SEMINAR NASIONAL “Rekontruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerjan pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja”

SEMINAR NASIONAL

“Rekontruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerjan pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja”

 

Dewasa ini mahasiswa melihat keprihatinan untuk kalangan buruh yang selalu berjuang untuk menghapuskan outrsourcing yang terdapat dalam UU No 3 Tahun 2003 dan politik upah murah juga para buruh yang sedang berjuang untuk memenuhi hak-haknya sebagai pekerja, selain dilihat dari kebijakan pemerintah yang belum optimal dan tepat sasaran untuk kaum buruh kami juga melihat dari kebebasan berserikat melalui serikat pekerja mengingat kebebasan berserikat melalui serikat pekerja di Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial yang harmonis.

Untuk itu Kementrian Pendidikan dan Penalaran Himpunan Mahasiwa Ilmu Pemerintahan  FISIP Unpad menggelar Seminar Nasional yang bertajuk “Rekontruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerjan pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja” yang dilaksanakan pada Selasa (30/5/2017) di Bale Sawala, Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran. Seminar ini dimoderatori oleh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Idil Akbar S.IP., M.IP yaitu Pakar Politik Pemerintahan Pusat yang juga Peneliti di PSKP Unpad. Dan dihadiri oleh Ketua Umum Depenas Gaspermindo, Bambang Eka, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat, Iyan Sofiyan, Peneliti Labour Working Group, Mansyur Riansyah, dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Antik Bintari, S.IP., M.T yang merupakan Pakar Politik Pemerintahan dan Studi Gender. Acara ini dibuka oleh Presiden Mahasiwa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Chairul Anwar Hidayat.

Seminar ini menjadi penting dalam konteks Indonesia, mengingat kebebasan berserikat melalui serikat pekerja di Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial yang harmonis. Pada zaman reformasi, mulai banyak yang berlomba dengan Pemerintahan BJ Habibie untuk mendaftarkan serikat buruh. Namun, karena ribuan serikat buruh berlomba-lomba untuk didaftarkan (mencari eksistensi) justru kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak pro buruh atau menjadi tidak fokus. Saat ini banyak dari para aktivis buruh yang tidak terpilih menjadi pemimpin. Kunci dari kekuatan buruh adalah “kolektif dan kebersamaan”. Undang-undang yang dibuat terkait buruh tidak sesuai dengan realita di lapangan, karena dikuasai oleh para pemilik modal. Hingga saat ini belum ada aturan/kebijakan yang mendukung kebebasan para buruh. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Depenas Gaspermindo, Bambang Eka

Bambang menuturkan, beberapa indikator yang menunjukkan tidak harmonisnya hubungan industrial antara lain ditandai dengan masih banyaknya peristiwa mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja sehingga berakibat pada turunnya produktifitas perusahaan. Tak cuma itu, banyak juga terjadi perselisihan hubungan industrial, dan adanya perusahaan yang melakukan relokasi usahanya ke negara lain.

“Bahkan tidak sedikit perusahaan yang menutup usahanya karena tidak baiknya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerjanya,” ujar Bambang.

Dijelaskan Bambang, secara legal, tonggak reformasi di arena politik perburuhan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 tentang pendaftaran serikat buruh. Ini sekaligus mengakhiri era serikat buruh tunggal yang dikuasai FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

Dirintis sejak pemerintahan B.J. Habibie yang singkat (1998-1999) melalui ratifikasi terhadap konvensi ILO No. 87 mengenai kebebasan berserikat, dua tahun kemudian, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001), era serikat buruh tunggal yang dikontrol negara diakhiri pada tahun 2000 dengan diundangkannya kebebasan berserikat melalui Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh no. 21 tahun 2000 pada tanggal 4 Agustus 2000. “Undang-undang ini mengatur pembentukan, keanggotaan, pemberitahuan dan pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan, pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut serikat buruh,” tuturnya.

Peneliti Labour Working Group, Mansyur Riansyah, menambahkan, persaingan usaha di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit membuat perusahaan mengembangkan strategi produksi yang mengutamakan efisiensi. Langkah yang paling mudah untuk melakukan efisiensi adalah memangkas biaya tenaga kerja.

“Ini jelas semakin tidak menguntungkan bagi serikat buruh, modal dan korporasi semakin besar pengaruruhnya dalam menentukan warna dan sistem hubungan industrial,” jelas Mansyur.

Dengan lahirnya kebijakan pemerintah melalui UU Ketenagakerjaan dan UU Kebebasan berserikat, Mansyur menilai kondisi itu sangat mempengaruhi terhadap gerakan serikat pekerja saat ini. Pertama, melalui UU ketenagakerjaan pemerintah mengesahkan praktik fleksibilitas melalui penyerahaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pengerahan tenaga kerja melalui perusahaan penyalur alias outsourcing, kontrak kerja.

“Dampaknya mulai dirasakan oleh serikat pekerja dalam bentuk berkurangnya pekerja tetap serta berkurangnya minat menjadi anggota serikat. Kedua adalah tentang kebebasan berserikat hadir di tengah program fleksibilitas yang dituntut pemodal, munculnya serikat baru serta persaingan di antara serikat pekerja telah  melemahkan kolektifitas, relitas yang sangat menonjol dalam iklim kebebasan berserikat ini adalah pertambahan jumlah organisasi serikat justru berbanding terbalik dengan jumlah anggota serikat,” ungkapnya.

Menurut Mansyur saat ini Dengan banyaknya serikat pekerja di Indonesia, semakin banyak pula perselisihan antara para serikat pekerja. Karena banyak perebutan anggota. Hal ini menjadi tidak sehat, semakin warna-warni baju serikat buruh, semakin massivnya kegiatan di lapangan, justru semakin banyaknya permasalahan buruh yang tidak terselesaikan, karena tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintahan.

Perlu diakui bahwa serikat pekerja yang ada di Indonesia memiliki kelemahan, yaitu:

  1. minimnya dalam hal mengelola organisasi (pengorganisasin);
  2. minimnya sumber daya manusia;
  3. minimnya finansial;

Fungsi pengawasan yang melemah, lanjut Mansyur,  membuat berbagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja semakin tidak terawasi. “Ketiga tantangan tersebut menunjukan tantangan bersifat eksternal dan internal yang tidak mudah di hadapi, meskipun demikian penguatan internal serikat sangat perlu untuk dijadikan prioritas untuk membangun serikat pekerja yang diharapkan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat, Iyan Sofiyan mengatakan, beberapa regulasi yang mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, belum benar-benar menyentuh terhadap substansi agar para pekerja/buruh tidak terintervensi hak-haknya dalam berorganisasi dan berunding bersama. Terbukti fakta dilapangan jumlah pekerja/buruh yang berorganisasi masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada baik ditingkat nasional maupun di Jawa Barat. Setelah reformasi banyak berdiri serikat pekerja/serikat buruh.

Di Jawa Barat ada 30 federasi serikat pekerja/serikat buruh, dan yang terdaftar sebanyak 22 federasi serikat pekerja/serikat buruh. Di Jawa Barat jumlah pekerja mencapai 22 juta orang, namun yang terdaftar menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 776.224 orang. Upah minimum di Karawang merupakan upah tertinggi di Jawa Barat (Rp 3.997.000,-), dan yang terendah adalah Pangandaran. Selisih upah minimum antara Karawang dan pangandaran sebesar Rp 2.022.000,- hal ini diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Penetapan upah minimum didasarkan pada laju inflasi dan penetapannya dipukul rata se-Indonesia. Sehingga, upah minimum di Jawa Barat menjadi upah yang paling tinggi di Indonesia.

“Hal yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh saat ini adalah adanya jaminan perlindungan dalam mempergunakan haknya untuk berserikat, bukan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk tumbuh serikat-serikat baru sementara jumlah buruh yang berserikat tetap tidak bertambah. Dan pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh oleh pengusaha masih tetap berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung,” papar Iyan.

Iyan menambahkan , teman-teman mahasiswa, nantinya diharapkan menjadi pencipta lapangan kerja, bukan menjadi pekerja. Karena jika menjadi pekerja itu ibarat menjadi “sapi perahan” dengan sistem yang diberlakukan saat ini (outsourcing dan kerja kontrak). Di dalam hubungan industrial, pada zaman Orde Baru namanya “Hubungan Industrial Pancasila” dan saat ini bernama “Hubungan Industrial Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan” yang di dalamnya ada tiga unsur yaitu:  pengusaha, pekerja, pemerintah. Ujarnya”

Dalam pandangan dosen FISIP Unpad, Antik Bintari, saat ini buruh yang bekerja di sektor industri, sektor migran, pekerja rumah tangga (pembantu) kebanyakan adalah perempuan, buruh perempuan dan anak seolah termarjinalkan di Indonesia. Buruh yang bekerja di sektor industri, sektor migran, pekerja rumah tangga (pembantu) kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terdapat pasal yang kontradiktif mengenai mempekerjakan anak. Di Indonesia, banyak anak-anak yang dipekerjakan dengan alasan kemiskinan.

Di Indonesia, banyak anak-anak yang dipekerjakan dengan alasan kemiskinan. Upah pekerja rumah tangga (pembantu) tidak sesuai dengan upah minimum karena tidak ada aturan yang mengikat. Persoalan buruh perempuan merupakan hal yang paling mendasar. Kita tidak boleh menyangkal bahwa buruh kebanyakan adalah perempuan. ujarnya

“Berbicara serikat pekerja, jika ada pembuatan kebijakan maka buruh perempuan dan anak harus menjadi prioritas. Agar anak-anak yang bekerja dapat kembali bersekolah. Karena dalam banyak kasus di Indonesia, anak-anak yang sudah bekerja (mengenal uang) mereka menjadi tidak mau kembali bersekolah. Jika memperjuangkan buruh perempuan dan anak tidak hanya secara parsial, tetapi juga harus berkesinambungan,” tandasnya.

Berbicara serikat pekerja, jika ada pembuatan kebijakan maka buruh perempuan dan anak harus menjadi prioritas. Agar anak-anak yang bekerja dapat kembali bersekolah. Karena dalam banyak kasus di Indonesia, anak-anak yang sudah bekerja (mengenal uang) mereka menjadi tidak mau kembali bersekolah. Jika memperjuangkan buruh perempuan dan anak tidak hanya secara parsial, tetapi harus berkesinambungan. Tutupnya

Acara seminar ini lalu dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan Plakat oleh Presiden HIMA IP FISIP Unpad Chairul Anwar Hidayat, Wakil Presiden HIMA IP M. Rais Rafi dan Menteri Pendidikan dan Penalaran HIMA IP Yuri Ardiana. Ditutup dengan sesi foto bersama

(laporan oleh: Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad)

Seminar Nasional Buruh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad / Google Photos