenangan itu.

Dengan sumber daya laut suatu kesatuan ekosistem, karena ada permasalahan pemanfaatan sumber daya laut yang tidak terkendali dan menjadi potensi kerusakan maka pemerintah membuat suatu kebijakan dengan maksud agar sumber daya laut itu sustainable dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, maka munculah kebijakan tersebut. Akan tetapi ketika kebijakan itu diimplementasikan dilihat dari hal-hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan teori rondinelli, antara kebijakan dan dukungan pelaksanaan terdapat hambatan, seperti rentang kendali yang jauh, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penelitian yang secara spesifik mengangkat mengenai pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan literature review dari hasil penelitian sebelumnya yang Promovenda analisis, pembahasan mengenai kewenangan pemerintahan daerah di wilayah laut masih berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan membahas mengenai penetapan batas wilayah laut (Karwur, 2009). Penelitian terdahulu lainnya mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan laut, menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dan bersifat deskriptif. Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan laut dan zona maritim khususnya kewenangan Pusat di laut ditujukan untuk penguatan dan pengembangan kemampuan pertahanan-keamanan nasional di laut, khususnya di wilayah perbatasan (Supraktika, 2015). Adapun penelitian lain menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif, membahas mengenai Pemberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi konfigurasi dan struktur kelembagaan, personil (ASN), pelayanan publik, keuangan, serta bimbingan dan pengawasan (Dapu, 2016).

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tentang kewenangan di laut, dimana penelitian ini mencoba untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kewenangannya di laut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian mengenai implementasi kebijakan kewenangan daerah provinsi di laut, penting untuk diteliti karena untuk di bahas lebih spesifik mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor implementasi yang bertujuan untuk keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Penelitian ini memakai basis analisis Cheema dan Rondinelli (1983), terdiri dari environmental conditions,inter-organizational relationships, available resources, dan the characteristics of implementing agencies, untuk di analisis dengan implementasi kebijakan tentang kewenangan laut yang memberikan kinerja dan dampak terhadap pencapaian tujuan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data diperoleh dari lembaga/instansi dan masyarakat Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sejak sebelum selama, dan setelah selesai dari lapangan. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan berikut: reduksi data, analisa data penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian disertasi ini dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

  1. Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat dilihat dari faktor kondisi lingkungan (environmental conditions), sub faktor; struktur politik, proses pembuatan kebijakan, struktur kekuatan lokal, faktor sosial budaya, organisasi penerima program mendukung dalam pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi dalam hal kecukupan prasarana fisik masih terbatas dan kurang
  2. Pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat dilihat dari faktor hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship), sub faktor; kejelasan dan konsistensi tujuan program, alokasi fungsi yang tepat, efektivitas prosedur perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, serta kualitas komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat bersama dengan para stakeholder dalam melaksanakan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kewenangan di laut.
  3. Pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat dilihat dari faktor sumber daya untuk implementasi program (resources for program implementation), sub faktor; kontrol atas dana sudah dilaksanakan dengan baik, dalam hal kecukupan anggaran, ketersediaan sumber daya anggaran masih terbatas dan perlu adanya peningkatan, untuk dukungan pemimpin politik nasional, lokal dan birokrasi nasional sudah ada dan masih terus dilaksanakan dengan baik dalam implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa
  4. Pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat dilihat dari faktor karakteristik lembaga pelaksana (characteristic of implementing agencies), sub faktor; keterampilan teknis, manajerial dan politik staf masih harus terus ditingkatkan, dalam hal kapasitas untuk mengkoordinasikan, megontrol dan mengintegrasikan keputusan sudah ada dan masih harus ditingkatkan, berkaitan dengan sumber daya dan dukungan politik sudah ada hanya belum menjadi prioritas sehingga harus lebih diperhatikan, dalam sub faktor efektivitas

komunikasi internal dan hubungan dengan penerima manfaat program sudah terlaksana dengan baik. Kualitas kepemimpinan dan komitmen staf terhadap program dalam implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kewenangan di laut Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik, hanya untuk kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia harus ditingkatkan.

  1. Adapun Temuan Penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah dibutuhkan adanya Diskresi, yang dimana kebebasan pejabat pemerintah untuk membuat kebijakan dalam menyelesaikan peristiwa kongkrit ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur Diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan respon dan penanganan cepat, berupa delegasi kewenangan.
  2. Penelitian ini berimplikasi teoritis terhadap konsep implementasi kebijakan Rondinelli Cheema (1983). Secara akademik dapat digali dan dikembangkan kebijakan deskresi (freiss emersen) dalam bentuk delegasi kewenangan, agar dijadikan pilihan pemimpin dalam mengimplementasikan Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya memberikan kemudahan dalam tata kelola laut dan pelayanan publik di Provinsi Jawa Barat.
  3. Manfaat empiris dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang kewenangan daerah provinsi dan juga bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut di Provinsi Jawa Barat dalam membangun sinergi, memahami makna, proses dan tujuan dari pelaksanaan kewenangan terkait tata kelola laut di Jawa

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum, Ketua Promotor . Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum, sebagai .Anggota Tim Promotor Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D, Drs. Budhi Gunawan, M.A., Ph.D. serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A. Prof. Dr. Drs. H. Samugyo Ibnu Redjo, M.A. Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si.Representasi Guru Besar Prof. Drs. Muhammad Fadhil Nurdin, M.A., Ph.D.Disertasi yang disusun berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN DI LAUT TAHUN 2014-2020 (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT)”. yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”

Selamat atas diraihnya gelar Doktor  kepada Dr. Ufa Anita Afrilia yang Semoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.

 

Sumber : pps.fisip.unpad.ac.id,