Tata Tertib Ujian dan Sanksi Akademik

  1. Ujian Akhir Semester

A.     Persyaratan Ujian

Mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian semester apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester Ganjil 2016/2017 dan memiliki kartu tanda mahasiswa (KTM).
  2. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester harus:
  3. mengisi dan menyerahkan KRS semester ganjil
  4. mempunyai Kartu Studi Mahasiswa (KSM)
  5. mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80 % dari seluruh kuliah yang diselenggarakan ;
  6. Memenuhi semua persyaratan administrasi / melunasi dana SPP/ DPP

B.     Tata Tertib

  1. Mahasiswa harus hadir 15 menit sebelum ujian di mulai;
  2. Menempati tempat duduk yang sudah disediakan sesuai nomor urut di DPNA dan tidak dibenarkan memindahkan/mengalihkan kursi;
  3. Membawa dan memperlihatkan KTM dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) Kepada Pengawas ujian;
  4. Menandatangani Daftar Hadir Ujian;
  5. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong, jaket dan sandal);
  6. Pada waktu ujian berlangsung tidak diperkenankan merokok dan atau meminjam alat-alat tulis;
  7. Pada waktu ujian berlangsung tidak diperkenankan membuka buku dan atau catatan apapun (kecuali ditentukan lain dalam soal);
  8. Semua buku, catatan, tas atau jaket harus disimpan di depan kelas;
  9. Apabila mahasiswa memerlukan sesuatu, terlebih dahulu harus memberitahu dan seijin pengawas ujian;
  10. Alat-alat komunikasi Hand Phone, Pager dan sejenisnya tidak dihidupkan selama ujian berlangsung;
  11. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam tata tertib ini, akan diberitahukan kemudian.

C.     Sanksi Bagi Pelanggar

Kepada yang melanggar Peraturan Tata Tertib Ujian ini dapat dikenakan sanksi bertingkat sesuai jenis pelanggaran yang ditentukan oleh panitia yaitu sebagai berikut:

  1. Peringatan secara lisan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
  2. Mahasiswa yang bersangkutan dipanggil untuk menghadap panitia, kemudian diberi tindakan selanjutnya;
  3. Tidak diijinkan untuk mengikuti ujian;
  4. Diberikan sanksi akademik.

D.     Larangan Mengkonsumsi Narkoba

Apabila pada saat Ujian Akhir Semester Berlangsung mahasiswa diketahui mengkonsumsi NARKOBA, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.

E.     Tugas Pengawas Ujian

  1. Pengawas hadir 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dan melapor kepada panitia ujian serta menandatangani daftar hadir di ruang panitia.
  2. Memeriksa dan mencocokkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dengan Kartu Studi Mahasiswa (KSM), nomor urut dalam DPNA dan nomor tempat duduk.
  3. Memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian seperti :
  4. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku
  5. Kartu Studi Mahasiswa (KSM)
  6. Jika kedua point tersebut tidak ada terutama point ke 2, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian
  7. Mengisi jumlah peserta tiap mata ujian dam memasukkan satu lembar soal dalam bundel/amplop jawaban ujian
  8. Mencatat kejadian-kejadian selama ujian berlangsung dalam berita acara, seperti: a) nyontek/ kerjasama; b)membuka buku/catatan dan lain-lain kecuali dalam aturan membolehkan
  9. Menjaga kewibawaan pengawas antara lain: a) berpakaian rapih dan berdasi bagi pria; dan b) menjaga sopan santun selama mengawasi ujian
  10. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di bawah ini, harap menghadap ke sekretariat: a) terlambat paling lama 30 menit, atau datang setelah ada peserta ujian yang telah selesai dan meninggalkan ruangan; b) berpakaian tidak sesuai dengan tata tertib ujian; c) tidak tercantum dalam DPNA dan tidak dapat menunjukkan KSM; dan d) mengkonsumsi NARKOBA dan sejenisnya.

 

  1. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi. Sanksi pemutusan studi diusulkan/diajukan oleh fakultas/ program studi dan diputuskan oleh  Rektor.

 

Peringatan Akademik

Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa yang tidak memenuhi aturan akademik secara otomatis dari Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) melalui Web, email dan atau pesan pendek;

 

A.     Peringatan akademik berbentuk surat Wakil  Dekan I yang ditujukan kepada orang-tua/wali (bagi mahasiswa Program DIPLOMA IV dan Program Sarjana) dan lembaga pengirim/penanggung atau mahasiswa bagi mahasiswa Program Pascasarjana untuk memberitahukan adanya kekurangan prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya.  Hal ini dilakukan untuk memperingatkan mahasiswa agar tidak mengalami pemutusan studi.

  1. Peringatan Akademik pada Program DIPLOMA IV

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini:

  1. pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks;
  2. pada Semester II memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks;
  3. belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal..
    1. Peringatan Akademik pada Program Sarjana
  4. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini:
    1. pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 2,00 dan atau perolehan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks;
    2. pada Semester II memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks;
  5. belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal
    1. Peringatan Akademik pada Program Pascasarjana

Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini:

  1. mahasiswa yang pada akhir Semester I memperoleh IPS kurang dari 3,00 atau memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68) untuk sesuatu mata kuliah dan atau belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal;;
  2. pada akhir Semester III belum melakukan seminar usulan penelitian dan atau pada akhir Semester VII belum menempuh ujian akhir secara terbuka mempertahankan tesis;
  3. mahasiswa Program Doktor jika belum lulus ujian kualifikasi (prelim) pada akhir Semester IV dan atau belum melaksanakan Seminar Usulan Penelitian pada akhir Semester V dan atau belum melaksanakan Ujian Naskah Disertasi pada akhir Semester VII;.

 

B.     Peringatan Akademik Karena  Kelalaian Administratif

Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Pascasarjana yang melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dsb.) untuk satu semester.

C.     Pemutusan Studi

Dengan dikeluarkannya Pemutusan Studi berarti mahasiswa dikeluarkan dari fakultas/ jurusan atau program studi karena prestasinya sangat rendah, kelalaian administratif, dan/atau kelalaian mengikuti kegiatan belajar-mengajar.

 

  1. Pemutusan Studi pada Program DIPLOMA IV

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program DIPLOMA IV yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

  1. Pada akhir semester kedua memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) tidak mencapai 24 SKS.
  2. Pada akhir semester ketiga memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) tidak mencapai 36 SKS.
  3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
  4. Pemutusan Studi Pada Program Sarjana

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

  1. Pada akhir semester keempat memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS.
  2. Pada akhir semester keenam memiliki: Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,00, dan/atau; Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf  mutu D ke atas) tidak mencapai 72 SKS.
  3. Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
  4. Pemutusan Studi pada Program Pascasarjana

Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa yang mengalami kondisi di bawah ini:

  1. mahasiswa program magister jika akhir Semester IV belum melaksanakan seminar usulan penelitian atau tidak lulus Seminar Usulan Penelitian untuk kedua kali dan atau tidak dapat menyelesaikan studi pada akhir Semester VIII;
  2. mahasiswa program doktor jika pada akhir Semester IV tidak mencapai IPK 3,00 dan atau pada akhir Semester V belum menyelesaikan ujian kualifikasi (prelim) dan atau pada akhir Semester VI belum melaksanakan seminar usulan penelitian atau tidak lulus Seminar Usulan Penelitian dan atau pada akhir Semester X belum melaksanakan Sidang Promosi Doktor (SPD).

 

  • Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang menghentikan studi dua semester berturut-­turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor
  • Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
  • Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
  • Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana (termasuk Program Profesi), Program Magister dan Program Doktor (termasuk Program Spesialis I) yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut­turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

 

D.   Pemutusan Studi Karena  Kelalaian Administratif

  1. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin Rektor.
  2. Pemutusan Studi Karena Kelalaian Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar
  3. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Pascasarjana yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi:
  4. Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
  5. Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau;
  6. Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan seperti tersebut.

E.     Sanksi Akademik Lain

  1. Sanksi lain dikenakan kepada mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran atau pendaftaran kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester bersangkutan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, baik yang tidak mengisi KRS maupun yang mengisi KRS tetapi mengundurkan diri setelah lewat batas waktu perubahan KRS.
  2. Tidak Mengisi KRS dan Tidak Mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar pada Semester I dan/atau Semester II
  3. Mahasiwa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.
  4. Tidak Mengisi KRS
  5. Mahasiwa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dikenakan sanksi berikut:
    • 1) Diberi peringatan keras secara tertulis oleh Wakil Dekan I agar tidak mengulangi lagi;
    • 2) Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
    • 3) Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi.
  6. Mengundurkan Diri Sesudah Masa Perubahan KRS

Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) dikenakan sanksi akademik berikut:

  1. Mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E);
  2. Huruf mutu E tersebut digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
  3. Diberi peringatam secara tertulis oleh Wakil Dekan I agar tidak mengulangi kembali;
  4. Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
  5. Apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi

F.     Sanksi karena kelalaian akademik

Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran, setelah dibicarakan dengan Senat Fakultas, akan dikenai sanksi khusus, sedangkan penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib. Jenis pelanggaran tersebut adalah seperti dibawah ini

 

  1. Mahasiswa yang telah mendaftarkan secara administratif pada semester I dan/atau semester II, baik mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar­mengajar maupun sama sekali tidak mengisi KRS, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap mengundurkan diri dan dikenai sanksi pemutusan studi.
  2. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) tanpa alasan yang dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan Semester yang ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan apabila perbuatan ini diulangi lagi pada semester berikutnya berturut-turut ataupun tidak dikenai sanksi pemutusan studi.
  3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) maka mata kuliah yang ditinggalkan dinyatakan tidak lulus (diberi huruf mutu E, dengan angka mutu 0);
  4. Huruf mutu E yang diperoleh sesuai ayat (1) pasal ini digunakan dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
  5. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) diperingatan oleh sistem;
  6. Semester yang ditinggalkan seperti pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan dalam menentuan batas waktu maksimal penyelesaian studinya;
  7. Mengulang perbuatan pengunduran diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, kecelakaan, atau musibah) baik pada semester berikutnya maupun pada semester lain, akan dikenai sanksi pemutusan studi.

 

G.    Sanksi Lain

1.     Tindakan-tindakan yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus yang termasuk kejahatan atau pelanggaran dan diancam pidana.

2.     Pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki hak untuk melakukan berbagai  aktivitas sebagai bagian dari civitas akademika, namun demikian sebagaimana dalam kehidupan manusia pada umumnya harus dihindari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:

  1. Tawuran antar mahasiswa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang menimbulkan kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka­-luka. Pelaku perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau korban luka-luka dapat dikenakan ketentuan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Pasal 406 (1) KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 351 KUHP:

Pasal 351 (l): “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 351 (2): “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 351 (3): “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

  1. Ketentuan dalam Pasal 406 dan Pasal 351 KUHP juga dapat dikenakan terhadap aktivitas demo yang tidak tertib dan menimbulkan kerusuhan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan barang milik orang lain dan atau korban luka­luka.
  2. Minum-minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus yang mengganggu keamanan umum. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 492 tentang pelanggaran keamanan umum.

Pasal 492 (1):

Barangsiapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah.

  1. Menggunakan narkotika baik untuk diri sendiri maupun memberikan narkotika kepada orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika: Pasal 84 UU Narkotika:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

  • 1) menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00.
  • 2) menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.
  • 3) menggunakan narkotika terhadap terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00.

Pasal 85 UU Narkotika:

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

  • 1) menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
  • 2) menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.
  • 3) menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
  1. Menggunakan atau mengedarkan atau secara tanpa hak memiliki atau membawa psikotropika atau tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah. Ketentuan yang dapat dikenakan adalah Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 dan Pasal 65 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika:

Pasal 59 ayat (1) a, c, dan e UU Psikotropika:

Barangsiapa menggunakan psikotropika Golongan I atau mengedarkan psikotropika Golongan I atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika Golongan I dipidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00. dan paling banyak Rp. 750.000.000,00.

Pasal 62 UU Psikotropika:

Barangsiapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

Pasal 65 UU Psikotropika:

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00.

Pasal 54 ayat (2) UU Psikotropika menyatakan: masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.