SEMINAR NASIONAL NATIONAL GOVERNANCE DAYS 2017

SEMINAR NASIONAL

NATIONAL GOVERNANCE DAYS 2017

Sejahtera, Unggul, dan Cerdas dalam membangun Generasi Emas 2045”

 

Siapa yang tahu soal masa depan? Bagaimana kita bersikap pada apa yang belum pasti di depan? Inilah pertanyaan yang menghantui dunia kita yang semakin banyak tantangan. Ditekan oleh tantangan jaman, kita seringkali berubah menjadi pengecut yang selalu gelagapan.

Itulah yang terjadi di Indonesia. Banyak orang khawatir akan masa depan hidupnya. Bisnis asuransi masa depan menjamur dan membuat banyak orang terjerat di dalam jaring-jaringnya. Baik sebagai individual warga negara, ataupun sebagai bangsa, kita takut akan masa depan, dan kehilangan pegangan dasar.

Nilai-nilai dasar yang membuat kita manusiawi lenyap tak terasa. Di hadapan tantangan ketidakpastian, kita membuang nilai-nilai hidup yang membuat kita berharga pada awalnya. Kita menjadi pengecut-pengecut yang takut pada gerak dunia. Pada akhirnya kita pun lenyap, karena lupa akan identitas asali kita.

Apa yang ada dibayangan kalian 50 tahun yag akan datang ? atau apa yang anda bayangkan dengan keadaan Indonesia di 2050 ? Dengan jumlah warga sekitar 400 juta pada tahun 2050, jika pertumbuhan penduduk 1,48 persen per tahun berkelanjutan, Indonesia mungkin akan menggeser posisi Amerika Serikat yang kini berada di peringkat ketiga, setelah China dan India, dengan jumlah penduduk 325.000.000, berkat program keluarga berencana yang dijalankan.

Dengan jumlah penduduk sekian miliar pada tahun 2050, pertanyaan mencekam yang sering mendera adalah: dengan tingkat korupsi dan perusakan hutan seperti yang berlaku sekarang, sementara pemerintah setengah lumpuh menghadapinya, apakah Indonesia tercinta ini masih memberikan kenyamanan untuk dihuni? Kemudian, dengan semakin dalam cakaran kuku asing di dunia perbankan, di pertambangan migas, di tengah sistem perpajakan Indonesia yang sangat kumuh, kondisi bea cukai yang semrawut, dan perilaku korup politisi dan pengusaha hitam, apakah wajah bangsa ini pada tahun itu masih ceria atau sudah kusam sama sekali? Atau kita sudah menjadi budak di rumah kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tak pernah hilang dari ingatan saya, seperti jutaan warga lain yang seperasaan.

Untuk membuka pemikiran kita tentang apa yang akan dialami Indonesia di masa depan, Kementrian Pendidikan dan Penalaran Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad bekerjasama dengan Panitia National Governance Days ( NGD) dalam pelaksanaan Seminar Nasional yang bertajuk : Sejahtera, Unggul, dan Cerdas dalam membangun Generasi Emas 2045yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 di  Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur . Pembicara yang hadir dalam Diskusi Nasional tersebut adalah Bapak Muradi, S.S.,M.SI.,M.Sc., P.Hd.  yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan juga merupakan Pakar Politik dan Pemerintahan & Polisi, Pertahanan

Seminar Nasional ini dibuka oleh sambutan dari Project Officer National Governance Days Rivaldi,  Presiden Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Chairul Anwar Hidayat dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Drs. Pipin Hanapiah S.IP. M.SI, , serta seminar ini  dimoderatori oleh Idil Akbar S.IP., M.IP yang merupakan peneliti di PSKP Unpad

 

“Kita menghadapi turbulensi politik yang luar biasa , dan Indonesia 2045 adalah Indonesia yang dalam keadaan baik “ ujar Dosen IP FISIP Unpad. Menurut Muradi, scenario Indonesia emas 2045 terbagi kedalam Empat bagian , yakni :

  • Scenario mata air
  • Scenario sungai
  • Scenario air terjun
  • Scenario

Fakta di bawah ini perlu mendapat perhatian. Coba kita turunkan angka-angka kerusakan lingkungan fisik ini, belum lagi kerusakan budaya yang permisif untuk kejahatan. Menurut Badan Planologi Kementerian Kehutanan tahun 2003, laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun. Periode 1997-2000 naik menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Maka jadilah Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di muka Bumi.

Lagi, berdasarkan data resmi 2006, luas hutan yang rusak dan tak berfungsi maksimal mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Anda tinggal mengalikan saja—jika tidak ada politik tegas dan keras yang diterapkan—bagaimana kira-kira Indonesia pada tahun 2050.

Kerusakan dahsyat ini umumnya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha hitam yang bersekongkol dengan pejabat setempat. Kerusakan dalam skala lebih kecil juga berasal dari warga demi menyambung napas untuk hidup karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Berlaku tali-temali di sini antara mengejar keperluan primer dan kerusakan lingkungan sebagai akibatnya. Buntut dari kerusakan lingkungan ini amatlah jauh: habitat hewan dalam berbagai jenis makin terdesak oleh ulah manusia. Harimau, beruk, babi, dan binatang jenis lain mengamuk karena manusia telah menggusurnya. Keseimbangan ekosistem hancur berantakan.

Mereka para Pengusaha ini adalah kelas menengah, dan kelas menegah di kita itu paling dilanda ketakutan, takut untuk jatuh miskin. Lalu kelas menegah ini dikatakan kelas cemen karena takut untuk maju , Ketika kita jemu, krisis, ataupun ceria di dalam keberhasilan, kita seringkali lupa tentang nilai-nilai dasar hidup yang sejati. Akibatnya kebingungan pun tercipta, dan merusak ketenangan diri. Tujuan hidup sejati yang terlupa, dan orang sibuk pada hal-hal yang tidak sejati. Pada akhirnya ia merasa hampa dan tak bahagia.

Muradi mengatakan bahwa “Bangsa Indonesia harus menjadikan Demokrasi sebagai pijakan” Dasar utama dari demokrasi adalah pemahaman dasar, bahwa manusia adalah mahluk politis. Artinya, manusia adalah mahluk yang secara alamiah terdorong untuk membentuk suatu komunitas hidup bersama, yakni komunitas politis. Ini penting untuk menjamin keberadaan manusia itu sendiri, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaannya. Ini semua tidak akan mungkin terwujud, jika manusia hidup terputus dari manusia-manusia lainnya, ujar Muradi.

Demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian. Di satu sisi, untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang menciptakan keadilan dan kemakmuran, kita membutuhkan perdamaian. Di sisi lain, perdamaian yang sesungguhnya hanya mungkin, jika masyarakat menerapkan tata politik demokratis secara konsisten. Oleh karena itu, tata politik demokratis dan perdamaian harus dilakukan secara berbarengan. Keduanya adalah sekaligus alat dan tujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.

Pada titik ini, peran pendidikan amatlah penting. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga ia menanamkan nilai-nilai kebebasan sekaligus tanggung jawab sejak awal. Hanya dengan begini, demokrasi tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga menjadi roh sekaligus sistem nyata di dalam masyarakat. Pendidikan yang menempatkan kebebasan dan tanggung jawab sebagai fokus adalah pendidikan manusia-manusia demokratis.

“Lalu apa yag menjadi ancaman serius? yang paling menghawatirkan , adalah menguatnya populisme.  Ketika berbicara demokrasi ada kompetitif disitu , maka saya katakana demokasi itu utopis. Siapa ancaman populisme ? populisme  sekarang itu model Habib rizky. Mengapa populisme menguat ?”

Kita tahu bahwa kelompok fundamentalis agama dan ultra-nasionalis sedang ada pada posisi puncak dalam pertarungan politik di banyak negara saat ini. Kekuatan ini bangkit di negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia, tidak terkecuali di Indonesia. Kemunculan kelompok tersebut di Indonesia, sering kali diiringi dengan krisis finansial dan ketidakpercayaan mereka terhadap para elit politik yang berkuasa. Kebangkitan kelompok ini sekaligus juga menampar kita karena penggunaan senjata politik lama oleh pemain baru berupa, populisme. Pertentangan kultural, salah satu isu yang menarik adalah isu lgbt, syiah, ahmadiah, imigran .

Populisme, ketimbang dipandang sebagai suatu perilaku politik tunggal yang tidak bermoral dari para elit saja, sebenarnya ia adalah salah satu proses sosial dan institusional biasa dimana kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan faktor produksi untuk masa sekarang atau mendatang, dengan selubung untuk kepentingan masyarakat luas, yang bisa saja diragukan kesungguhannya. Ia tidak lain adalah salah satu metode ekonomi-politik yang hanya dapat tumbuh pada organisme sosial yang tepat, dalam hal ini adalah negara dengan demokrasi parlementer.

Elit politik populis, seperti saya jelaskan , merendahkan harkat demokrasi yang sesungguhnya. Sudahlah demokrasi yang sesungguhnya rusak, ia memperburuk demokrasi negara yang sudah rusak, dengan mengkooptasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), dan mereka merasa bertanggungjawab atas suara tersebut. Dengan demikian, memenuhi kehendak kelompok tersebut, bisa mengarah kepada kedikatoran oleh mayoritas (dictator by majority) atau justru sebaliknya, yang pada kebanyakan kasus, berdasarkan kepada politik identitas. Ini yang berbahaya.

Kita harus sadar, bahwa kesatuan yang diciptakan oleh politik identitas, pada dasarnya, adalah sesuatu yang rapuh. Kesatuan berdasarkan pada kesamaan identitas primordial adalah kesatuan yang semu, yakni seolah-seolah satu dan utuh, namun fragmen tetap tersembunyi di dalamnya, dan siap merobek tatanan yang ada. Politik identitas bukanlah jalan untuk menuju kesatuan dan kestabilan politik, melainkan sebaliknya, yakni jalan untuk memisahkan sahabat dan keluarga, serta memecah belah masyarakat.

Di Indonesia, kesadaran, bahwa kebaikan tidak selalu sama dengan kesamaan identitas. Kebaikan dan keutamaan jiwa bisa ditemukan di orang-orang yang berbeda suku, ras, maupun agama. Kebaikan dan keutamaan jiwa adalah sesuatu yang universal, yang bergerak melampaui semua bentuk identitas primordial yang seringkali memenjara manusia. Semoga kesadaran ini tidak hanya luapan politis sementara, melainkan sungguh mencerminkan perkembangan mentalitas kita sebagai bangsa yang hendak mencapai keadilan serta kemakmuran dengan cara-cara yang demokratis.

Kita harus bergerak melampaui politik identitas.  ini juga merupakan tanda, bahwa ketika kita meninggalkan politik identitas, budaya demokrasi mulai tumbuh, dan tersebar di republik ini. Sudah lama kita mendapatkan kritik, bahwa di Indonesia, sistemnya memang sudah demokratis, dengan pemilu dan perwakilan rakyatnya, namun budayanya masih feodal, yakni masih terpesona dengan gelar dan uang, sehingga mengaburkan penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kritik ini memang benar dan tajam, namun mulai kehilangan pijakan realitasnya sekarang ini. Budaya demokrasi, perlahan namun pasti, mulai berkembangan untuk mengimbangi sistem politik demokratis yang telah ada.

(laporan oleh: Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad)

National Government Day Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan / Google Photos