SEMINAR NASIONAL “Rekontruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerjan pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja”

SEMINAR NASIONAL

“Rekontruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerjan pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja”

 

Dewasa ini mahasiswa melihat keprihatinan untuk kalangan buruh yang selalu berjuang untuk menghapuskan outrsourcing yang terdapat dalam UU No 3 Tahun 2003 dan politik upah murah juga para buruh yang sedang berjuang untuk memenuhi hak-haknya sebagai pekerja, selain dilihat dari kebijakan pemerintah yang belum optimal dan tepat sasaran untuk kaum buruh kami juga melihat dari kebebasan berserikat melalui serikat pekerja mengingat kebebasan berserikat melalui serikat pekerja di Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial yang harmonis.

Untuk itu Kementrian Pendidikan dan Penalaran Himpunan Mahasiwa Ilmu Pemerintahan  FISIP Unpad menggelar Seminar Nasional yang bertajuk “Rekontruksi Konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerjan pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja” yang dilaksanakan pada Selasa (30/5/2017) di Bale Sawala, Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran. Seminar ini dimoderatori oleh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Idil Akbar S.IP., M.IP yaitu Pakar Politik Pemerintahan Pusat yang juga Peneliti di PSKP Unpad. Dan dihadiri oleh Ketua Umum Depenas Gaspermindo, Bambang Eka, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat, Iyan Sofiyan, Peneliti Labour Working Group, Mansyur Riansyah, dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Antik Bintari, S.IP., M.T yang merupakan Pakar Politik Pemerintahan dan Studi Gender. Acara ini dibuka oleh Presiden Mahasiwa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Chairul Anwar Hidayat.

Seminar ini menjadi penting dalam konteks Indonesia, mengingat kebebasan berserikat melalui serikat pekerja di Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan pekerja dan hubungan industrial yang harmonis. Pada zaman reformasi, mulai banyak yang berlomba dengan Pemerintahan BJ Habibie untuk mendaftarkan serikat buruh. Namun, karena ribuan serikat buruh berlomba-lomba untuk didaftarkan (mencari eksistensi) justru kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak pro buruh atau menjadi tidak fokus. Saat ini banyak dari para aktivis buruh yang tidak terpilih menjadi pemimpin. Kunci dari kekuatan buruh adalah “kolektif dan kebersamaan”. Undang-undang yang dibuat terkait buruh tidak sesuai dengan realita di lapangan, karena dikuasai oleh para pemilik modal. Hingga saat ini belum ada aturan/kebijakan yang mendukung kebebasan para buruh. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Depenas Gaspermindo, Bambang Eka

Bambang menuturkan, beberapa indikator yang menunjukkan tidak harmonisnya hubungan industrial antara lain ditandai dengan masih banyaknya peristiwa mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja sehingga berakibat pada turunnya produktifitas perusahaan. Tak cuma itu, banyak juga terjadi perselisihan hubungan industrial, dan adanya perusahaan yang melakukan relokasi usahanya ke negara lain.

“Bahkan tidak sedikit perusahaan yang menutup usahanya karena tidak baiknya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerjanya,” ujar Bambang.

Dijelaskan Bambang, secara legal, tonggak reformasi di arena politik perburuhan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 tentang pendaftaran serikat buruh. Ini sekaligus mengakhiri era serikat buruh tunggal yang dikuasai FSPSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).

Dirintis sejak pemerintahan B.J. Habibie yang singkat (1998-1999) melalui ratifikasi terhadap konvensi ILO No. 87 mengenai kebebasan berserikat, dua tahun kemudian, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid (2000-2001), era serikat buruh tunggal yang dikontrol negara diakhiri pada tahun 2000 dengan diundangkannya kebebasan berserikat melalui Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh no. 21 tahun 2000 pada tanggal 4 Agustus 2000. “Undang-undang ini mengatur pembentukan, keanggotaan, pemberitahuan dan pendaftaran, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan, pembubaran dan hal-hal lain yang menyangkut serikat buruh,” tuturnya.

Peneliti Labour Working Group, Mansyur Riansyah, menambahkan, persaingan usaha di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit membuat perusahaan mengembangkan strategi produksi yang mengutamakan efisiensi. Langkah yang paling mudah untuk melakukan efisiensi adalah memangkas biaya tenaga kerja.

“Ini jelas semakin tidak menguntungkan bagi serikat buruh, modal dan korporasi semakin besar pengaruruhnya dalam menentukan warna dan sistem hubungan industrial,” jelas Mansyur.

Dengan lahirnya kebijakan pemerintah melalui UU Ketenagakerjaan dan UU Kebebasan berserikat, Mansyur menilai kondisi itu sangat mempengaruhi terhadap gerakan serikat pekerja saat ini. Pertama, melalui UU ketenagakerjaan pemerintah mengesahkan praktik fleksibilitas melalui penyerahaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan pengerahan tenaga kerja melalui perusahaan penyalur alias outsourcing, kontrak kerja.

“Dampaknya mulai dirasakan oleh serikat pekerja dalam bentuk berkurangnya pekerja tetap serta berkurangnya minat menjadi anggota serikat. Kedua adalah tentang kebebasan berserikat hadir di tengah program fleksibilitas yang dituntut pemodal, munculnya serikat baru serta persaingan di antara serikat pekerja telah  melemahkan kolektifitas, relitas yang sangat menonjol dalam iklim kebebasan berserikat ini adalah pertambahan jumlah organisasi serikat justru berbanding terbalik dengan jumlah anggota serikat,” ungkapnya.

Menurut Mansyur saat ini Dengan banyaknya serikat pekerja di Indonesia, semakin banyak pula perselisihan antara para serikat pekerja. Karena banyak perebutan anggota. Hal ini menjadi tidak sehat, semakin warna-warni baju serikat buruh, semakin massivnya kegiatan di lapangan, justru semakin banyaknya permasalahan buruh yang tidak terselesaikan, karena tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintahan.

Perlu diakui bahwa serikat pekerja yang ada di Indonesia memiliki kelemahan, yaitu:

  1. minimnya dalam hal mengelola organisasi (pengorganisasin);
  2. minimnya sumber daya manusia;
  3. minimnya finansial;

Fungsi pengawasan yang melemah, lanjut Mansyur,  membuat berbagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja semakin tidak terawasi. “Ketiga tantangan tersebut menunjukan tantangan bersifat eksternal dan internal yang tidak mudah di hadapi, meskipun demikian penguatan internal serikat sangat perlu untuk dijadikan prioritas untuk membangun serikat pekerja yang diharapkan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Jawa Barat, Iyan Sofiyan mengatakan, beberapa regulasi yang mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, belum benar-benar menyentuh terhadap substansi agar para pekerja/buruh tidak terintervensi hak-haknya dalam berorganisasi dan berunding bersama. Terbukti fakta dilapangan jumlah pekerja/buruh yang berorganisasi masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada baik ditingkat nasional maupun di Jawa Barat. Setelah reformasi banyak berdiri serikat pekerja/serikat buruh.

Di Jawa Barat ada 30 federasi serikat pekerja/serikat buruh, dan yang terdaftar sebanyak 22 federasi serikat pekerja/serikat buruh. Di Jawa Barat jumlah pekerja mencapai 22 juta orang, namun yang terdaftar menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 776.224 orang. Upah minimum di Karawang merupakan upah tertinggi di Jawa Barat (Rp 3.997.000,-), dan yang terendah adalah Pangandaran. Selisih upah minimum antara Karawang dan pangandaran sebesar Rp 2.022.000,- hal ini diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015. Penetapan upah minimum didasarkan pada laju inflasi dan penetapannya dipukul rata se-Indonesia. Sehingga, upah minimum di Jawa Barat menjadi upah yang paling tinggi di Indonesia.

“Hal yang sangat dibutuhkan oleh pekerja/buruh saat ini adalah adanya jaminan perlindungan dalam mempergunakan haknya untuk berserikat, bukan memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk tumbuh serikat-serikat baru sementara jumlah buruh yang berserikat tetap tidak bertambah. Dan pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh oleh pengusaha masih tetap berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung,” papar Iyan.

Iyan menambahkan , teman-teman mahasiswa, nantinya diharapkan menjadi pencipta lapangan kerja, bukan menjadi pekerja. Karena jika menjadi pekerja itu ibarat menjadi “sapi perahan” dengan sistem yang diberlakukan saat ini (outsourcing dan kerja kontrak). Di dalam hubungan industrial, pada zaman Orde Baru namanya “Hubungan Industrial Pancasila” dan saat ini bernama “Hubungan Industrial Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan” yang di dalamnya ada tiga unsur yaitu:  pengusaha, pekerja, pemerintah. Ujarnya”

Dalam pandangan dosen FISIP Unpad, Antik Bintari, saat ini buruh yang bekerja di sektor industri, sektor migran, pekerja rumah tangga (pembantu) kebanyakan adalah perempuan, buruh perempuan dan anak seolah termarjinalkan di Indonesia. Buruh yang bekerja di sektor industri, sektor migran, pekerja rumah tangga (pembantu) kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Di dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terdapat pasal yang kontradiktif mengenai mempekerjakan anak. Di Indonesia, banyak anak-anak yang dipekerjakan dengan alasan kemiskinan.

Di Indonesia, banyak anak-anak yang dipekerjakan dengan alasan kemiskinan. Upah pekerja rumah tangga (pembantu) tidak sesuai dengan upah minimum karena tidak ada aturan yang mengikat. Persoalan buruh perempuan merupakan hal yang paling mendasar. Kita tidak boleh menyangkal bahwa buruh kebanyakan adalah perempuan. ujarnya

“Berbicara serikat pekerja, jika ada pembuatan kebijakan maka buruh perempuan dan anak harus menjadi prioritas. Agar anak-anak yang bekerja dapat kembali bersekolah. Karena dalam banyak kasus di Indonesia, anak-anak yang sudah bekerja (mengenal uang) mereka menjadi tidak mau kembali bersekolah. Jika memperjuangkan buruh perempuan dan anak tidak hanya secara parsial, tetapi juga harus berkesinambungan,” tandasnya.

Berbicara serikat pekerja, jika ada pembuatan kebijakan maka buruh perempuan dan anak harus menjadi prioritas. Agar anak-anak yang bekerja dapat kembali bersekolah. Karena dalam banyak kasus di Indonesia, anak-anak yang sudah bekerja (mengenal uang) mereka menjadi tidak mau kembali bersekolah. Jika memperjuangkan buruh perempuan dan anak tidak hanya secara parsial, tetapi harus berkesinambungan. Tutupnya

Acara seminar ini lalu dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan Plakat oleh Presiden HIMA IP FISIP Unpad Chairul Anwar Hidayat, Wakil Presiden HIMA IP M. Rais Rafi dan Menteri Pendidikan dan Penalaran HIMA IP Yuri Ardiana. Ditutup dengan sesi foto bersama

(laporan oleh: Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad)

Seminar Nasional Buruh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad / Google Photos

SEMINAR NASIONAL NATIONAL GOVERNANCE DAYS 2017

SEMINAR NASIONAL

NATIONAL GOVERNANCE DAYS 2017

Sejahtera, Unggul, dan Cerdas dalam membangun Generasi Emas 2045”

 

Siapa yang tahu soal masa depan? Bagaimana kita bersikap pada apa yang belum pasti di depan? Inilah pertanyaan yang menghantui dunia kita yang semakin banyak tantangan. Ditekan oleh tantangan jaman, kita seringkali berubah menjadi pengecut yang selalu gelagapan.

Itulah yang terjadi di Indonesia. Banyak orang khawatir akan masa depan hidupnya. Bisnis asuransi masa depan menjamur dan membuat banyak orang terjerat di dalam jaring-jaringnya. Baik sebagai individual warga negara, ataupun sebagai bangsa, kita takut akan masa depan, dan kehilangan pegangan dasar.

Nilai-nilai dasar yang membuat kita manusiawi lenyap tak terasa. Di hadapan tantangan ketidakpastian, kita membuang nilai-nilai hidup yang membuat kita berharga pada awalnya. Kita menjadi pengecut-pengecut yang takut pada gerak dunia. Pada akhirnya kita pun lenyap, karena lupa akan identitas asali kita.

Apa yang ada dibayangan kalian 50 tahun yag akan datang ? atau apa yang anda bayangkan dengan keadaan Indonesia di 2050 ? Dengan jumlah warga sekitar 400 juta pada tahun 2050, jika pertumbuhan penduduk 1,48 persen per tahun berkelanjutan, Indonesia mungkin akan menggeser posisi Amerika Serikat yang kini berada di peringkat ketiga, setelah China dan India, dengan jumlah penduduk 325.000.000, berkat program keluarga berencana yang dijalankan.

Dengan jumlah penduduk sekian miliar pada tahun 2050, pertanyaan mencekam yang sering mendera adalah: dengan tingkat korupsi dan perusakan hutan seperti yang berlaku sekarang, sementara pemerintah setengah lumpuh menghadapinya, apakah Indonesia tercinta ini masih memberikan kenyamanan untuk dihuni? Kemudian, dengan semakin dalam cakaran kuku asing di dunia perbankan, di pertambangan migas, di tengah sistem perpajakan Indonesia yang sangat kumuh, kondisi bea cukai yang semrawut, dan perilaku korup politisi dan pengusaha hitam, apakah wajah bangsa ini pada tahun itu masih ceria atau sudah kusam sama sekali? Atau kita sudah menjadi budak di rumah kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tak pernah hilang dari ingatan saya, seperti jutaan warga lain yang seperasaan.

Untuk membuka pemikiran kita tentang apa yang akan dialami Indonesia di masa depan, Kementrian Pendidikan dan Penalaran Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad bekerjasama dengan Panitia National Governance Days ( NGD) dalam pelaksanaan Seminar Nasional yang bertajuk : Sejahtera, Unggul, dan Cerdas dalam membangun Generasi Emas 2045yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 di  Kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur . Pembicara yang hadir dalam Diskusi Nasional tersebut adalah Bapak Muradi, S.S.,M.SI.,M.Sc., P.Hd.  yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan juga merupakan Pakar Politik dan Pemerintahan & Polisi, Pertahanan

Seminar Nasional ini dibuka oleh sambutan dari Project Officer National Governance Days Rivaldi,  Presiden Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Chairul Anwar Hidayat dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Drs. Pipin Hanapiah S.IP. M.SI, , serta seminar ini  dimoderatori oleh Idil Akbar S.IP., M.IP yang merupakan peneliti di PSKP Unpad

 

“Kita menghadapi turbulensi politik yang luar biasa , dan Indonesia 2045 adalah Indonesia yang dalam keadaan baik “ ujar Dosen IP FISIP Unpad. Menurut Muradi, scenario Indonesia emas 2045 terbagi kedalam Empat bagian , yakni :

  • Scenario mata air
  • Scenario sungai
  • Scenario air terjun
  • Scenario

Fakta di bawah ini perlu mendapat perhatian. Coba kita turunkan angka-angka kerusakan lingkungan fisik ini, belum lagi kerusakan budaya yang permisif untuk kejahatan. Menurut Badan Planologi Kementerian Kehutanan tahun 2003, laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun. Periode 1997-2000 naik menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Maka jadilah Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di muka Bumi.

Lagi, berdasarkan data resmi 2006, luas hutan yang rusak dan tak berfungsi maksimal mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia. Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun. Anda tinggal mengalikan saja—jika tidak ada politik tegas dan keras yang diterapkan—bagaimana kira-kira Indonesia pada tahun 2050.

Kerusakan dahsyat ini umumnya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha hitam yang bersekongkol dengan pejabat setempat. Kerusakan dalam skala lebih kecil juga berasal dari warga demi menyambung napas untuk hidup karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Berlaku tali-temali di sini antara mengejar keperluan primer dan kerusakan lingkungan sebagai akibatnya. Buntut dari kerusakan lingkungan ini amatlah jauh: habitat hewan dalam berbagai jenis makin terdesak oleh ulah manusia. Harimau, beruk, babi, dan binatang jenis lain mengamuk karena manusia telah menggusurnya. Keseimbangan ekosistem hancur berantakan.

Mereka para Pengusaha ini adalah kelas menengah, dan kelas menegah di kita itu paling dilanda ketakutan, takut untuk jatuh miskin. Lalu kelas menegah ini dikatakan kelas cemen karena takut untuk maju , Ketika kita jemu, krisis, ataupun ceria di dalam keberhasilan, kita seringkali lupa tentang nilai-nilai dasar hidup yang sejati. Akibatnya kebingungan pun tercipta, dan merusak ketenangan diri. Tujuan hidup sejati yang terlupa, dan orang sibuk pada hal-hal yang tidak sejati. Pada akhirnya ia merasa hampa dan tak bahagia.

Muradi mengatakan bahwa “Bangsa Indonesia harus menjadikan Demokrasi sebagai pijakan” Dasar utama dari demokrasi adalah pemahaman dasar, bahwa manusia adalah mahluk politis. Artinya, manusia adalah mahluk yang secara alamiah terdorong untuk membentuk suatu komunitas hidup bersama, yakni komunitas politis. Ini penting untuk menjamin keberadaan manusia itu sendiri, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaannya. Ini semua tidak akan mungkin terwujud, jika manusia hidup terputus dari manusia-manusia lainnya, ujar Muradi.

Demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian. Di satu sisi, untuk mewujudkan masyarakat demokratis yang menciptakan keadilan dan kemakmuran, kita membutuhkan perdamaian. Di sisi lain, perdamaian yang sesungguhnya hanya mungkin, jika masyarakat menerapkan tata politik demokratis secara konsisten. Oleh karena itu, tata politik demokratis dan perdamaian harus dilakukan secara berbarengan. Keduanya adalah sekaligus alat dan tujuan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.

Pada titik ini, peran pendidikan amatlah penting. Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga ia menanamkan nilai-nilai kebebasan sekaligus tanggung jawab sejak awal. Hanya dengan begini, demokrasi tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi juga menjadi roh sekaligus sistem nyata di dalam masyarakat. Pendidikan yang menempatkan kebebasan dan tanggung jawab sebagai fokus adalah pendidikan manusia-manusia demokratis.

“Lalu apa yag menjadi ancaman serius? yang paling menghawatirkan , adalah menguatnya populisme.  Ketika berbicara demokrasi ada kompetitif disitu , maka saya katakana demokasi itu utopis. Siapa ancaman populisme ? populisme  sekarang itu model Habib rizky. Mengapa populisme menguat ?”

Kita tahu bahwa kelompok fundamentalis agama dan ultra-nasionalis sedang ada pada posisi puncak dalam pertarungan politik di banyak negara saat ini. Kekuatan ini bangkit di negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia, tidak terkecuali di Indonesia. Kemunculan kelompok tersebut di Indonesia, sering kali diiringi dengan krisis finansial dan ketidakpercayaan mereka terhadap para elit politik yang berkuasa. Kebangkitan kelompok ini sekaligus juga menampar kita karena penggunaan senjata politik lama oleh pemain baru berupa, populisme. Pertentangan kultural, salah satu isu yang menarik adalah isu lgbt, syiah, ahmadiah, imigran .

Populisme, ketimbang dipandang sebagai suatu perilaku politik tunggal yang tidak bermoral dari para elit saja, sebenarnya ia adalah salah satu proses sosial dan institusional biasa dimana kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan faktor produksi untuk masa sekarang atau mendatang, dengan selubung untuk kepentingan masyarakat luas, yang bisa saja diragukan kesungguhannya. Ia tidak lain adalah salah satu metode ekonomi-politik yang hanya dapat tumbuh pada organisme sosial yang tepat, dalam hal ini adalah negara dengan demokrasi parlementer.

Elit politik populis, seperti saya jelaskan , merendahkan harkat demokrasi yang sesungguhnya. Sudahlah demokrasi yang sesungguhnya rusak, ia memperburuk demokrasi negara yang sudah rusak, dengan mengkooptasi bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei), dan mereka merasa bertanggungjawab atas suara tersebut. Dengan demikian, memenuhi kehendak kelompok tersebut, bisa mengarah kepada kedikatoran oleh mayoritas (dictator by majority) atau justru sebaliknya, yang pada kebanyakan kasus, berdasarkan kepada politik identitas. Ini yang berbahaya.

Kita harus sadar, bahwa kesatuan yang diciptakan oleh politik identitas, pada dasarnya, adalah sesuatu yang rapuh. Kesatuan berdasarkan pada kesamaan identitas primordial adalah kesatuan yang semu, yakni seolah-seolah satu dan utuh, namun fragmen tetap tersembunyi di dalamnya, dan siap merobek tatanan yang ada. Politik identitas bukanlah jalan untuk menuju kesatuan dan kestabilan politik, melainkan sebaliknya, yakni jalan untuk memisahkan sahabat dan keluarga, serta memecah belah masyarakat.

Di Indonesia, kesadaran, bahwa kebaikan tidak selalu sama dengan kesamaan identitas. Kebaikan dan keutamaan jiwa bisa ditemukan di orang-orang yang berbeda suku, ras, maupun agama. Kebaikan dan keutamaan jiwa adalah sesuatu yang universal, yang bergerak melampaui semua bentuk identitas primordial yang seringkali memenjara manusia. Semoga kesadaran ini tidak hanya luapan politis sementara, melainkan sungguh mencerminkan perkembangan mentalitas kita sebagai bangsa yang hendak mencapai keadilan serta kemakmuran dengan cara-cara yang demokratis.

Kita harus bergerak melampaui politik identitas.  ini juga merupakan tanda, bahwa ketika kita meninggalkan politik identitas, budaya demokrasi mulai tumbuh, dan tersebar di republik ini. Sudah lama kita mendapatkan kritik, bahwa di Indonesia, sistemnya memang sudah demokratis, dengan pemilu dan perwakilan rakyatnya, namun budayanya masih feodal, yakni masih terpesona dengan gelar dan uang, sehingga mengaburkan penilaian tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kritik ini memang benar dan tajam, namun mulai kehilangan pijakan realitasnya sekarang ini. Budaya demokrasi, perlahan namun pasti, mulai berkembangan untuk mengimbangi sistem politik demokratis yang telah ada.

(laporan oleh: Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad)

National Government Day Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan / Google Photos

NATIONAL GOVERNANCE DAYS 2017

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran melalui Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, menggelar Perlombaan Inovasi Kebijakan Publik tingkat Nasional yaitu National Governance Days 2017 (NGD 2017) di Bandung, Jawa Barat. National Governance Days 2017 diikuti oleh 46 Team dari seluruh Indonesia pada tahap seleksi essay dan menghasilkan team pada tahap  kelolosan sebanyak 18 team dari berbagai Universitas di Indonesia untuk ke tahap utama yaitu Perlombaan Inovasi Kebijakan Publik National Governance Days 2017 merupakan kegiatan tahunan ke IV yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.

Tahun ini National Governance Days 2017 mengusung tema besar yaitu “Generasi Emas 2045”, dimana disitu ada harapan agar kita sebagai generasi emas di tahun 2045 akan menjadi generasi yang unggul menjadikan Negara Indonesia kearah yang lebih baik. Acara National Governace Days 2017 dilaksanakan dari tanggal 16-19 Mei 2017. Diawali dengan Teechnical Meeting (16/05/2017) yang dilaksanakan di Auditorium Unpad Training Center. Keesokan harinya Pembukaan Acara National Governance Days 2017 dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Barat tepatnya di Aula Barat Gedung Sate (17/05/2017) dibuka oleh Project Officer NGD 2017 yaitu Rivaldi, Presiden Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Chairul Anwar Hidayat dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Drs. Pipin Hanapiah, M.SI.

Dalam sambutanya Project Officer NGD 2017 Rivaldi mengucapkan Selamat Datang kepada para delegasi NGD 2017 dan rasa terimakasihnya kepada pihak-pihak yang membantu terselenggaranya acara ini, khususnya para delegasi NGD 2017 yang telah berpartisipasi pada Perlombaan Inovasi Kebijakan Publik ini. Selanjutnya sambutan dilanjutkan oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Drs. Pipin Hanapiah, M.SI. beliau menyampaikan pentingnya konektivitas dan silaturahmi antar universitas dan beliau berharap dengan NGD 2017 ini adanya sinergitas antar jurusan dan universitas untuk menyelenggarakan event yang lebih besar tingkat Internasional, beliau juga berpesan kepada para delegasi agar nantinya inovasi kebijakan yang dibuat bisa direalisasikan di masa yang akan datang, dan sebagai penutup beliau mengucapkan terimakasih kepada panitia yang bisa menyelenggarakan NGD 2017 ini. Acara pembukaan NGD 2017 ini dilanjutkan dengan penyematan Nametag delegasi NGD 2017 secara simolis dan persembahan tarian dari Kesenian Tradisional FISIP Unpad dan diakhiri dengan sesi foto bersama para delegasi dan pimpian program studi.

 

COACHING CLINIC

Setelah NGD 2017 resmi dibuka oleh Pimpinan Program Studi, acara dilanjutkan dengan Coaching clinic yang masih diselenggarakan di Aula Barat Gedung Sate dengan Narasumber Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana M.S. yang merupakan salah satu Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan Pakar Politik Lokal. Beliau berbicara mengenai Kebijakan Publik dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memantik Inovasi-inovasi apa saja yang diperlukan untuk masa yang akan datang beliau menyampaikan secara mendalam mengenai kebijakan publik dari berbagai sudut pandang dan prespektif.

Coaching clinic lalu dilanjutkan kedalam sesi kelas yang dilaksanakan di Unpad Training Center Dago Bandung. Dengan mengusung Tema besar “Generasi Emas 2045” dalam NGD 2017 ini ada 3 Sub Tema yang diperlombakan yaitu Indonesia Cerdas yang fokus pada bidang Pendidikan, Indonesia Mandiri yang fokus pada bidang Ketahanan dan Indonesia Sejahtera yang fokus pada bidang Ekonomi. Coaching Clinic pun dilaksanakan kedalam 3 kelas, para delegasi memasuki kelas sesuai subtemanya masing-masing yang dengan narasumber yang berbeda. Di kelas Indonesia Mandiri yang menjadi Narasumber adalah Dr.Dr.Drs. Rahman Mulyawan, M.SI., di kelas Indonesia Sejahtera yang menjadi Narasumber adalah Dr.Drs. Dede Sri Kartini, M.SI. dan di kelas Indonesia Cerdas yang menjadi Narasumber adalah Novie Indriawati Sagita S.IP., M.SI. Setelah Coaching clinic selesai delegasi pun dipersilahkan beristirahat dan merevisi overview serta presentasi yang akan dipresentasikan.

PERLOMBAAN

Acara inti dari National Governance Days 2017 ini adalah Lomba Inovasi Kebijakan Publik yang dilaksanakan Kamis (18/05/2017) di Unpad Training Center yang diikuti oleh 18 tim dari seluruh Indonesia yang berjumlah 54 Delegasi yang dibagi menjadi 3 kelas yang diperlombakan yaitu Indonesia Cerdas yang fokus pada bidang Pendidikan, Indonesia Mandiri yang fokus pada bidang Ketahanan dan Indonesia Sejahtera yang fokus pada bidang Ekonomi. Tiap kelas terdiri dari 6 tim yang bertanding mempresentasikan inovasi kebijakan Publik.

Di kelas Indonesia Mandiri terdiri dari 2 (dua) subtema:  Pertama yaitu Mewujudkan Ketahanan Nasional melalui stabilitas politik & Keamanan sebagai upaya geostrategi Indonesia. & Kedua yaitu Peningkatan Kapabilitas SDM guna mencapai kemandirian dalam rangka Ketahanan Nasonal. Dalam kelas ini tim yang bertanding adalah : Universitas Sumatera Utara, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Padjadjaran, Universitas Jambi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dewan Juri yang menilai di kelas ini adalah Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.SI. dan Ivan Darmawan S.IP.,M.SI. yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.

Di kelas Indonesia Cerdas juga terdiri dari 2 (dua ) subtema : Pertama yaitu Penerapan Kurikulum Pendidikan berbasis budaya di Indonesia & Kedua yaitu Inovasi Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) di Indonesia. Dalam kelas ini tim yang bertanding adalah : Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Hasanudin, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Syiah Kuala. Dewan Juri yang menilai di kelas ini adalah Iyep Saifulrahman S.IP., M.SI. dan Rudiana S.IP., M.SI. yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.

Dan di Kelas Indonesia Sejahtera 2 (dua) subtema yang diperlombakan : Pertama yaitu Strategi Kebijakan Fiskal dalam menyusun APBN & Kedua Berdikari di tengah Persaingan Ekonomi Global. Dalam kelas ini tim yang bertanding adalah : Universitas Negeri Surabaya, Universitas Lampung, Universitas Brawijaya, Universitas Tadulako, Universitas Indonesia, dan Universitas Padjadjaran. Dewan Juri yang menilai di kelas ini adalah Novie Indriawati Sagita S.IP., M.SI. dan Idil Akbar S.IP.,M.SI. yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.

Acara ini lalu dilanjutkan keesokan harinya Jumat (19/052017) dengan Seminar Nasional yang bertajuk Sejahtera, Unggul, dan Cerdas dalam membangun Generasi Emas 2045” yang dilaksanakan di Kampus Iwa Koesoemasoemantri Universitas Padjadjaran Jl. Dipatiukur Bandung. Dengan Pembicara Muradi, S.S.,M.SI.,M.Sc., P.Hd. yang merupakan dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan juga merupakan Pakar Politik dan Pemerintahan & Polisi, Pertahanan.

Acara ditutup dengan Gala Dinner yang bertemakan Suit And Tie yang dilaksanakan malam harinya di Narapati Hotel Jl. Pelajar Pejuang yang ditutup oleh Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Rudiana S.IP., M.SI. dengan menampilkan live music dan juga dalam Gala Dinner Ini diumukan para pemenang perlombaan Inovasi Kebijakan Publik National Governance Days 2017 dan pemberian hadiah dengan Total hadiah jumlah sebesar 15 Juta Rupiah, juara pertama mendapatkan 3 Juta Rupiah dan Juara Kedua mendapatkan 2 Juta Rupiah. Para tim/ delegasi yang memenangkan kompetisi yaitu :

Juara Indonesia Mandiri

  • Juara Pertama diraih oleh Universitas Padjadjaran
  • Juara Kedua diraih oleh Universitas Sumatera Utara

Juara Indonesia Cerdas

  • Juara Pertama diraih oleh Universitas Gadjah Mada
  • Juara Kedua diraih oleh Universitas Muhammadiyah Malang

Juara Indonesia Sejahtera

  • Juara Pertama diraih oleh Universitas Indonesia
  • Juara Kedua diraih oleh Universitas Brawijaya

Acara lalu dilanjut dengan pemberian hadiah, plakat dan sertifikat bagi para delegasi National Governance Days 2017 ditutup dengan sesi foto bersama baik itu para panitia maupun peserta.

(laporan oleh; Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad)

 

National Government Day Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan / Google Photos

Safari Ramadhan “Silaturahmi Rektor Dengan Civitas Akademik FISIP Unpad”

Universitas Padjadjaran menggelar buka bersama civitas academica, tenaga kependidikan, serta perwakilan anak-anak yatim piatu di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang dilaksanakan di Gedung B101 FISIP Unpad Jatinangor, Kamis (7/06). Dalam acara itu, dipaparkan mengenai UPZ oleh bapak Dr. Gigin Ginanjar Kamil Basar S.Sos., M.M , pemaparan mengenai  Koperasi Konsumen Insan Abdi Masyarakat dari bapak Hafidz, dan  penampilan tari Saman dari mahasiswa Hubungan Internasional.

 

Bertepatan momentum Ramadan, acara ini merupakan Safari Ramadan berupa silaturahmi dan buka bersama yang dilakukan Rektor Universitas Padjadjaran beserta jajaran pimpinan untuk berkeliling ke 17 fakultas di Unpad. Setelah silaturahmi ini akan dilakukan Safari Ramadhan serupa di Fakultas-fakultas lainnya di Universitas Padjadjaran  “Silaturahmi ini harus dijadikan inspirasi bagi rekan-rekan semua, bahwa sikap ini perlu dilakukan. Tantangan semakin tidak mudah. Informasi harus sebaik mungkin disampaikan,” kata Rektor.

Acara dilanjutkan dengan tausyiah dari ustadz Ali Abu Khitib  menjelang azan Magrib

Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan-pimpinan Universitas Padjadjaran, diantaranya hadir Ketua Senat Universitas Padjadjaran Prof. Oekan Soekotjo Abdoellah, Ph,D., Sekretaris Wali Amanat Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si.  dan juga pengelola Masjid Raya Unpad bapak  Hadiyanto A. Rachim, S.Sos., M.I.Kom.

 

(Laporan oleh ImamS dan Hery W)

Safari Ramadhan / Google Photos