FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

[Unpad.ac.id, 25/05/2016] Hakikat politik sejatinya adalah membangun peradaban yang berangkat dari realitas kehidupan rakyat. Petani adalah gambaran nyata wong cilik dimana seluruh keberpihakan politik seharusnya ditujukan kepadanya. Inilah kesadaran yang muncul ketika Hj. Megawati Soekarnoputri belajar di Universitas Padjadjaran pada tahun 1965-1967.

Hj. Megawati Soekarnoputri saat membacakan orasi ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rabu (25/05). (Foto oleh: Dadan T.)*

Hj. Megawati Soekarnoputri saat membacakan orasi ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rabu (25/05). (Foto oleh: Dadan T.)*

Hal tersebut terungkap saat Megawati Soekarnoputri membacakan Orasi Ilmiah berjudul “Bernegara dengan Satu Keyakinan Ideologi” dalam Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Rabu (25/05). Upacara penganugerahan dibuka oleh Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad.

“Pada akhirnya, bukan hanya Ilmu Pertanian yang saya dapatkan. Di kampus ini pula mental saya ditempa untuk belajar memahami dan bertahan pada keyakinan terhadap ideologi, dalam arti yang sesungguhnya. Peristiwa yang saya alami di kampus inilah yang kemudian membentuk saya menjadi seorang politisi dan memilih untuk terus mengorganisir rakyat melalui jalan kepartaian,” ujar Megawati.

Selain itu, dalam orasi ilmiahnya Megawati berpesan kepada kaum muda agar tidak menganggap sejarah sebagai barang rongsokan. Sejarah, ujar Megawati, adalah harta karun yang begitu berharga. Mempelajari sejarah bukan berarti sekadar mengingat peristiwa atau periodisasi dalam sejarah. Mempelajari sejarah adalah memahami pemikiran, nilai, keyakinan, dan keseluruhan dialektika yang terjadi di setiap peristiwa penting di masa lalu atas dasar kebenaran sejarah. Megawati juga menyampaikan beberapa hal yang disebutnya sebagai “pertanggungjawaban sejarah” atas berbagai persoalan penting saat dirinya menjadi presiden.

Pertama, betulkah Sipadan – Ligitan serta merta lepas pada saat Megawati menjabat Presiden? Pada dasarnya, Sipadan – Ligitan bukan merupakan wilayah Indonesia jika didasarkan pada UU Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tapi juga bukan merupakan wilayah Malaysia sehingga diperebutkan dengan berbagai argumentasi.

“Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris, negara yang menjajah Malaysia dan menjadi bagian dari commonwealth, paling awal masuk Sipadan – Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu. Putusan tersebut kebetulan ditetapkan pada 2002 saat saya menjabat sebagai presiden,” jelas Megawati.

Kedua, tentang Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura. Saat itu pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura. Jika pulau itu tenggelam dan hilang, wilayah Singapura akan semakin luas. “Saya segera perintahkan untuk menimbun kembali pulau itu,” ujar Megawati.

Ketiga, proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan Tiongkok. Saat itu, tidak ada satupun negara yang mau membeli gas Indonesia. Bukan hanya Indonesia yang dalam keadaan krisis, tapi dunia pun sedang dilanda resesi. Indonesia pun dalam kondisi harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang bertetangga dengan Tiongkok dan sudah berencana membangun pipa gas ke negara tersebut.

“Saya akhirnya memutuskan melakukan lobby diplomatik ‘Lenso Bengawan Solo’ secara langsung dengan Presiden Tiongkok, Jiang Zemin. Akhirnya, Tiongkok membatalkan kerja sama dengan Rusia dan Australia, lalu memilih bekerja sama dengan Indonesia,” papar Megawati.

Catatan sejarah lainnya, ujar Megawati, sedang disusun oleh para menteri Kabinet Gotong Royong. Megawati ingin tekankan sekali lagi betapa penting sejarah bagi kehidupan bangsa ini ke depan, terutama keputusan-keputusan politik untuk mengelola pemerintahan dan negara.

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri diajukan oleh Tim Promotor yang terdiri dari Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, MSi (Ketua), Prof. H. Oekan S. Abdoellah, MA., PhD (Anggota) dan Dr. Arry Bainus, MA (Anggota). Dalam pertanggungjawaban akademiknya, tim promotor menjelaskan serangkaian gagasan yang pernah disampaikan Megawati melalui pidato maupun pernyataan politiknya sejak awal berkiprah hingga saat ini yang dijadikan pertimbangan mengapa Megawati layak memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik dan Pemerintahan.

Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Megawati Soekarnoputri ini antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 1983-1998 Try Sutrisno, Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Prof. Boediono, sejumlah Guru Besar Tamu, Ketua Majelis Wali Amanat Unpad Rudiantara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir dan sejumlah sejumlah menteri Kabinet Kerja, sejumlah menteri Kabinet Gotong Royong, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, sejumlah pimpinan daerah, pengurus PDI Perjuangan, anggota DPR dan DPRD, serta sejumlah tokoh nasional lainnya.

Sebelum memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Unpad, Megawati pernah memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Hukum dari Waseda University Tokyo Jepang (2001), bidang Politik dari Moscow State Institute of International Relations Rusia (2003), dan bidang Politik dari Korea Maritime and Ocean University  Korea Selatan (2015).

Jusuf Kalla dalam sambutannya mengatakan, memperoleh gelar Doktor secara akademis bukanlah hal yang mudah. Tetapi mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa itu jauh lebih sulit karena membutuhkan puluhan tahun untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan itu sesuatu yang benar.

“Dan itulah Dr. Megawati hari ini. Puluhan tahun beliau menjadi politisi, memimpin PDIP dengan berbagai tantangan,  merebut kemenangan nasional dua kali sebagai oposisi, menjadi Wakil Presiden dan Presiden, semuta itu adalah prestasi yang memang sangat pantas mendapatkan kehormatan ini,” ujar Jusuf Kalla. *

Laporan oleh: Erman

 

  • S2~Master of Public Administration
  • S3~Doctor in Public Administration

Masa pendaftaran s.d 28 Mei 2016 (perhatikan tanggal keluar sertifikat TKBA dan TKBI!!)

Seleksi dan ujian wawancara dilaksanakan pada 4 Juni 2016.

Pengumuman pada 15 Juni 2016

Biaya saat seleksi:

1. Tes Kemampuan Belajar Advanced (TKBA) Rp 170.000,-

Informasi dan jadwal tes:

https://smup.unpad.ac.id/tkba-pascasarjana

Telepon: 022-2533431

2. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) Rp 75.000,-

Informasi dan jadwal tes:

https://smup.unpad.ac.id/tkbi-pascasarjana

Telepon: 022-2516693

3.1 Biaya Seleksi Program Magister Rp 600.000

Informasi : https://smup.unpad.ac.id/pendaftaran-s2/

3.2 Biaya Seleksi Program Doktor Rp 750.000,-

Informasi : https://smup.unpad.ac.id/pendaftaran-s3/

 

Informasi lengkap selanjutnya LANGSUNG SAJA KUNJUNGI

https://smup.unpad.ac.id

 

Contact Person Pascasarjana Administrasi Publik FISIP~UNPAD

WA/SMS/LINE:
Ida Widianingsih
081214558454
Heru Nurasa
08161675034

 

E-mail:
ida.widianingsih@unpad.ac.id atau idawd@yahoo.com

 

Pascasarjana Program Studi Administrasi Publik FISIP~UNPAD

Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Gedung E lantai 1, Bandung, Jawa Barat.

Sekretariat SMUP UNPAD

Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

Telp. 022-84288866, 022-2503278 (Hunting)

E-mail: smup@unpad.ac.id

[Unpad.ac.id, 24/05/2016] Berbagai pemikiran dan kebijakan yang dihasilkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, dapat memberikan kontribusi berharga bagi kalangan akademik karena memiliki aspek originalitas. Pola pemikiran, kepemimpinan, serta konsistensi Megawati dalam ilmu politik serta pemerintahan, juga memberi inspirasi bagi generasi bangsa berikutnya.

Suasana jumpa pers menjelang Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan bagi Hj. Megawati Soekarnoputri di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Selasa (24/05). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Suasana jumpa pers menjelang Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan bagi Hj. Megawati Soekarnoputri di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Selasa (24/05). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Demikian dikatakan Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad, saat menggelar jumpa pers terkait penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bagi Megawati Soekarnoputri di Executive Lounge Unpad, JLn. Dipati Ukur 35 Bandung, Selasa (24/05). Besok, Rabu 25 Mei 2016, Unpad akan memberikan anugerah Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik dan Pemerintahan bagi Hj. Megawati Soekarnoputri di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung.

Hadir sebagai narasumber dalam jumpa pers tersebut Ketua Tim Promotor Penganugerahan Doktor Honoris Causa bagi Megawati, Prof. Dr. Obsatar Sinaga, MSi., teman satu angkatan Megawati di Fakultas Pertanian Unpad, Prof. Dr. Nurpilihan Bafdal dan Iwan Abdurrahman, serta Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Andreas Pareira.

“Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad melakukan analisis terhadap pemikiran-pemikiran ibu Megawati, dan menemukan nilai-nilai akademik yang original. Besok dalam pertanggungjawaban akademik akan disampaikan oleh tim promotor. Alasan lainnya, ada hubungan emosional antara Unpad dengan ibu Megawati,” ujar Rektor.

Megawati Soekarnoputri tercatat sebagai mahasiswa Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Unpad pada 1965 hingga 1967. Ketika itu, kampusnya berada di Jln. Maulana Yusuf Bandung. Namun karena situasi politik nasional ketika itu, Megawati tidak bisa melanjutkan studi dan kembali ke Jakarta. Dalam karir politiknya, Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan hingga saat ini, menjadi Wakil Presiden RI (1999-2001), dan menjadi Presiden RI ke-5 periode 2001-2004.

Narasumber jumpa pers

Narasumber jumpa pers

Prof. Dr. Obsatar Sinaga, MSi., Ketua Tim Promotor yang merupakan Guru Besar FISIP Unpad, memaparkan, timnya menemukan sejumlah pemikiran dan kebijakan Megawati yang memberi nuansa kuat terhadap ilmu politik dan secara nyata memberi pengaruh kuat dalam pemerintahan hingga saat ini. “Kami meyakini sepenuhnya, secara akademik, ibu Megawati layak diberikan gelar Doktor Honoris Causa,” tegas Prof. Obsatar.

Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Andreas Pareira mengatakan, pihaknya atas nama Megawati mengucapkan terima kasih kepada Unpad atas anugerah gelar ini. “Ini bukan sekadar sebuah gelar kehormatan, ini adalah pertemuan dunia praksis dengan dunia akademis. Model kepemimpinan yang ibu Mega tampilkan selama ini memperoleh penghargaan yang sepantasnya dari dunia akademik yang terhormat, dari Universitas Padjadjaran, tempat ibu dulu juga mulai menimba ilmu,” ujar Dr. Andreas Pareira.

Sedangkan Iwan Abdurrahman dan Prof. Dr. Nurpilihan Bafdal menceritakan pengalaman mereka saat menjalani kuliah bersama Megawati selama hampir satu semester di tahun 1965. Dalam pandangan mereka, Megawati adalah sosok yang rajin dan cerdas. “Jadi Megawati tidak bisa menyelesaikan kuliahnya bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena kondisi politik yang memaksa ketika itu,” ujar Prof. Dr. Nurpilihan yang kini merupakan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad. *

Laporan oleh: Erman

[Unpad.ac.id, 18/05/2016] Sebanyak 30 Auditor Internal dan 17 Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran mengikuti kegiatan Pelatihan Sertifikasi Asesor Akreditasi Internal yang diselenggarakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad di Laboratorium Komputer Fakultas Keperawatan Unpad Jatinangor, 18-19 Mei 2016.

Suasana Pelatihan Sertifikasi Asesor Akreditasi Internal yang diselenggarakan SPM Unpad di Lab. Komputer Fakultas Keperawatan Unpad, 18-19 Mei 2016. (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Suasana Pelatihan Sertifikasi Asesor Akreditasi Internal yang diselenggarakan SPM Unpad di Lab. Komputer Fakultas Keperawatan Unpad, 18-19 Mei 2016. (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Pada hari pertama, Rabu (18/5), peserta mendapatkan materi tentang Pengukuran dan Penilaian Borang 3A standar 1 – 7 yang disampaikan oleh Kepala SPM Unpad, Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si., dan pada hari kedua besok peserta akan mendapatkan materi tentang Pengukuran dan Penilaian Borang 3B standar 1 – 7 serta Borang Evaluasi Diri yang disampaikan oleh narasumber Prof. Dr. Ir. Hj. Nurpilihan Bafdal, M.Sc.

Dalam sambutannya, Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas para Auditor dan Ketua UPM di lingkungan Unpad serta menambah jumlah asesor yang kompeten sesuai keahliannya. Pelatihan ini bukan sekedar pelatihan biasa tetapi pelatihan yang bersertifikasi dan untuk menjaga kualitas maka peserta harus mengikutinya secara utuh (100%) selama dua hari berturut-turut.

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa saat ini Satuan Penjaminan Mutu akan melakukan pendampingan bagi program studi yang akan di re-akreditasi oleh asesor internal. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pengelolaaan borangnya. Tahun ini kita masih memberlakukan  instrumen penilaian standar 1-7, mulai tahun depan (2017) akan mulai menggunakan instrumen baru berupa standar 1-9, sementara LAM PT KES sudah menggunakan 9 (Sembilan) kriteria. Funny juga mengingatkan bahwa bagi prodi yang sudah habis masa berlakunya harap segera mengirimkan borangnya sebelum Oktober 2016.

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat terjaring peserta yang sudah memenuhi kualifikasi untuk direkomendasikan atau dilamarkan menjadi Asesor Eksternal yang dapat berkiprah di tingkat nasional dan melaksanakan tahap-tahap selanjutnya berupa psikotest serta persyaratan lain yang ditentukan oleh BAN PT antara lain berusia dibawah 56 tahun,   berpendidikan S3, serta berasal dari prodi yang berakreditasi “A” (untuk pulau Jawa).

Peserta tampak antusias melakukan pelatihan tersebut yang langsung di pandu oleh Kepala SPM. Selain mendapatkan teori peserta diberikan software instrumen simulasi Borang Program Studi Unpad secara silang, dan langsung melakukan penilaian borang mulai standar 1-7. *

Rilis oleh: SPM Unpad / eh   

[Unpad.ac.id, 11/05/2016] Hasil Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2016 sudah bisa diakses pada 9 Mei 2016. Pada tahun ini, Universitas Padjadjaran menerima 3.064 calon mahasiswa dari jalur SNMPTN dengan total pendaftar mencapai 58.937 orang. Jumlah ini kembali menjadikan Unpad sebagai PTN dengan jumlah pendaftar SNMPTN terbanyak di Indonesia. Peserta yang lulus SNMPTN ke Unpad wajib melakukan pengisian biodata online di http://pengumuman.unpad.ac.id pada 12-16 Mei 2016 hingga pukul 16.00 WIB.

Logo Unpad *

Logo Unpad *

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., Selasa (10/05), mengatakan, dari jumlah pendaftar tersebut, Unpad menerima sebanyak 3.064 orang melalui jalur SNMPTN. Artinya, sekitar 5,199% yang diterima dari total pendaftar ke Unpad. Jumlah ini terdiri dari 1.646 peserta untuk kelompok Sains Teknologi dan 1.418 peserta untuk kelompok Sosial Humaniora.

Ada 5 program studi berdasarkan kelompok Saintek dan Soshum yang memiliki jumlah peminat tertinggi. Untuk kelompok Saintek, lima prodi tersebut yaitu: Kedokteran (5932 orang), Farmasi (3.439 orang), Ilmu Keperawatan (3.045), Psikologi (2.807), dan Teknik Informatika (2.052). Sedangkan untuk prodi kelompok Soshum yaitu: Manajemen (3.346), Ilmu Komunikasi (3.157), Akuntansi (2.431), Ilmu Hukum (2.379), serta Televisi dan Film (1.711).

Adapun lima prodi yang memiliki tingkat keketatan tertinggi yaitu: Televisi dan Film (1:63,37), Manajemen (1:55,77), Teknik Informatika (1:54), Ilmu Komunikasi (1:52,62), dan Kedokteran (1:47,46). Sementara jumlah peserta yang memperoleh beasiswa Bidikmisi berjumlah 422 orang atau 13,77% dari total peserta yang lolos SNMPTN.

Meskipun memiliki pendaftar terbanyak, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dr. Arry mengatakan, penurunan ini salah satunya didasarkan pada dimunculkannya faktor akreditasi sekolah pada saat pendaftaran SNMPTN 2016.

“Kalau dulu semua sekolah bisa 100 persen melamar, sekarang tidak seratus persen,” kata Dr. Arry.

Hal ini juga menyebabkan adanya penurunan jumlah pendaftar SNMPTN secara nasional. Seperti diberitakan sebelumnya, panitia SNMPTN menerapkan pembatasan jumlah pendaftar yang disesuaikan dengan akreditasi di tiap sekolah. Tujuannya untuk memperoleh kualitas pendaftar yang lebih baik.

Sekolah yang memiliki akreditasi A memiliki batasan jumlah pendaftar maksimal 75%, sekolah berakreditasi B maksimal jumlah pendaftar 50%, akreditasi C maksimal 20%, dan akreditasi lainnya maksimal 10%. Pendaftar tersebut merupakan siswa yang masuk pada peringkat terbaik di sekolah pada semester tiga, empat, dan lima.

Terkait pendaftar yang lulus SNMPTN, Dr. Arry mengimbau untuk tetap konsisten. “Bersyukurlah sudah diterima di SNMPTN yang kompetisinya itu luar biasa. Kalau sampai disia-siakan atau tidak puas dengan pilihan di SNMPTN lalu daftar ke SBMPTN ternyata tidak diterima, sangat disayangkan,” paparnya.

Mengantisipasi adanya tindak penipuan yang mengatasnamakan Unpad, Dr. Arry mengimbau untuk tidak menanggapi berbagai informasi di luar informasi formal, yaitu panitia SNMPTN dan Unpad. *

 

JUMPERS-PENGUMUMAN-HASIL-SELEKSI-SNMPTN-2016_Final_edit-Dikti-BpW-12JUMPERS-PENGUMUMAN-HASIL-SELEKSI-SNMPTN-2016_Final_edit-Dikti-BpW-13

 

 

 

 

 

 

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

[Unpad.ac.id, 3/05/2016] Sebanyak 20 mahasiswa Unpad dari tiap Fakultas jenjang Sarjana dan Diploma III mengikuti seleksi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) tingkat universitas, Selasa (3/05) hari ini dan Rabu (4/05). besok Seleksi tersebut digelar di ruang Bale Rancage Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor.

Peserta seleksi Mawapres Unpad 2016 foto bersama dengan para dosen dan pimpinan Unpad (Foto oleh: Arief Maulana)*

Peserta seleksi Mawapres Unpad 2016 foto bersama dengan para dosen dan pimpinan Unpad (Foto oleh: Arief Maulana)*

Koordinator pemilihan Mawapres Unpad, Dr. Yus Nugraha, M.A., mengatakan, seleksi yang digelar selama dua hari tersebut untuk menjaring tiga mahasiswa terbaik dari setiap jenjang. Seleksi yang akan dilakukan diantaranya uji wawancara terkait karya ilmiah, kemampuan Bahasa Inggris, prestasi unggulan, serta kepribadian.

Saat diwawancarai Humas Unpad, Selasa (03/05), Yus mengatakan, ada 17 tim penilai dari Unpad yang terlibat dalam seleksi tersebut. Tim tersebut merupakan dosen Unpad yang rutin berkutat di bidang kemahasiswaan. Selain itu, panitia juga menghadirkan juri mawapres tingkat nasional Bambang Wisnu Adi, untuk memberikan pengarahan lebih lengkap terkait persiapan yang harus dilakukan oleh peserta seleksi.

“Mengutip penyampaian Bambang, Mawapres inilah kompetisi yang paling lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan kompetisi yang lain,” kata Yus.

Lebih lanjut Dosen Fakultas Psikologi tersebut menungkapkan, Mawapres dikatakan paling komprehensif karena ada kolaborasi antara aspek pengetahuan dengan softskill. Hal ini kemudian diwujudkan melalui penilaian seleksi tahap awal saat ini, yakni penilaian secara kuantitatif untuk seleksi karya ilmiah, kemampuan Bahasa Inggris, dan prestasi unggulan, serta penilaian khusus atas kompetensi kepribadian.

“Kepribadian ini tidak diberi angka, tetapi ini yang paling menentukan. Ketika tiga seleksi lain sudah memberikan nilai kuantitatif, tetapi dari segi psikologi dilihat apakah dia layak atau tidak menjadi calon,” jelasnya.

Adapun topik utama yang diangkat dalam Mawapres kali ini adalah “Iptek dan Inovasi untuk Daya Saing Bangsa”. Topik tersebut terdiri 20 sub topik ilmiah untuk jenjang Sarjana dan 10 subtopik untuk jenjang Diploma.

Kedua puluh peserta tersebut diantaranya merupakan mahasiswa berprestasi yang telah diseleksi di tingkat fakultas, diantaranya 16 mahasiswa dari program Sarjana, dan 4 mahasiswa dari program Diploma III. Nantinya, seleksi ini akan menjaring tiga mahasiswa program Sarjana dan 3 mahasiswa program Diploma.

“Setelah terpilih tiga besar S1 dan D3, kita akan melakukan pembinaan lebih lanjut untuk menjaring satu mahasiswa Sarjana dan satu mahasiswa Diploma yang akan menjadi wakil Unpad,” papar Yus.

Diharapkan dalam dua minggu ke depan panitia dapat menetapkan dua Mawapres Unpad untuk diikutsertakan pada tingkat nasional. Yus sendiri mengatakan, batas pendaftaran Mawapres tingkat nasional sendiri akan ditutup pada 25 Mei mendatang.

“Minimal Mawapres Unpad masuk ke dalam kandidat di tingkat nasional,” kata Yus.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Unpad Dr. Ir. Heryawan Kemal Mustafa, M.Sc., mengatakan, ada satu perubahan proses seleksi yang dilakukan. Perubahan tersebut yaitu adanya proses pengakraban antar peserta, tim penilai, maupun panitia satu sama lain agar seleksi ini lebih mencair.

“Mudah-mudahan dengan proses ini peserta bisa lebih rileks. Kalau rileks kemampuannya bisa lebih optimal,” kata Heryawan.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

[Unpad.ac.id, 2/05/2016] Menyambut Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei, reformasi pendidikan tinggi menjadi fokus kerja bersama guna menghadapi berbagai tantangan di skala lokal, nasional, maupun global. Proses ini merupakan upaya yang telah lama dilakukan oleh dua tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara dan Moh. Syafei.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., sebagai Pembina Upacara Peringatan Hardiknas 2016 di Halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (2/05). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., sebagai Pembina Upacara Peringatan Hardiknas 2016 di Halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (2/05). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Hal tersebut disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Prof. Mohamad Nasir dalam Sambutan Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2016. Sambutan dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., selaku Pembina Upacara Peringatan Hardiknas 2016 di Halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor, Senin (2/05).

Sambutan bertema “Ayo Kerja, Inovatif, dan Kompetitif” ini dibacakan di hadapan pimpinan, guru besar, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa di lingkungan Unpad. Reformasi pendidikan tinggi yang dimaksud Menristek Dikti meliputi deregulasi, penyediaan pendidikan fleksibel dan berorientasi pada siswa dan pangsa pasar, perubahan kurikulum, penyediaan dosen, guru besar, dan tenaga kependidikan profesional, revitalisasi kelembagaan, pengembangan bidang ilmu yang strategis, hingga pendidikan yang mengikuti perkembangan iptek.

Dengan demikian, upaya reformasi pendidikan tinggi melalui berbagai inovatif akan menghasilkan berbagai inovasi yang berdaya saing. Hal ini dapat meningkatkan kompetisi pendidikan tinggi Indonesia di level internasional.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan beberapa capaian kompetitif Indonesia di tingkat dunia. Berdasarkan analisis World Economic Forum 2015, indeks inovasi Indonesia mencapai 4,6 atau peringkat 30 dunia, sedangkan indeks inovasi pendidikan tinggi adalah 4,0 atau peringkat 60 dunia.

“Kita masih harus bekerja secara inovatif untuk bisa meningkatkan peringkat indeks inovasi pendidikan tinggi di peringkat 56 pada 2020,” sebut Dr. Arry.

Sementara pada indeks daya saing berdasarkan indikator “higher education and training”, Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi 65 pada periode 2015-2016 setelah sebelumnya berada di peringkat 60 pada 2014-2015. Kondisi ini menunjukkan reformasi pendidikan tinggi menuju arah inovatif dan kompetitif harus mutlak dilakukan.

Proses reformasi membutuhkan keterlibatan beberapa pihak. Kerja sama antar institusi pendidikan tinggi, riset, pemerintahan, industri dan swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diyakini dapat mewujudkan proses reformasi tersebut.

“Kerja sama memperkuat kapasitas kita menjadi kapasitas yang lebih besar dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang lebih baik lagi. Pertukaran mahasiswa dan dosen, kerja sama penelitian dan publikasi ilmiah, sudah seharusnya menjadi bagian dari reformasi pendidikan kita,” ujar Dr. Arry.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh            

Pikiran Rakyat, 15/2/16

PERTANIAN MERANGGAS

Oleh : Asep Sumaryana

Boleh jadi pencetakan sawah baru terus bertambah seperti dimotori Kodam III Siliwangi (PR, 12/2/16). Atau mungkin diskusi kedaulatan pangan belum berhenti seperti pernah diikuti penulis di sebuah hotel di Jakarta. Semuanya mendorong agar pertanian tetap eksis supaya predikat negara agraris bisa tetap dipertahankan. Namun demikian, semangat menjual sawah pun tidak kalah gemanya. Generasi petaninya justru yang telah susut tergantikan oleh perubahan orientasi sehingga Millah menyebutnya penguasaan lahan sudah demikian menyempit (PR, 12/2/16).

Pantas jika sejumlah sawah bukan lagi milik petaninya. Pemiliknya bisa berganti menjadi penggarap sambil menyambung hidup. Bisa sewaktu-waktu berubah menjadi vila, atau dijadikan fungsi lain sesuai kehendak pemilik barunya. Tidak ada yang bisa menahan ataupun melarangnya. Tidak heran jika alih fungsi lahan sawah bisa berkembang terus, sementara peminat menjadi petani berangsur surut. Hal demikian juga berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan petani, baik irigasi, pupuk, benih serta hasil panen yang senantiasa terpuruk.

Menopause

Karena dipersepsikan sebagai komunitas pinggiran, maka pertanian bisa cepat menopause. Penerus petani menjadi tidak bangga menjadi komunitas yang dibenaknya tertanam kekotoran lumpur, kelusuhan pakaian serta kemeranaan nasibnya. Kendati sejumlah fakultas pertanian ditebarkan, alumninya juga tidak untuk berpikir menjadi petani. Dengan demikian menjadi ironis dinegara agraris yang ahli pertaniannya banyak, lahan pertanian ada tetapi harga berasnya menjadi mahal dan bahkan mengimpornya.

Mungkin saja bukan pencetakan sawah baru yang diperlukan, namun sokongan atas kehidupan pertanian yang lebih penting. Dengan sokongan kuat, pertanian tidak dianggap pekerjaan kelas bawah yang kalah bukan hanya oleh buruh pabrik, ojeg ataupun asisten rumah tangga. Hal itu berarti tidak boleh ada pencemaran di aliran sungai yang peruntukannya bagi pertanian, tidak boleh berkembang sumber mata air dijadikan sumber air kemasan, atau bahkan tidak boleh lahan pertanian dialihfungsikan.

Tanpa intervensi organisasi pemerintah secara terpadu, kegemburan tanah menjadi terus merosot. Dengan kondisi itu, lahan pertanian cepat menjadi menopause dan dianggap layak dialihfungsikan. Tidak berlebihan jika alih fungsi lahan semakin gencar dan mengganggu keseimbangan alam. Dengan pola alih fungsi yang mengutamakan lahan yang digunakan fungsinya yang baru, bisa jadi sejumlah sawah ataupun ladang menjadi terendam air di waktu hujan dan kekeringan di waktu kemarau.

Jika Sutrisno (1999) berpandangan agar petani didorong untuk bisa berdaya dan berdaulat, maka strategi pemberdayaannya harus dipikirkan secara matang dan terintegrasi. Setidaknya integrasi persepsi dari sejumlah pihak terkait yang bertugas memberdayakan petani. Dengan demikian pemberdayaan harus dimaknai penanaman semangat serta pemberian keleluasaan untuk menjadikan pertanian menjadi bagian hidupnya, bukan dipaksa agar pertanian berfungsi ekonomis yang berujung meninggalkan dunia pertanian yang dianggap tidak ekonomis.

Sebagai bagian dari hidup petani, pertanian mesti dianggap sebagai kekasih yang dilindungi dan untuknya mau berkorban. Kehadiran intelektual yang memiliki beragam hasil riset untuk merawat pertanian perlu disumbangkan kepada petani dengan cara yang mudah dipahami ketimbang dipublish di jurnal yang sepi pembaca. Disertai dengan pendampingan dan penghargaan instansi terkait, petani lebih berdaya untuk tidak melego lahannya ke pihak lain yang bukan petani.

Membiarkan komunitas petani hidup sendirian, bisa dimaknai sebagai pembiaran dan penghancuran terhadap predikat negara agraris. Mungkin saja petani menjadi bulat untuk tidak merekomendasikan keturunannya untuk menjadi petani seperti halnya sarjana pertanian yang memilih hidup di perkotaan diluar sektor pertanian. Semangat seperti ini tampaknya berkembang dengan semaraknya petani melepas lahan pertanian untuk digunakan modal anaknya mencari pekerjaan lain diluar sektor itu. Bisa jadi langkah seperti itu bisa dianggap sebagai exit-nya petani yang voice-nya seperti Hirschman (1970) tuliskan.

Konsolidasi

Bisa jadi konsolidasi internal menjadi penting dilakukan pemangku kepentingan. Tampaknya, setiap instansi pemerintah harus memiliki visi yang sama terhadap sektor yang satu ini. Dengan kesamaan tersebut, standar dan ukuran tidak beragam, demikian halnya dengan komunikasi antar-organisasi seperti Meter (1975) tuliskan dapat diintensifkan. Munculnya izin industri di lahan pertanian mengindikasikan komunikasi antar-instansi tidak dibangun sekaligus masih kentalnya egoisme sektoral. Jika potretnya seperti itu, maka pembangunan pertanian bisa dipandang sebagai tambuh laku.

Kinerja birokrasi pemerintah bisa dilihat dari upaya yang diinginkan pemerintah secara keseluruhan. Tatkala pemenuhan kebutuhan pangan semakin sulit dilakukan, boleh jadi evaluasi atas kinerja instansi terkait menjadi penting. Boleh jadi ke depan beras pun bernasib seperti daging sapi yang mahal dan langka. Kondisi itu boleh dilihat dari sisi lemahnya posisi tawar petani sehingga bisa dikorbankan untuk ambisi yang lebih besar. Dengan demikian, elite negeri tidak menjadikan petani sebagai pahlawan pangan, namun dijadikan mangsa kepentingan oknum elitenya.

Kemajuan teknologi informasi serta membaiknya intelektual petani bisa mempermudah pemahaman perlakuan pemerintah terhadap sektor yang digelutinya. Dengan kasurtiannya, petani bisa hanya seuri koneng atas tingkah laku sejumlah elite yang sedang mempermainkan nasibnya. Hanya saja kelukaan hatinya tidak bisa disembuhkan dengan iming-iming program ketika kampanye, namun harus disertai kesungguhan hati untuk berpihak dan berjuang untuk membangun sektor ini.

Konsolidasi seluruh elemen bangsa menjadi penting dilakukan agar petani memiliki kepercayaan yang perannya dihargai di negara agraris. Dengan konsolidasi, sejumlah program yang mampu mengangkat derajat pertanian dirembugkan dan menjadi prioritas pembangunan. Sebagai panglima dalam pembangunan, pertanian harus ditempatkan sebagai leading sector agar tidak dapat digantikan oleh sektor lainnya. Jika tidak, maka pertanian semakin ngarangrangan (meranggas-red) dan menjadi sinyal lenyapnya negara agraris di negeri ini.***

Penulis adalah Kepala Departemen llmu Administrasi Publik FISIP Unpad.

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B 14/ 23 Cipadung – Cibiru kota Bandung

PR, 7 April 2016

TANGGUNG JAWAB EKOLOGIS

Oleh : Asep Sumaryana

Reklamasi di Jakarta merusak lingkungan sehingga menggiring sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab ke ranah hukum. Hal yang sama juga terjadi dengan sejumlah pembangunan di Bopuncur atau Bandung Utara. Tindakan seperti itu mengabaikan hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan sekitarnya seperti Soemarwoto (1997) tuliskan. Bukan hanya banjir dan erosi, namun juga pergeseran tanah yang sering PR beritakan. Dengan demikian, sepatutnya pihak terkait dengan kerusakan tersebut harus dipaksa menyadari kekeliruannya.

Kebanyakan praktik diatas digunakan untuk memuaskan sejumlah pihak yang berani membayarnya. Pemikiran seperti itu bisa berujung pengorbanan pihak lain yang dianggap bukan siapa-siapa. Karena dengan cara itu, maka nilai jual menjadi tinggi sehingga untuk perizinannya sanggup membayar siapa pun karena margin keuntungannya masih berlebih. Bagi pihak lain yang dijadikan sasaran suap, besaran anggpaw bisa menjadi pertimbangan sehingga menggiurkan dan berani mempertaruhkan jabatan yang terhormat.

Pesakitan

Kerakusan ataupun kepuasan sejumlah pihak harus diperhitungkan dengan pihak lain yang lebih besar. Namun untuk itu tidak seluruhnya berpikir kearah kemaslahatan bersama. Kehadiran pemerintah ditempatkan sebagai regulator agar terjadi keseimbangan seluruh pihak dalam menikmati keamanan dan kenyamanan hidup. Dengan demikian kehadiran kebijakan diperuntukkan agar prilaku bulus menjadi tulus, serakah menjadi ikhlas, dan culas menjadi bermaslahat bagi sesama. Tatkala kebijakan digoda untuk menguntungkan segelintir pihak, maka pelakunya menjadi pantas diinsyafkan dengan beragam cara yang diatur oleh kebijakan itu sendiri.

Pantas jika kemudian pemerintah menjadi super body yang tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan yang mengingkari tujuan negaranya. Ketika segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang ingin dilindungi, maka kerusakan yang disebabkan oleh keserakahan segelintir pihak harus disingkirkan. Demikian halnya bila ekologi terganggu, bisa jadi banyak bencana datang, baik melalui perubahan iklim maupun beragam ancaman yang disebabkan alam lainnya. Pejabat publik tidak bisa mengingkari fungsinya yang melekat dengan fungsi negara yang ingin diwujudkan pemerintah.

Dengan simpel Mintzberg (1992) menuntut tanggung jawab sosial. Hal demikian bermakna bila seluruh perizinan tidak boleh hanya cepat, namun juga dicermati dampak yang bakal ditimbulkannya. Bisa jadi Amdal menjadi penting agar hasilnya menunjukkan tanggung jawab seperti itu sehingga bukan sebatas formalitas belaka. Dengan cara seperti itu, bisa jadi izin memakan waktu agak lama dan tidak digampangkan agar kerugian yang lebih besar tidak terjadi. Sangat logis bila izin pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu ekologis patut lebih cermat, tajam dan bisa berpotensi penolakan suatu bangunan atau kegiatan.

Garb (2015) menempatkan Amdal sebagai instrumen pengambilan keputusan atas izin yang diusulkan. Dengan demikian, suatu kegiatan yang erpotensi mengganggu ekologi patut didahului Amdal untuk mencermati dampak yang ditimbulkannya. Dengan adanya analisis tersebut, pemberi izin mempertimbangkan untuk dikeluarkan izinnya atau tidak. Menjadi keliru jika Amdal dijadikan kelengkapan administratif yang berujung izin senantiasa diberikan. Dampaknya, Amdal bisa dilakukan secara formalitas dan bisa berbeda dengan kondisi riil yang ada. Bisa jadi kerusakan lingkungan yang terjadi berangkat dari rendahnya tanggung jawab pemohon kegiatan, oknum pemberi izin serta oknum pelaksana Amdal.

Dilihat dari koneksitas secara keseluruhan, boleh jadi pesakitan-nya adalah sejumlah pihak yang menyebabkan lingkungan rusak. Bisa jadi pengembang seperti terjadi dalam reklamasi di Jakarta. Mungkin juga pelaksana Amdal yang mengkaji formalitas, bahkan mungkin pemberi izin serta pihak lain pembuat kebijakan yang melonggarkan pemberian izin sehingga lingkungan rusak. Secara interaktif, sejumlah pihak secara intens berkaitan seperti Bryson (2000) tuliskan. Pemerintah dikelilingi pihak yang berkepentingan yang menuntutnya hati-hati agar tidak dikerangkeng oleh kepentingan yang mengelilinginya.

Angker

Meningkatnya intensitas serta cakupan bencana menjadi indikasi bahwa kerakusan segelintir orang menumbalkan lebih banyak orang lainnya. Dampaknya, tidak heran jika hujan banjir dan longsor menjadi pemandangan di banyak tempat, sementara kemarau diwarnai dengan kekurangan air yang hampir merata di semua tempat. Bukan hanya itu, mata air pun dibelokkan ke industri air kamasan atau isi ulang sehingga aliran sungai terhenti kecuali limbah industri yang menyengat. Dampaknya, banyak orang yang hidup sekitar mata air tersebut menjadi kekurangan air yang dimonopoli tersebut.

Hutan larangan atau lindung bisa jadi tidak dipahami filosofisnya. Kesan angker yang dibangun justru dimaksudkan agar orang tidak berani merusaknya. Hanya saja sejumlah pihak menafsirkannya sebagai tindakan musrik yang tidak disertai dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pemuka agama, pemuka adat, pemuka masyarakat dan pendidik mesti duduk bersama untuk merumuskan agar kerusakan ekologis tidak terus berkembang. Hal yang sama, sejumlah aktivitas perusakan lingkungan mesti disikapi bersama, baik secara agama, budaya maupun hukum agar perusaknya menjadi insyaf, menyadari kekeliruannya untuk kemudian memiliki tanggung jawab sosial yang besar.

Keangkeran bisa jadi dipelihara bukan untuk menjadi destinasi wisata, namun juga untuk dibangun di sejumlah tempat agar tidak dijamah tangan jahil dan jahat. Dengan upaya tersebut, kerusakan ditanggulangi bersama dan kelestarian alam dikawal secara sinergis agar tidak ada lagi pihak yang menjadi makelar kerusakan hutan, sungai, pantai maupun lautan. Bisa jadi negara sudah melakukan upaya untuk melindunginya. Hanya saja oknum aparat, pejabat dan penjahat bercampur berebut yang berbuntut bencana.

Bisa saja pemerintah tergencet dari dalam oleh oknum penguasa dan dari luar oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa sadar hal seperti itu menyebabkan pemerintah teu walakaya sehingga menjadi bancakan kepentingan para tikus negeri. Bisa jadi bencana kian meluas dan masif tanpa banyak lagi yang dapat mengendalikannya. Daya dukung lingkungan tidak lagi perkasa untuk memberikan kenyamanan hidup kepada manusianya. Bila hal demikian terjadi, bisa jadi kiamat sudah ada di tengah kini karena ke-was-wasan selalu menghantui. Bila sudah demikian, negara pun tidak dirasakan kehadirannya, premanisme berkembang dan homo homini lupus telah menggantikan homo homini socius yang Hobbes tuliskan dalam bukunya De Cive di tahun 1651.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B 14/23 Cipadung kota Bandung 40614

REPUBLIKA, 18/3/16

Oleh : Asep Sumaryana

Bisa jadi pejabat marah bukan pemandangan langka. Situasinya bisa memungkinkan seorang pejabat marah. Tidak heran sejumlah pejabat yang marah masuk media. Bukan hanya wakil walikota Palu yang memarahi pegawai yang menertawakan ketika upacara berlangsung. Dirinya bisa merasa dipermalukan dengan cara seperti itu. Ketika taman kota yang asri diinjak pun seorang walikota Surabaya harus marah pula karena pelakunya tidak mengindahkan tatakrama yang berlaku disana.

Pantas pula sewaktu gubernur Jawa Tengah murka terhadap petugas jembatan timbang (JT) yang khianat atas tugasnya. Tidak berbeda juga ketika gubernur Jambi marah terhadap petugas Samsat yang malas, lamban bahkan melakukan pungli. Marah yang sering ditunjukkan justru oleh gubernur DKI yang dianggap public temperamental. Bukan saja kepada bawahannya, kepada sejumlah anggota DPRD serta kepada elemen warga pun bisa tidak ramah. Tidak mengherankan jika sosok terakhir ini dianggap kontroversi sebagai sosok pelayan public.

Bila Hirschman (1970) menganggap voice sebagai loyalty, maka kritikan ataupun saran dari siapapun menjadi penting untuk memperbaiki performance. Demikian halnya marah pejabat mesti ditafsirkan sebagai kasih yang harus memperbaiki kinerja. Sebagai pelayan public, reliabilitas harus dapat diimplementasikan agar tidak muncul keraguan public terhadap kinerja aparat dan pejabat public. Ancaman keraguan bisa muncul ketika pejaat memiarkan praktik lamban bahkan korup aparatnya dalam pelayanan. Dalam kondisi ini kemarahan pejabat menjadi penting sebagai shock teraphy agar kejeraan berbuat salah tertanam dibawahannya. Langkah berikutnya pastilah diikuti system yang memungkinkan kesalahan tidak berulang.

Baldwin (1986) menuturkan jika pembiaran memunculkan prilaku salah menjadi biasa. Pungli di JT ataupun Samsat bisa berangkat dari pemahaman filosofis yang rendah. Disangkanya hanya memungut retribusi, bukan menindak kendaraan yang kelebihan beban. Namun aparat pun bisa bingung mengingat sejumlah JT tidak dilengkapi lahan untuk menurunkan kelebihan muatan. Demikian halnya ketika penyelengga eskrim gratis tidak dimarahi dan didenda, bisa jadi akan banyak taman menjadi rusak karena ulahnya. Dengan demikian marah harus berujung jera dan hati-hati dalam bertindak pihak yang dimarahainya.

Penegakan aturan menjadi penting menurut Friedman dan Hechter (1988). Bukan saja Negara, namun juga di keluarga. Maraknya penukaran aturan dengan angpau menyebabkan praktik korupsi pun tampak seperti pameran popularitas berbaju orange. Dampaknya, law enforecement pun berhadapan dengan sejumlah kepentingan yang terlanjur dianggap benar. Tidak berlebihan jika kemudian banyak yang benar menjadi salah, demikian sebaliknya. Potret ini sudah direkam banyak pihak sehingga untuk urusan hukum senantiasa dipikirkan kesediaan dana perkara, bukan lagi persoalan benar-salah.

Penegakan aturan dikeluarga menjadi tidak mudah karena penegakannya yang berkaitan dengan reward ataupun punishment sering berhadapan dengan aspek HAM. Boleh jadi hukuman bagi anak yang melanggar nilai dianggap pelanggaran HAM atau KDRT. Kondisi ini berujung saling menghargai antar-generasi semakin surut sampai disinetronkan oleh sebuah teve swasta. Wibawa orangtua luruh dibuatnya, budaya saling menertawakan tanpa batas bisa berkembang dan berujung kekerasan. Pantas jika kemudian marah pun menjadi budaya yang tidak dapat dielakkan.

Bisa saja kondisi diatas berangkat dari kemudahan membangun aturan yang disusupi kepentingan pribadi. Verifikasi urgensi sebuah aturan pun menjadi lemah karena keberhasilan legislative saja diukurnya oleh produk aturan yang dibuatnya tanpa peduli kebutuhannya. Padahal, semakin banyak produk aturan bisa saling bertabrakan dan justru akan melemahkan wibawa pemerintah di depannya. Pantas jika Kotter (2001) mensinyalir adanya kemungkinan kepentingan pribadi mendominasi kepentingan organisasi ataupun kepentingan publik.

Pelayanan public patut dilakukan secara prima. Dengan demikian, tangible, responsiveness dan assurance seperti Parasuraman (1990) sampaikan dapat dilakukan sehingga tidak ada warga yang kecewa dan harus marah dibuatnya. Pejabat tidak perlu marah melawan kemarahan public. Bisa jadi kekurangan informasi tentang tatacara menerima pelayanan aparat atau karena keseringan dikecewakan. Karena itu, inkonsistensi bisa mengurangi assurance atas pelayanan yang diterima public. Dalam kondisi seperti itu, penerima pelayanan patut juga marah dan kemarahannya bisa merangsang pejabat yang dimarahinya karena dirinya merasa sebagai penguasa yang tidak pantas dimarahi public.

Utomo (2006) memandang jika eranya berada pada for public yang memosisikan pejabat sebagai pelayannya. Hal demikian berarti komunikasi dengan majikannya perlu intensif dilakukan. Menjadi tidak pantas jika ada pelayan memarahi majikannya lantaran kelengahan pelayanan aparatnya. Yang mesti dilakukan adalah berterimakasih kepada majikannya tersebut atas pelayanannya yang tidak baik untuk diperbaiki kemudian. Ketika kemudian memarahi aparatnya agar lebih baik melayani public, maka tindakannya membuat simpati publik. Namun tatkala public justru yang dimarahi, maka antipati pun terbangun karenanya.

Kebiasaan marah bisa membuat pejabat menjadi tuli dari keluhan public. Dengan demikian kecenderungan exit pun berkembang. Oleh karenanya, pejabat mesti memiliki composure seperti Borstein (1996) sebutkan. Bila demikian, maka voice disikapi dengan ketenangan batin, bukan dengan kemarahan. Dengan kejernihannya, auranya dapat dijaga untuk kemudian dipahami akar masalah yang berkembang untuk diurut penyebabnya sehingga menghasilkan keputusan yang cerdas. Pelibatan pemuka agama, kalangan perguruan tinggi dan pemuka adat menjadi penting untuk diajak diskusi dalam mencari solusi.

Bisa jadi voice warga menjadi input atas keburukan pelayanan yang diberikan aparatnya. Kemarahan pejabat terhadap aparatnya menjadi logis untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Namun ketika pejabat senantiasa marah-marah dalam menghadapi pihak yang bertanya dan mencari kejelasan pelayanan bawahan yang bertugas, maka pejabat pemarah tersebut menjadi tidak layak pada tempatnya. Oleh sebab itu, era pelayanan publik justru memerlukan pejabat yang ramah keluar dan bisa marah kedalam agar publik menjadi simpati dibuatnya dan aparat jera berbuat curang atau mengabaikan kepentingan publik sang majikan.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad.

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B-14 No 23 Cipadung kota Bandung 40614