FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

[Unpad.ac.id, 3/05/2016] Sebanyak 20 mahasiswa Unpad dari tiap Fakultas jenjang Sarjana dan Diploma III mengikuti seleksi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) tingkat universitas, Selasa (3/05) hari ini dan Rabu (4/05). besok Seleksi tersebut digelar di ruang Bale Rancage Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor.

Peserta seleksi Mawapres Unpad 2016 foto bersama dengan para dosen dan pimpinan Unpad (Foto oleh: Arief Maulana)*

Peserta seleksi Mawapres Unpad 2016 foto bersama dengan para dosen dan pimpinan Unpad (Foto oleh: Arief Maulana)*

Koordinator pemilihan Mawapres Unpad, Dr. Yus Nugraha, M.A., mengatakan, seleksi yang digelar selama dua hari tersebut untuk menjaring tiga mahasiswa terbaik dari setiap jenjang. Seleksi yang akan dilakukan diantaranya uji wawancara terkait karya ilmiah, kemampuan Bahasa Inggris, prestasi unggulan, serta kepribadian.

Saat diwawancarai Humas Unpad, Selasa (03/05), Yus mengatakan, ada 17 tim penilai dari Unpad yang terlibat dalam seleksi tersebut. Tim tersebut merupakan dosen Unpad yang rutin berkutat di bidang kemahasiswaan. Selain itu, panitia juga menghadirkan juri mawapres tingkat nasional Bambang Wisnu Adi, untuk memberikan pengarahan lebih lengkap terkait persiapan yang harus dilakukan oleh peserta seleksi.

“Mengutip penyampaian Bambang, Mawapres inilah kompetisi yang paling lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan kompetisi yang lain,” kata Yus.

Lebih lanjut Dosen Fakultas Psikologi tersebut menungkapkan, Mawapres dikatakan paling komprehensif karena ada kolaborasi antara aspek pengetahuan dengan softskill. Hal ini kemudian diwujudkan melalui penilaian seleksi tahap awal saat ini, yakni penilaian secara kuantitatif untuk seleksi karya ilmiah, kemampuan Bahasa Inggris, dan prestasi unggulan, serta penilaian khusus atas kompetensi kepribadian.

“Kepribadian ini tidak diberi angka, tetapi ini yang paling menentukan. Ketika tiga seleksi lain sudah memberikan nilai kuantitatif, tetapi dari segi psikologi dilihat apakah dia layak atau tidak menjadi calon,” jelasnya.

Adapun topik utama yang diangkat dalam Mawapres kali ini adalah “Iptek dan Inovasi untuk Daya Saing Bangsa”. Topik tersebut terdiri 20 sub topik ilmiah untuk jenjang Sarjana dan 10 subtopik untuk jenjang Diploma.

Kedua puluh peserta tersebut diantaranya merupakan mahasiswa berprestasi yang telah diseleksi di tingkat fakultas, diantaranya 16 mahasiswa dari program Sarjana, dan 4 mahasiswa dari program Diploma III. Nantinya, seleksi ini akan menjaring tiga mahasiswa program Sarjana dan 3 mahasiswa program Diploma.

“Setelah terpilih tiga besar S1 dan D3, kita akan melakukan pembinaan lebih lanjut untuk menjaring satu mahasiswa Sarjana dan satu mahasiswa Diploma yang akan menjadi wakil Unpad,” papar Yus.

Diharapkan dalam dua minggu ke depan panitia dapat menetapkan dua Mawapres Unpad untuk diikutsertakan pada tingkat nasional. Yus sendiri mengatakan, batas pendaftaran Mawapres tingkat nasional sendiri akan ditutup pada 25 Mei mendatang.

“Minimal Mawapres Unpad masuk ke dalam kandidat di tingkat nasional,” kata Yus.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Unpad Dr. Ir. Heryawan Kemal Mustafa, M.Sc., mengatakan, ada satu perubahan proses seleksi yang dilakukan. Perubahan tersebut yaitu adanya proses pengakraban antar peserta, tim penilai, maupun panitia satu sama lain agar seleksi ini lebih mencair.

“Mudah-mudahan dengan proses ini peserta bisa lebih rileks. Kalau rileks kemampuannya bisa lebih optimal,” kata Heryawan.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

[Unpad.ac.id, 2/05/2016] Menyambut Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, reformasi pendidikan tinggi menjadi fokus kerja bersama guna menghadapi berbagai tantangan di skala lokal, nasional, maupun global. Proses ini merupakan upaya yang telah lama dilakukan oleh dua tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara dan Moh. Syafei.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., sebagai Pembina Upacara Peringatan Hardiknas 2016 di Halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (2/05). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., sebagai Pembina Upacara Peringatan Hardiknas 2016 di Halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (2/05). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Hal tersebut disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Prof. Mohamad Nasir dalam Sambutan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2016. Sambutan dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., selaku Pembina Upacara Peringatan Hardiknas 2016 di Halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (2/05).

Sambutan bertema “Ayo Kerja, Inovatif, dan Kompetitif” ini dibacakan di hadapan pimpinan, guru besar, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa di lingkungan Unpad. Reformasi pendidikan tinggi yang dimaksud Menristek Dikti meliputi deregulasi, penyediaan pendidikan fleksibel dan berorientasi pada siswa dan pangsa pasar, perubahan kurikulum, penyediaan dosen, guru besar, dan tenaga kependidikan profesional, revitalisasi kelembagaan, pengembangan bidang ilmu yang strategis, hingga pendidikan yang mengikuti perkembangan iptek.

Dengan demikian, upaya reformasi pendidikan tinggi melalui berbagai inovatif akan menghasilkan berbagai inovasi yang berdaya saing. Hal ini dapat meningkatkan kompetisi pendidikan tinggi Indonesia di level internasional.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan beberapa capaian kompetitif Indonesia di tingkat dunia. Berdasarkan analisis World Economic Forum 2015, indeks inovasi Indonesia mencapai 4,6 atau peringkat 30 dunia, sedangkan indeks inovasi pendidikan tinggi adalah 4,0 atau peringkat 60 dunia.

“Kita masih harus bekerja secara inovatif untuk bisa meningkatkan peringkat indeks inovasi pendidikan tinggi di peringkat 56 pada 2020,” sebut Dr. Arry.

Sementara pada indeks daya saing berdasarkan indikator “higher education and training”, Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi 65 pada periode 2015-2016 setelah sebelumnya berada di peringkat 60 pada 2014-2015. Kondisi ini menunjukkan reformasi pendidikan tinggi menuju arah inovatif dan kompetitif harus mutlak dilakukan.

Proses reformasi membutuhkan keterlibatan beberapa pihak. Kerja sama antar institusi pendidikan tinggi, riset, pemerintahan, industri dan swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diyakini dapat mewujudkan proses reformasi tersebut.

“Kerja sama memperkuat kapasitas kita menjadi kapasitas yang lebih besar dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang lebih baik lagi. Pertukaran mahasiswa dan dosen, kerja sama penelitian dan publikasi ilmiah, sudah seharusnya menjadi bagian dari reformasi pendidikan kita,” ujar Dr. Arry.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh            

Pikiran Rakyat, 15/2/16

PERTANIAN MERANGGAS

Oleh : Asep Sumaryana

Boleh jadi pencetakan sawah baru terus bertambah seperti dimotori Kodam III Siliwangi (PR, 12/2/16). Atau mungkin diskusi kedaulatan pangan belum berhenti seperti pernah diikuti penulis di sebuah hotel di Jakarta. Semuanya mendorong agar pertanian tetap eksis supaya predikat negara agraris bisa tetap dipertahankan. Namun demikian, semangat menjual sawah pun tidak kalah gemanya. Generasi petaninya justru yang telah susut tergantikan oleh perubahan orientasi sehingga Millah menyebutnya penguasaan lahan sudah demikian menyempit (PR, 12/2/16).

Pantas jika sejumlah sawah bukan lagi milik petaninya. Pemiliknya bisa berganti menjadi penggarap sambil menyambung hidup. Bisa sewaktu-waktu berubah menjadi vila, atau dijadikan fungsi lain sesuai kehendak pemilik barunya. Tidak ada yang bisa menahan ataupun melarangnya. Tidak heran jika alih fungsi lahan sawah bisa berkembang terus, sementara peminat menjadi petani berangsur surut. Hal demikian juga berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan petani, baik irigasi, pupuk, benih serta hasil panen yang senantiasa terpuruk.

Menopause

Karena dipersepsikan sebagai komunitas pinggiran, maka pertanian bisa cepat menopause. Penerus petani menjadi tidak bangga menjadi komunitas yang dibenaknya tertanam kekotoran lumpur, kelusuhan pakaian serta kemeranaan nasibnya. Kendati sejumlah fakultas pertanian ditebarkan, alumninya juga tidak untuk berpikir menjadi petani. Dengan demikian menjadi ironis dinegara agraris yang ahli pertaniannya banyak, lahan pertanian ada tetapi harga berasnya menjadi mahal dan bahkan mengimpornya.

Mungkin saja bukan pencetakan sawah baru yang diperlukan, namun sokongan atas kehidupan pertanian yang lebih penting. Dengan sokongan kuat, pertanian tidak dianggap pekerjaan kelas bawah yang kalah bukan hanya oleh buruh pabrik, ojeg ataupun asisten rumah tangga. Hal itu berarti tidak boleh ada pencemaran di aliran sungai yang peruntukannya bagi pertanian, tidak boleh berkembang sumber mata air dijadikan sumber air kemasan, atau bahkan tidak boleh lahan pertanian dialihfungsikan.

Tanpa intervensi organisasi pemerintah secara terpadu, kegemburan tanah menjadi terus merosot. Dengan kondisi itu, lahan pertanian cepat menjadi menopause dan dianggap layak dialihfungsikan. Tidak berlebihan jika alih fungsi lahan semakin gencar dan mengganggu keseimbangan alam. Dengan pola alih fungsi yang mengutamakan lahan yang digunakan fungsinya yang baru, bisa jadi sejumlah sawah ataupun ladang menjadi terendam air di waktu hujan dan kekeringan di waktu kemarau.

Jika Sutrisno (1999) berpandangan agar petani didorong untuk bisa berdaya dan berdaulat, maka strategi pemberdayaannya harus dipikirkan secara matang dan terintegrasi. Setidaknya integrasi persepsi dari sejumlah pihak terkait yang bertugas memberdayakan petani. Dengan demikian pemberdayaan harus dimaknai penanaman semangat serta pemberian keleluasaan untuk menjadikan pertanian menjadi bagian hidupnya, bukan dipaksa agar pertanian berfungsi ekonomis yang berujung meninggalkan dunia pertanian yang dianggap tidak ekonomis.

Sebagai bagian dari hidup petani, pertanian mesti dianggap sebagai kekasih yang dilindungi dan untuknya mau berkorban. Kehadiran intelektual yang memiliki beragam hasil riset untuk merawat pertanian perlu disumbangkan kepada petani dengan cara yang mudah dipahami ketimbang dipublish di jurnal yang sepi pembaca. Disertai dengan pendampingan dan penghargaan instansi terkait, petani lebih berdaya untuk tidak melego lahannya ke pihak lain yang bukan petani.

Membiarkan komunitas petani hidup sendirian, bisa dimaknai sebagai pembiaran dan penghancuran terhadap predikat negara agraris. Mungkin saja petani menjadi bulat untuk tidak merekomendasikan keturunannya untuk menjadi petani seperti halnya sarjana pertanian yang memilih hidup di perkotaan diluar sektor pertanian. Semangat seperti ini tampaknya berkembang dengan semaraknya petani melepas lahan pertanian untuk digunakan modal anaknya mencari pekerjaan lain diluar sektor itu. Bisa jadi langkah seperti itu bisa dianggap sebagai exit-nya petani yang voice-nya seperti Hirschman (1970) tuliskan.

Konsolidasi

Bisa jadi konsolidasi internal menjadi penting dilakukan pemangku kepentingan. Tampaknya, setiap instansi pemerintah harus memiliki visi yang sama terhadap sektor yang satu ini. Dengan kesamaan tersebut, standar dan ukuran tidak beragam, demikian halnya dengan komunikasi antar-organisasi seperti Meter (1975) tuliskan dapat diintensifkan. Munculnya izin industri di lahan pertanian mengindikasikan komunikasi antar-instansi tidak dibangun sekaligus masih kentalnya egoisme sektoral. Jika potretnya seperti itu, maka pembangunan pertanian bisa dipandang sebagai tambuh laku.

Kinerja birokrasi pemerintah bisa dilihat dari upaya yang diinginkan pemerintah secara keseluruhan. Tatkala pemenuhan kebutuhan pangan semakin sulit dilakukan, boleh jadi evaluasi atas kinerja instansi terkait menjadi penting. Boleh jadi ke depan beras pun bernasib seperti daging sapi yang mahal dan langka. Kondisi itu boleh dilihat dari sisi lemahnya posisi tawar petani sehingga bisa dikorbankan untuk ambisi yang lebih besar. Dengan demikian, elite negeri tidak menjadikan petani sebagai pahlawan pangan, namun dijadikan mangsa kepentingan oknum elitenya.

Kemajuan teknologi informasi serta membaiknya intelektual petani bisa mempermudah pemahaman perlakuan pemerintah terhadap sektor yang digelutinya. Dengan kasurtiannya, petani bisa hanya seuri koneng atas tingkah laku sejumlah elite yang sedang mempermainkan nasibnya. Hanya saja kelukaan hatinya tidak bisa disembuhkan dengan iming-iming program ketika kampanye, namun harus disertai kesungguhan hati untuk berpihak dan berjuang untuk membangun sektor ini.

Konsolidasi seluruh elemen bangsa menjadi penting dilakukan agar petani memiliki kepercayaan yang perannya dihargai di negara agraris. Dengan konsolidasi, sejumlah program yang mampu mengangkat derajat pertanian dirembugkan dan menjadi prioritas pembangunan. Sebagai panglima dalam pembangunan, pertanian harus ditempatkan sebagai leading sector agar tidak dapat digantikan oleh sektor lainnya. Jika tidak, maka pertanian semakin ngarangrangan (meranggas-red) dan menjadi sinyal lenyapnya negara agraris di negeri ini.***

Penulis adalah Kepala Departemen llmu Administrasi Publik FISIP Unpad.

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B 14/ 23 Cipadung – Cibiru kota Bandung

PR, 7 April 2016

TANGGUNG JAWAB EKOLOGIS

Oleh : Asep Sumaryana

Reklamasi di Jakarta merusak lingkungan sehingga menggiring sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab ke ranah hukum. Hal yang sama juga terjadi dengan sejumlah pembangunan di Bopuncur atau Bandung Utara. Tindakan seperti itu mengabaikan hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan sekitarnya seperti Soemarwoto (1997) tuliskan. Bukan hanya banjir dan erosi, namun juga pergeseran tanah yang sering PR beritakan. Dengan demikian, sepatutnya pihak terkait dengan kerusakan tersebut harus dipaksa menyadari kekeliruannya.

Kebanyakan praktik diatas digunakan untuk memuaskan sejumlah pihak yang berani membayarnya. Pemikiran seperti itu bisa berujung pengorbanan pihak lain yang dianggap bukan siapa-siapa. Karena dengan cara itu, maka nilai jual menjadi tinggi sehingga untuk perizinannya sanggup membayar siapa pun karena margin keuntungannya masih berlebih. Bagi pihak lain yang dijadikan sasaran suap, besaran anggpaw bisa menjadi pertimbangan sehingga menggiurkan dan berani mempertaruhkan jabatan yang terhormat.

Pesakitan

Kerakusan ataupun kepuasan sejumlah pihak harus diperhitungkan dengan pihak lain yang lebih besar. Namun untuk itu tidak seluruhnya berpikir kearah kemaslahatan bersama. Kehadiran pemerintah ditempatkan sebagai regulator agar terjadi keseimbangan seluruh pihak dalam menikmati keamanan dan kenyamanan hidup. Dengan demikian kehadiran kebijakan diperuntukkan agar prilaku bulus menjadi tulus, serakah menjadi ikhlas, dan culas menjadi bermaslahat bagi sesama. Tatkala kebijakan digoda untuk menguntungkan segelintir pihak, maka pelakunya menjadi pantas diinsyafkan dengan beragam cara yang diatur oleh kebijakan itu sendiri.

Pantas jika kemudian pemerintah menjadi super body yang tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan yang mengingkari tujuan negaranya. Ketika segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang ingin dilindungi, maka kerusakan yang disebabkan oleh keserakahan segelintir pihak harus disingkirkan. Demikian halnya bila ekologi terganggu, bisa jadi banyak bencana datang, baik melalui perubahan iklim maupun beragam ancaman yang disebabkan alam lainnya. Pejabat publik tidak bisa mengingkari fungsinya yang melekat dengan fungsi negara yang ingin diwujudkan pemerintah.

Dengan simpel Mintzberg (1992) menuntut tanggung jawab sosial. Hal demikian bermakna bila seluruh perizinan tidak boleh hanya cepat, namun juga dicermati dampak yang bakal ditimbulkannya. Bisa jadi Amdal menjadi penting agar hasilnya menunjukkan tanggung jawab seperti itu sehingga bukan sebatas formalitas belaka. Dengan cara seperti itu, bisa jadi izin memakan waktu agak lama dan tidak digampangkan agar kerugian yang lebih besar tidak terjadi. Sangat logis bila izin pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu ekologis patut lebih cermat, tajam dan bisa berpotensi penolakan suatu bangunan atau kegiatan.

Garb (2015) menempatkan Amdal sebagai instrumen pengambilan keputusan atas izin yang diusulkan. Dengan demikian, suatu kegiatan yang erpotensi mengganggu ekologi patut didahului Amdal untuk mencermati dampak yang ditimbulkannya. Dengan adanya analisis tersebut, pemberi izin mempertimbangkan untuk dikeluarkan izinnya atau tidak. Menjadi keliru jika Amdal dijadikan kelengkapan administratif yang berujung izin senantiasa diberikan. Dampaknya, Amdal bisa dilakukan secara formalitas dan bisa berbeda dengan kondisi riil yang ada. Bisa jadi kerusakan lingkungan yang terjadi berangkat dari rendahnya tanggung jawab pemohon kegiatan, oknum pemberi izin serta oknum pelaksana Amdal.

Dilihat dari koneksitas secara keseluruhan, boleh jadi pesakitan-nya adalah sejumlah pihak yang menyebabkan lingkungan rusak. Bisa jadi pengembang seperti terjadi dalam reklamasi di Jakarta. Mungkin juga pelaksana Amdal yang mengkaji formalitas, bahkan mungkin pemberi izin serta pihak lain pembuat kebijakan yang melonggarkan pemberian izin sehingga lingkungan rusak. Secara interaktif, sejumlah pihak secara intens berkaitan seperti Bryson (2000) tuliskan. Pemerintah dikelilingi pihak yang berkepentingan yang menuntutnya hati-hati agar tidak dikerangkeng oleh kepentingan yang mengelilinginya.

Angker

Meningkatnya intensitas serta cakupan bencana menjadi indikasi bahwa kerakusan segelintir orang menumbalkan lebih banyak orang lainnya. Dampaknya, tidak heran jika hujan banjir dan longsor menjadi pemandangan di banyak tempat, sementara kemarau diwarnai dengan kekurangan air yang hampir merata di semua tempat. Bukan hanya itu, mata air pun dibelokkan ke industri air kamasan atau isi ulang sehingga aliran sungai terhenti kecuali limbah industri yang menyengat. Dampaknya, banyak orang yang hidup sekitar mata air tersebut menjadi kekurangan air yang dimonopoli tersebut.

Hutan larangan atau lindung bisa jadi tidak dipahami filosofisnya. Kesan angker yang dibangun justru dimaksudkan agar orang tidak berani merusaknya. Hanya saja sejumlah pihak menafsirkannya sebagai tindakan musrik yang tidak disertai dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat dan pendidik mesti duduk bersama untuk merumuskan agar kerusakan ekologis tidak terus berkembang. Hal yang sama, sejumlah aktivitas perusakan lingkungan mesti disikapi bersama, baik secara agama, budaya maupun hukum agar perusaknya menjadi insyaf, menyadari kekeliruannya untuk kemudian memiliki tanggung jawab sosial yang besar.

Keangkeran bisa jadi dipelihara bukan untuk menjadi destinasi wisata, namun juga untuk dibangun di sejumlah tempat agar tidak dijamah tangan jahil dan jahat. Dengan upaya tersebut, kerusakan ditanggulangi bersama dan kelestarian alam dikawal secara sinergis agar tidak ada lagi pihak yang menjadi makelar kerusakan hutan, sungai, pantai maupun lautan. Bisa jadi negara sudah melakukan upaya untuk melindunginya. Hanya saja oknum aparat, pejabat dan penjahat bercampur berebut yang berbuntut bencana.

Bisa saja pemerintah tergencet dari dalam oleh oknum penguasa dan dari luar oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa sadar hal seperti itu menyebabkan pemerintah teu walakaya sehingga menjadi bancakan kepentingan para tikus negeri. Bisa jadi bencana kian meluas dan masif tanpa banyak lagi yang dapat mengendalikannya. Daya dukung lingkungan tidak lagi perkasa untuk memberikan kenyamanan hidup kepada manusianya. Bila hal demikian terjadi, bisa jadi kiamat sudah ada di tengah kini karena ke-was-wasan selalu menghantui. Bila sudah demikian, negara pun tidak dirasakan kehadirannya, premanisme berkembang dan homo homini lupus telah menggantikan homo homini socius yang Hobbes tuliskan dalam bukunya De Cive di tahun 1651.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B 14/23 Cipadung kota Bandung 40614

REPUBLIKA, 18/3/16

Oleh : Asep Sumaryana

Bisa jadi pejabat marah bukan pemandangan langka. Situasinya bisa memungkinkan seorang pejabat marah. Tidak heran sejumlah pejabat yang marah masuk media. Bukan hanya wakil walikota Palu yang memarahi pegawai yang menertawakan ketika upacara berlangsung. Dirinya bisa merasa dipermalukan dengan cara seperti itu. Ketika taman kota yang asri diinjak pun seorang walikota Surabaya harus marah pula karena pelakunya tidak mengindahkan tatakrama yang berlaku disana.

Pantas pula sewaktu gubernur Jawa Tengah murka terhadap petugas jembatan timbang (JT) yang khianat atas tugasnya. Tidak berbeda juga ketika gubernur Jambi marah terhadap petugas Samsat yang malas, lamban bahkan melakukan pungli. Marah yang sering ditunjukkan justru oleh gubernur DKI yang dianggap public temperamental. Bukan saja kepada bawahannya, kepada sejumlah anggota DPRD serta kepada elemen warga pun bisa tidak ramah. Tidak mengherankan jika sosok terakhir ini dianggap kontroversi sebagai sosok pelayan public.

Bila Hirschman (1970) menganggap voice sebagai loyalty, maka kritikan ataupun saran dari siapapun menjadi penting untuk memperbaiki performance. Demikian halnya marah pejabat mesti ditafsirkan sebagai kasih yang harus memperbaiki kinerja. Sebagai pelayan public, reliabilitas harus dapat diimplementasikan agar tidak muncul keraguan public terhadap kinerja aparat dan pejabat public. Ancaman keraguan bisa muncul ketika pejaat memiarkan praktik lamban bahkan korup aparatnya dalam pelayanan. Dalam kondisi ini kemarahan pejabat menjadi penting sebagai shock teraphy agar kejeraan berbuat salah tertanam dibawahannya. Langkah berikutnya pastilah diikuti system yang memungkinkan kesalahan tidak berulang.

Baldwin (1986) menuturkan jika pembiaran memunculkan prilaku salah menjadi biasa. Pungli di JT ataupun Samsat bisa berangkat dari pemahaman filosofis yang rendah. Disangkanya hanya memungut retribusi, bukan menindak kendaraan yang kelebihan beban. Namun aparat pun bisa bingung mengingat sejumlah JT tidak dilengkapi lahan untuk menurunkan kelebihan muatan. Demikian halnya ketika penyelengga eskrim gratis tidak dimarahi dan didenda, bisa jadi akan banyak taman menjadi rusak karena ulahnya. Dengan demikian marah harus berujung jera dan hati-hati dalam bertindak pihak yang dimarahainya.

Penegakan aturan menjadi penting menurut Friedman dan Hechter (1988). Bukan saja Negara, namun juga di keluarga. Maraknya penukaran aturan dengan angpau menyebabkan praktik korupsi pun tampak seperti pameran popularitas berbaju orange. Dampaknya, law enforecement pun berhadapan dengan sejumlah kepentingan yang terlanjur dianggap benar. Tidak berlebihan jika kemudian banyak yang benar menjadi salah, demikian sebaliknya. Potret ini sudah direkam banyak pihak sehingga untuk urusan hukum senantiasa dipikirkan kesediaan dana perkara, bukan lagi persoalan benar-salah.

Penegakan aturan dikeluarga menjadi tidak mudah karena penegakannya yang berkaitan dengan reward ataupun punishment sering berhadapan dengan aspek HAM. Boleh jadi hukuman bagi anak yang melanggar nilai dianggap pelanggaran HAM atau KDRT. Kondisi ini berujung saling menghargai antar-generasi semakin surut sampai disinetronkan oleh sebuah teve swasta. Wibawa orangtua luruh dibuatnya, budaya saling menertawakan tanpa batas bisa berkembang dan berujung kekerasan. Pantas jika kemudian marah pun menjadi budaya yang tidak dapat dielakkan.

Bisa saja kondisi diatas berangkat dari kemudahan membangun aturan yang disusupi kepentingan pribadi. Verifikasi urgensi sebuah aturan pun menjadi lemah karena keberhasilan legislative saja diukurnya oleh produk aturan yang dibuatnya tanpa peduli kebutuhannya. Padahal, semakin banyak produk aturan bisa saling bertabrakan dan justru akan melemahkan wibawa pemerintah di depannya. Pantas jika Kotter (2001) mensinyalir adanya kemungkinan kepentingan pribadi mendominasi kepentingan organisasi ataupun kepentingan publik.

Pelayanan public patut dilakukan secara prima. Dengan demikian, tangible, responsiveness dan assurance seperti Parasuraman (1990) sampaikan dapat dilakukan sehingga tidak ada warga yang kecewa dan harus marah dibuatnya. Pejabat tidak perlu marah melawan kemarahan public. Bisa jadi kekurangan informasi tentang tatacara menerima pelayanan aparat atau karena keseringan dikecewakan. Karena itu, inkonsistensi bisa mengurangi assurance atas pelayanan yang diterima public. Dalam kondisi seperti itu, penerima pelayanan patut juga marah dan kemarahannya bisa merangsang pejabat yang dimarahinya karena dirinya merasa sebagai penguasa yang tidak pantas dimarahi public.

Utomo (2006) memandang jika eranya berada pada for public yang memosisikan pejabat sebagai pelayannya. Hal demikian berarti komunikasi dengan majikannya perlu intensif dilakukan. Menjadi tidak pantas jika ada pelayan memarahi majikannya lantaran kelengahan pelayanan aparatnya. Yang mesti dilakukan adalah berterimakasih kepada majikannya tersebut atas pelayanannya yang tidak baik untuk diperbaiki kemudian. Ketika kemudian memarahi aparatnya agar lebih baik melayani public, maka tindakannya membuat simpati publik. Namun tatkala public justru yang dimarahi, maka antipati pun terbangun karenanya.

Kebiasaan marah bisa membuat pejabat menjadi tuli dari keluhan public. Dengan demikian kecenderungan exit pun berkembang. Oleh karenanya, pejabat mesti memiliki composure seperti Borstein (1996) sebutkan. Bila demikian, maka voice disikapi dengan ketenangan batin, bukan dengan kemarahan. Dengan kejernihannya, auranya dapat dijaga untuk kemudian dipahami akar masalah yang berkembang untuk diurut penyebabnya sehingga menghasilkan keputusan yang cerdas. Pelibatan pemuka agama, kalangan perguruan tinggi dan pemuka adat menjadi penting untuk diajak diskusi dalam mencari solusi.

Bisa jadi voice warga menjadi input atas keburukan pelayanan yang diberikan aparatnya. Kemarahan pejabat terhadap aparatnya menjadi logis untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Namun ketika pejabat senantiasa marah-marah dalam menghadapi pihak yang bertanya dan mencari kejelasan pelayanan bawahan yang bertugas, maka pejabat pemarah tersebut menjadi tidak layak pada tempatnya. Oleh sebab itu, era pelayanan publik justru memerlukan pejabat yang ramah keluar dan bisa marah kedalam agar publik menjadi simpati dibuatnya dan aparat jera berbuat curang atau mengabaikan kepentingan publik sang majikan.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad.

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B-14 No 23 Cipadung kota Bandung 40614

Koran SINDO

reshuffle-kabinet-ARwIlustrasi KORAN SINDO

Asep Sumaryana
Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad

 

RESHUFFLE (perombakan) kabinet kembali terdengar santer. Sejumlah menteri direncanakan akan digeser, bahkan diberhentikan. Sejumlah partai politik (parpol) koalisi sudah gencar melakukan pendekatan ke Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Presiden harus cermat dan cerdas menyikapinya agar kabinet tidak berisi tambal sulam menteri dan mengganggu pencapaian visi-misi Kabinet Kerja.

Pihak lain juga harus menempatkan fungsi menteri sebagai pembantu Presiden. Menempatkan loyalitasnya kepada Presiden harus menjadi prioritas ketimbang kepada kepentingan parpol yang disusupkan dalam jabatannya tersebut.

Menjadi benar jika pembantu haruslah profesional di bidangnya. Penentuannya tidak boleh berdasarkan bisikan kepentingan yang mengelilingi Presiden dan Wapres, namun berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, para menteri menjadi fokus dalam pekerjaan yang ditugaskan dan tidak adu manis dengan menteri lain yang menimbulkan kegaduhan dalam kabinet. Boleh jadi langkah kabinet menjadi lamban dan menimbulkan kekecewaan publik.

Profesionalisme
Jika faktor koalisi masih tetap dipertahankan, kewajiban parpol menyodorkan kader yang profesional. Untuk itu, seleksi patut secara ketat dilakukan agar tidak memalukan parpol di mata publik. Bisa jadi fit and proper test pun dijalankan dengan menggunakan pihak ketiga yang mampu menyaring calon secara objektif. Bahkan mungkin seleksi kesehatan jiwa pun dilakukan untuk mendapatkan kepatutan jiwa calon yang dapat disodorkan kepada Presiden. Dengan demikian, spoil system dihindari, mengingat tugas yang dibebankan cukup besar untuk ditangani secara profesional.

Untuk memperoleh kader yang baik, pastilah kesepakatan elite parpol menjadi penting agar tidak saling rebutan kepentingan dalam menentukan calon menteri. Kompetensi teknis seperti Bowman (2010) patut dijaring lebih intensif agar dirinya diandalkan untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaiannya.

Di samping itu, kompetensi ini juga dapat mengawal pelaksana di lapangan supaya tidak dijebak oleh prilaku asal bapak senang (ABS). Bila prilaku terakhir yang terjadi, seorang menteri akan merasa berhasil dengan mengeksploitasi bawahannya dan berbalik menyalahkan bawahannya jika program kerjanya gagal.
Kompetensi etika patut juga dimiliki seorang menteri agar tidak membuat gaduh kabinet. Sesama menteri akan saling menghargai tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika ada persinggungan dalam pekerjaan, kehadiran menteri koordinator (menko) menjadi penting untuk mengoordinasikannya agar persinggungan tersebut tidak merebak menjadi perselisihan dan gontok-gontokan.

Bisa jadi persoalan etika menjadi penting untuk menghindari perlombaan mencari simpati dan perhatian dari Presiden atau Wapres. Bila hal itu terjadi, pekerjaannya akan terbengkalai sehingga bawahan tidak mendapatkan teladan yang baik dan kemudian berujung pada rapor merah dalam kinerjanya.

Kepemilikan kompetensi kepemimpinan (leadership) juga patut menjadi perhatian agar seorang menteri disukai bawahannya. Kompetensi ini dapat diwujudkan perhatiannya pada urusan human, di mana kebutuhan bawahan mendapat perhatian agar konsentrasi kerja dapat dibangun.

Moelyono (2004) menempatkan humor dan humble menjadi bagian penting. Dengan kemampuan tersebut, suasana kerja menjadi tambah bergairah karena menteri dapat menciptakan suasana segar dalam bekerja. Di samping itu, menteri juga senantiasa mendengarkan masukan dan kritikan bawahannya dengan rendah hati. Suasana ini dapat meningkatkan semangat kerja mengingat setiap bawahan level mana pun merasa didengar dan dihargai.

Dengan kekuatan yang dapat digalang secara internal, kinerja menteri akan semakin kokoh. Kekokohan kementerian pun memiliki nilai yang dapat dibanggakan untuk menjadi ciri kementeriannya dapat menjalankan tugas. Pantas jika kekokohan itu patut diikat dengan keberanian agar kinerja tetap cemerlang seperti Snyder (1994) tuliskan. Keberanian untuk menegakkan aturan yang dibuat Presiden sebagai atasannya menjadi penting dan sama urgennya dengan menjalankan tugas dan fungsinya yang telah digariskan.

Hal tersebut patut dibangun menteri dan ditularkan kepada bawahannya dalam menerima risiko yang ditimbulkan atas kebijakan yang diambilnya. Untuk itu, pemberian kewenangan teknis sesuai tugas menteri terkait menjadi penting. Karena itu, Nawacita yang Presiden buat diturunkan lebih teknis agar menjadi panduan menteri bekerja.

Perbedaan mungkin saja terjadi dalam menerjemahkan Nawacita yang dilakukan menteri. Untuk menekan perbedaan seperti itu, koordinasi yang dilakukan menko perlu terus dilakukan agar persinggungan tidak menimbulkan perselisihan antarmenteri.

Demikian hal dalam lingkup kementerian. Pengendalian menteri penting dilakukan intensif agar tidak terjadi beragam penafsiran atas tugas bawahan menteri sehingga memperlambat kinerja menteri. Meski berbagai upaya telah dilakukan secara intensif oleh Presiden/Wapres, masih saja ada kelambanan kinerja menteri. Bahkan ada menteri yang lebih loyal kepada parpolnya. Atas hal itu, menjadi kewenangan Presiden untuk menegur dan mempertimbangkan prilaku menteri tersebut.

Komunikator 
Profesionalitas patut didukung dengan komunikasi. Transmisi, seperti Edward III (1980) tuliskan, menjadi penting secara struktural dijalankan dalam tubuh kementerian. Dengan cara seperti itu, pesan akan sampai hingga lini terbawah secara proporsional.

Persepsi yang beragam bisa disebabkan pola transmisi yang tidak andal serta transparansi yang tidak jelas. Untuk itu, menempatkan pejabat di bawahnya perlu menjadi penghantar komunikasi dengan aparat yang lebih bawah. Demikian hal dengan transparansi agar kejelasan apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa menjadi penting supaya tidak ditafsirkan berbeda di berbagai lini.

Kondisi seperti itu mengganggu dan memperlambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan pola seperti itu, desentralisasi tugas bahkan menjadi penting sehingga beban tidak menumpuk di atas dan dapat dikerjakan secara cepat dan cerdas.

Konsistensi menjadi penting untuk dilakukan seorang menteri. Konteks ini berlaku agar apa yang telah dijadikan kebijakan tidak dilanggarnya kendati mendapat bisikan dari sejumlah pihak penting yang bermaksud merongrongnya. Dengan cara ini, wibawa menteri menjadi bersinar di kalangan bawahan serta koleganya. Sebab itu, mencari menteri yang konsisten menjadi penting agar diperoleh figur yang tahan banting dari berbagai tekanan yang datang silih berganti dan akan berujung perusakan kinerja kementerian secara keseluruhan.

Bisa jadi figur profesional dan konsisten menjadi penting dalam me-reshuffle menteri. Kerja keras Presiden pemilik otoritas patut dilakukan agar tidak lagi terjadi perombakan menteri sehingga mengganggu kinerja secara keseluruhan. Boleh jadi composure harus dimiliki dalam mengambil keputusan seperti Borsteins (1996) tuliskan. Dengan cara ini, penentuan menteri yang tepat bisa dilakukan tanpa dapat dirongrong oleh sejumlah pemilik kepentingan yang kelak akan merusak kinerjanya. Kehadiran kelompok independen menjadi penting untuk memberikan pertimbangan strategis dan teknis atas figur-figur yang akan disaring sebagai menteri.

Mungkin saja sejumlah parpol sudah mulai menyodorkan figur yang patut dipilih menjadi menteri. Namun, Presiden harus menelusuri pola seleksi di parpol agar tidak muncul calon yang tidak profesional dan tidak dapat konsisten dalam menjalankan tugasnya kelak.

Di samping itu, Presiden juga harus tetap composure menentukan pembantunya dalam persaingan antarparpol yang mencoba menyodorkan kadernya agar mendapat lirikan Presiden. Pastilah tidak mudah, tanpa dibantu komponen bangsa ini yang memiliki integritas terhadap negaranya.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B 14/ 23 Cipadung kota Bandung 40614

Tlp 0811221962

[Unpad.ac.id, 16/04/2016] Ikatan Alumni (Ika) Universitas Padjadjaran menggelar kegiatan Reuni Akbar dan Musyawarah Besar ke-IX di Kampus Jatinangor, 16 dan 17 April 2016. Salah satu agenda utama kegiatan tersebut ialah pemilihan Ketua Umum Ika Unpad periode 2016 – 2020.

Kiri ke kanan: Ketua Ika Unpad, Sapta Nirwandar, Ketua MWA Unpad, Rudiantara, Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, dan moderator Slamet Usman, MSi., saat sarasehan bertema “Kontribusi dan Peran Strategis Unpad dalam Pembangunan Indonesia” di Bale Santika Unpad Jatinangor, Sabtu (16/04). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Kiri ke kanan: Ketua Ika Unpad, Sapta Nirwandar, Ketua MWA Unpad, Rudiantara, Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, dan moderator Slamet Usman, MSi., saat sarasehan bertema “Kontribusi dan Peran Strategis Unpad dalam Pembangunan Indonesia” di Bale Santika Unpad Jatinangor, Sabtu (16/04). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Mengusung tema “Hayu Ngahiji” Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad mengatakan, alumni merupakan salah satu komponen penting Unpad. Untuk itu, melalui kegiatan ini alumni diharapkan mampu menuangkan berbagai gagasan untuk bisa memberikan kontribusi lebih baik bagi bangsa.

“Jiwa roh Unpad adalah insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Kegiatan ini menjadi momentum terbaik untuk kembali memperkuat jati diri kita untuk mengabdi pada bangsa,” kata Rektor saat membuka kegiatan di Bale Santika Unpad Kampus Jatinangor, Sabtu (16/04).

Dalam acara pembukaan tersebut, hadir Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara, MBA., Ketua Ika Unpad Dr. Sapta Nirwandar, Dewan Penasihat dan pengurus Ika Unpad, Rektor ke-7 Unpad Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc., pimpinan dan Dekan fakultas di lingkungan Unpad, tamu undangan, serta perwakilan alumni dan civitas academica.

Selain Mubes dan Reuni Akbar, kegiatan ini diisi oleh rangkaian acara lainnya, meliputi Sarasehan bertema “Kontribusi dan Peran Strategis Unpad dalam Pembangunan Indonesia” dengan pembicara Rektor Unpad, Ketua MWA, dan Ketua Ika Unpad serta kegiatan Job Fair 2016.

Lebih lanjut dalam acara Sarasehan Rektor mengungkapkan, seiring penetapan status PTN Badan Hukum, Unpad tidak lagi berbicara di sektor masa tunggu alumni untuk mendapat kerja, angka efisiensi edukasi, serta jumlah publikasi internasional.

“Indikator yang paling penting adalah seberapa penting perguruan tinggi, yang salah satunya adalah alumni, dalam pembangunan ekonomi makro serta pengembangan budaya,” papar Rektor.

Guna mewujudkan  hal tersebut, Sapta mengatakan setiap alumni harus membangun sosial kohesivitas. Kohesivitas ini akan terbangun apabila setiap alumni tidak lagi bersifat faculty oriented. Hal ini yang menurutnya masih belum tampak pada alumni Unpad.

“Akan lebih bagus lagi kalau alumni bisa bersinergi antar fakultas,” kata Sapta.

Dengan potensi keilmuan yang beragam, sinergi alumni Unpad diharapkan dapat mendorong penguatan program pemerintah. Hal tersebut dikemukakan oleh Rudiantara yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan pemerintah saat ini membutuhkan banyak kontribusi dari berbagai pihak.

“Alumni Unpad diharapkan bisa menciptakan program yang mampu melakukanplanning maupun controling dari setiap program yang dijalankan pemerintah,” kata Rudiantara.

Terkait dengan kegiatan reuni akbar ini, Rektor mengharapkan para pimpinan fakultas juga dapat menginformasikan berbagai perubahan yang terjadi di Unpad.

Musyawarah besar sendiri akan membahas beberapa kewenangan, antara lain penetapan AD/ART, perumusan garis besar program kerja, serta menetapkan Ketua Umum Ika Unpad terpilih serta penetapan berbagai keputusan lainnya.

Sementara pemilihan ketua umum akan diselenggarakan pada Minggu (17/04) di sela pelaksanaan Mubes. Sapta mengatakan, partisipasi alumni dalam pemilihan umum ini akan mencapai 5.000 orang. Ada 3 kandidat Calon Ketua Umum Ika Unpad 2016-2020, yaitu Hikmat Kurnia, Ahmad Doli Kurnia, dan Yuddy Chrisnandi.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

Punya banyak aspirasi untuk membuat FISIP lebih baik ? Ingin lebih mengenal struktur dekan FISIP Unpad yang baru ?

Departemen Hubinikesma BEM Kema FISIP Unpad 2016 mempersembahkan “Active Center”

Hari/Tanggal : Selasa, 19 April 2016

Waktu : 13.00 – selesai

Tempat : Ruang Seminar Gedung A FISIP Unpad Jatinangor

12724953_1104442772949039_1579865057_n

 

Mulai penerimaan mahasiswa baru tahun 2016 ini, Universitas Padjadjaran akan menggratiskan biaya pendidikan mahasiswa baru program studi Sarjana Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter Spesialis di Fakultas Kedokteran. Kebijakan ini diambil antara lain untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di berbagai daerah, khususnya di Jawa Barat.

Program beasiswa Master dan Doktor DAAD Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) untuk tahun ajaran 2017/2018 telah dibuka.

  1. Program studi dan universitas sudah ditentukan oleh DAAD, cek daftarnya: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_deadlines_2017-2018.pdf
  2. Persyaratan utama yaitu usia ijazah maksimal 6 tahun pada saat pendaftaran dan pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang yang relevan, cek persyaratan lengkapnya: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=5&status=3&subjectGrps&daad&q=epos&page=1&detail=10000008#prozess
  3. Pendaftaran dilakukan secara online di website masing-masing universitas. Apabila Bapak/Ibu mendaftar di universitas yang ada dalam daftar kami, otomatis Bapak/Ibu juga terdaftar dalam beasiswa EPOS DAAD. Deskripsi lengkap masing-masing program studi dan universitas dapat dipelajari di link berikut: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/epos_programmbroschuere_2017-18.pdf
Semoga informasi ini bermanfaat.
Salam/ Best regards/ Herzliche Grüße,
Ms Lidya Natalie
Program Officer

DAAD Regional Office Jakarta

Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61-62
Summitmas 2, 14th Floor
Jakarta 12190
Tel.: +62 (21) 520 08 70, 525 28 07
Fax: +62 (21) 525 28 22