Laporan  Kusman Rusmana, Humas FISIP Unpad

[fisip.unpad.ac.id,, 10/02/2023] Bandung – Jumat,10 Pebruari  2023 (13.30), Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran kembali melaksanakan sidang Promosi Doktor, pada kesempatan ini Nurmasari Situmeang yang merupakan mahasiswa Doktoral Program Studi Hubungan Internasional resmi menyandang gelar Doktor di Universitas Padjadjaran, setelah menyelesaikan sidang promosi.

Promovenda lahir di Tanah Karo-Sumatera Utara, tanggal 12 Januari 1969, putra kedua dari Bapak Ali Akbar Situmeang (Alm) dan Ibu Rosliana Tarigan (Almh). Promovendus menikah dengan Drs. M. Ludfi Harsono dan memiliki 2 orang putra dan putri bernama Farah Amandasari dan Alvin Dwi Hardiansyah. Pendidikan SD hingga SMA di diselesaikan di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Jenjang pendidikan Sarjana (S1) diselesaikan tahun 1992 di Program Studi Sejarah, Universitas Sumatera, sedangkan jenjang pendidikan S2  Ilmu Hubungan Internasional diselesaikan tahun 2008 di FISIP, Universitas Indonesia, Depok. Sejak Tahun Akademik 2015/2016 Semester Genap, Promovendus mengikuti pendidikan pada Program Doktor Hubungan Internasional pada Universitas Padjadjaran, Bandung.

Disertasi yang diujikan menurut Nurmasari Situmeang Hal yang menjadi latar belakang permasalahan ialah adanya peran penting diplomasi dalam upaya mencapai kepentingan negara. Dalam hal ini dimaksudkan pada permasalahan diplomasi kesehatan. Indonesia melakukan diplomasi kesehatan dalam upaya memperjuangkan Hak Atas Vaksin. Ini dipicu atas dasar ketidakadilan WHO dalam melakukan distribusi terutama pada negara-negara berkembang. Secara spesifik penelitian ini membahas tentang proses diplomasi kesehatan Indonesia melalui Coalition Building bersama negara-negara berkembang. Coalition Building diyakini sebagai strategi Indonesia untuk menyelaraskan visi dan misi negara-negara berkembang agar dapat bersama-sama memperjuangkan Hak Atas Vaksin sehingga ada kesetaraan dan kesamaan distribusi vaksin virus flu burung. Selain itu, Coalition Building juga dibentuk untuk menghapus tujuan komersialisasi negara-negara maju dan WHO.

Coalition Building yang dibangun antara Indonesia dengan negara berkembang tidak terlepas dari keterlibatan sebagian negara-negara maju seperti Cina, Perancis, Inggris dan lainnya. Coalition Building diyakini dapat mempengaruhi sebuah keputusan yang dihasilkan oleh banyaknya dukungan terhadap suatu tujuan. Coalition Building tidak dapat dipisahkan dari perjuangan Indonesia dalam mencapai cita-cita dunia untuk menghapuskan bentuk-bentuk ketidakadilan WHO terhadap negara-negara berkembang. Melalui aturan resolusi WHA yang telah disepakati kemudian menjadi salah satu fondasi awal keberhasilan Indonesia melalui Coalition Building. Terlebih Indonesia di bawah kepemimpinan Siti Fadilah Supari dipilih sebagai pemimpin dari perjuangan tersebut.

Bagi penulis, perjuangan Indonesia dalam memperoleh keadilan pembagian vaksin dan perubahan pada aturan resolusi WHA akan sulit dicapai apabila dilakukan sendiri. Sehingga diperlukan upaya Indonesia dalam memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Ini dilakukan mengingat pentingnya koalisi dalam proses diplomasi. Coalition Building digunakan sebagai bentuk kerjasama multisektoral antarpihak. Coalition Building mendorong signifikansi dari hasil proses negosiasi dan diplomasi agar dilakukan secara bersama-sama.

Kesehatan menjadi isu penting untuk diteliti terutama dari sisi proses diplomasi yang dilakukan Indonesia bersama negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Penulis meyakini bahwa keberhasilan Indonesia dalam memperjuangkan hak atas vaksin serta perubahan hasil resolusi WHA dihasilkan melalui Coalition Building. Selain itu, kajian diplomasi kesehatan Indonesia memiliki relevansi dengan kajian hubungan internasional yang tengah di tempuh oleh Promovenda di Universitas Padjajaran.

Bahasan mengenai diplomasi, perjuangan Indonesia dan pelibatan aktor dalam perjuangan hak atas vaksin dan perubahan sistem pada resolusi WHA telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, dengan menggunakan pendekatan global health diplomacy yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai aktor melalui coalition building, penelitian ini berupaya untuk mengkaji persoalan diplomasi kesehatan Indonesia dan pengaruh diplomasi kesehatan global Indonesia melalui coalition building di WHO sehingga tercipta tata kelola organisasi yang transparan, adil, dan merata.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti mencoba untuk membangun gambaran yang holistik terhadap masalah-masalah atau isu yang diamati yaitu mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci mengenai kasus flu burung di Indonesia. Penelitian kualitatif juga mempunyai karakteristik interpretative yakni dimana peneliti membuat interpretasi dari apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami. (Craswell, 2010).

Penyusunan disertasi ini telah sesuai dengan sistematika terbaru menurut ketentuan yang berlaku pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Penanganan kasus avian influenza di Indonesia membutuhkan pendekatan yang khusus karena strain virus Indonesia merupakan strain virus yang terganas. Sehingga, dalam upaya pengadaan distribusi vaksin, jenis vaksin yang diperuntukkan bagi Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lainnya. Maka dari itu, Menteri Kesehatan RI pada saat itu, Siti Fadilah Supari, berinisiatif memproduksi vaksin dalam negeri.

Namun, rupanya sampel virus asal Indonesia telah digunakan tanpa izin untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu. Sampel virus yang merupakan strain Indonesia tersebut dipatenkan atas nama perusahaan dan negara produsen vaksin. Hal ini menunjukkan bahwa pihak isu global health security disalahgunakan untuk keuntungan bisnis kelompok tertentu. Penyebaran penyakit secara global dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin yang dikomersilkan, sedangkan spesimen virus didapatkan dari Indonesia tanpa izin.

Penulis menemukan coalition building sebagai bentuk strategi dari proses diplomasi dan negosiasi yang perlu ditambahkan. Pertama, terkait Coalition building sebagai proses penting dalam diplomasi kesehatan global. Coalition building adalah proses kunci dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan WHO dan melawan kepentingan Amerika Serikat dan Australia. Kecurangan yang dilakukan oleh WHO, Amerika Serikat, dan Australia menunjukkan bahwa isu kesehatan menjadi alat bagi negara maju untuk mencapai kepentingannya. Mereka memiliki power untuk mengendalikan global public goods berupa sampel virus. Dalam menghadapi masalah ini, Indonesia berupaya untuk mendapatkan pengakuan hak atas sampel virus H5N1. Kemudian, Indonesia bersama negara lainnya termasuk sebagian negara maju membentuk koalisi untuk mendorong mekanisme pembagian sampel virus dan vaksin secara adil dan merata. Koalisi ini mendukung pemikiran Katz, yaitu multistakeholder diplomasi. Namun, terlepas dari diplomasinya secara legal, penting bagi negara-negara dunia untuk melakukan koalisi agar kepentingan dunia dapat terealisasi.

Kemudian, penemuan kedua adalah dalam upaya diplomasi kesehatan global, proses Coalition building merupakan unsur yang mendukung proses diplomasi kesehatan yang digagas oleh Katz, yaitu core diplomacy, multistakeholder diplomacy, dan informal diplomacy. Dalam konsep core diplomacy, WHA merupakan forum utama yang menjadi inti dari diplomasi kesehatan global. Keberhasilan Indonesia melalui diterimanya draft 60.28 adalah hasil dari Coalition building yang telah dilakukan pada forum-forum tingkat menengah, seperti HLTM, HLM, dan The Global Initiative. Pada instrumen core diplomacy, Indonesia menggunakan gagasan viral sovereignty yang dianggap sebagai konsep yang menggambarkan aspirasi negara berkembang. Negara berkembang menganggap WHO dan negara-negara maju telah merugikan mereka melalui perampasan sumber daya, terutama dalam kasus ini genetika virus. Perampasan tersebut kemudian diikuti dengan klaim hak paten secara sepihak tanpa persetujuan dari negara berkembang selaku negara asal sumber daya tersebut. Gagasan viral sovereignty inilah yang menarik negara-negara delegasi WHA ke-60 hingga bersedia mendukung draft Indonesia.

Temuan ketiga penulis adalah hasil dari upaya diplomasi kesehatan Indonesia ini adalah diterimanya draft Indonesia. Sidang WHA ke-60 menghasilkan Resolusi 60.28. Di mana di dalamnya kedaulatan Indonesia atas virus H5N1 diakui. Tuntutan Indonesia terkait transparansi dalam pengelolaan sampel virus berupa Material Transfer Agreement juga disahkan dalam bentuk sharing benefit. Selain itu, diatur pula mengenai prinsip permohonan izin bagi pihak asing dalam pengelolaan virus kepada negara asal virus. Hal ini berarti pengakuan hukum nasional Indonesia. Ini menjadi pencapaian yang bersejarah bagi Indonesia karena mampu mengubah tatanan lama dalam lembaga internasional. Pencapaian besar lainnya dari keberhasilan core diplomacy Indonesia adalah terkait status wabah avian influenza di dunia. Dalam momen ini, Indonesia mampu menahan status wabah avian influenza tetap menjadi epidemi, bukan pandemi.

Sidang Promosi Doktor dipimpin oleh Ketua Sidang Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, Sekretaris Sidang Dr. Wawan Budi Darmawan, SIP.,M.Si , Ketua Promotor . Prof. Dr. Arry Bainus, M.A.  Anggota Tim Promotor Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR., Ph.D. Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si serta tim Oponen Ahli/Penguji yang terdiri dari Dr. Wawan Budi Darmawan, S.IP., M.Si, Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata. Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR, Representasi Guru Besar Prof. Dr. H. Nandang Alamsah D., S.H., M.Hum.,Disertasi yang disusun berjudul “DIPLOMASI KESEHATAN INDONESIA DALAM MEMPERJUANGKAN HAK ATAS VAKSIN VIRUS H5N1 (AVIAN INFLUENZA) DI WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) TAHUN 2005-2009” yang dinyatakan lulus dengan predikat “Sangat Memuaskan”

Selamat atas diraihnya gelar Doktor  kepada Dr. Nurmasari SitumeangSemoga gelar dan ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi dunia pendidikan, dan Intansi tempat bekerja.

 

Sumber : pps.fisip.unpad.ac.id,