Laporan Shinta Ferliana –

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangan diri melalui aktivitas belajar di luar kelas perkuliahan. Dalam rangka mendukung program ini, FISIP Unpad, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

  1. PKS dengan Biro Umum terkait Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi kegiatan magang, join lecture, penyelenggaraan seminar/workshop bersertifikat, dan lain-lain, sesuai tugas dan fungsi masing-masing institusi.
  2. PKS dengan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah, secara spesifik terkait dengan Studi Sosial Program Desa Konservasi, sebagai implementasi Perpres No. 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan.

Dari Kemenkomarves RI dihadiri oleh Asisten Deputi Insfrastruktur Pengembangan Wilayah, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Hukum, dan Inspektorat, beserta tim pendukungnya. Sedangkan dari FISIP Unpad, dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan 1, para Kepala Departemen, serta para Ketua Program Studi jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan yang akan mengikuti kegiatan program MBKM sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian dengan pihak Bappelitbang Bandung, dihadiri oleh Kepala Bappelitbang Kota Bandung.

Dekan FISIP Unpad menjelaskan dalam kata sambutannya bahwa selain dari kegiatan program MBKM untuk mahasiswa FISIP Unpad, juga ada kegiatan Social Design yang merupakan kelas kolaborasi antara TAISI Program, School of Sciences, Waseda University, Jepang dengan Program Studi S1 Administrasi Publik, dan Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif, FISIP Unpad. Kegiatan ini merupakan salah satu model MBKM yang berbasiskan riset untuk menjawab isu-isu di pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan dengan melibatkan berbagai aktor strategis.

Selain dengan Kemenko Marves RI, penandatanganan PKS sedianya akan dilakukan dengan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Social Design, namun proses analisis legal masih berproses, sehingga pada waktu yang sama akan dilakukan penandatanganan Surat Kuasa dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Bappelitbang Kota Bandung, tentang Kerja Sama Kajian Social Design untuk mendukung  Social Design di Wilayah Kota Bandung.

Diharapkan dengan terjalinnya kerja sama program MBKM bagi lembaga-lembaga ini dapat mendukung tercapainya indeks kinerja utama yang lebih baik, serta mampu mendukung program MBKM yang dicanangkan Pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kedua belah pihak di masa mendatang.