FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

: 15 April 2014

: 12.30 WIB

: Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung

Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad bersama Imparsial menyelenggarakan Diskusi Publik “Melawan Lupa: Agenda HAM dalam Pemilu 2014”. Acara akan diselenggarakan pada Selasa, 15 April 2014 di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung. Akan hadir sebagai pembicara yaitu Al Araf (Imparsial), Jaleswari Pramodhawardhani (LIPI), Sumiarsih (Koordinator Unjuk Rasa Kamisan),  dan Muradi (FISIP Unpad).

PR, 18 MARET 2014

Belanja SuaraGong kampanye berintegritas telah ditabuh di sejumlah tempat. Bisa jadi kampanye sebagai arena belanja suara yang ditentukan tanggal 9 April mendatang. Tidak heran sejumlah caleg sudah mulai deg-degan karena takut dirinya tidak bisa belanja suara sebanyak mungkin untuk mengantarkan dirinya menjadi legislator. Mungkin saja caleg yang demikian merasa bahwa kehadirannya bukan untuk rakyat, namun untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang berjenjang seperti Maslow (1957) tuliskan. Bisa jadi, caleg yang demikian ingin memenuhi kebutuhan fisik, keamanan, social sampai pada aktualisasi diri sekaligus.

Pantas banyak yang jor-joran untuk meraih kedudukan wakil rakyat. Bisa jadi bukan hanya warisan karuhun yang dilegonya, tidak juga cukup meminjam kepada rentenir, namun juga sejumlah tempat keramat pun dijambanginya. Tidak heran untuk urusan yang terakhir sejumlah kuncen yang terpencil pun dicarinya agar bisa mengantarkannya ke tempat keramat untuk ngalap berkah. Tidak cukup itu, dukun pun dicarinya untuk dimintai jimat dan sejumlah ramalan atas nasib dirinya dalam pencalonan tersebut.

Atas sejumlah wangsit dan saran dukun, mengunjungi konstituen pun menjadi rajin. Sejumlah caleg bukan hanya membawa janji dan harapan manis, namun bisa membawa jimat untuk menundukkan hati rakyat agar pada waktunya pilihan jatuh pada dirinya. Tidak heran bila popular consultation-nya Ranny (1996) tidak lebih dari usaha merayu agar mendukung dirinya ketimbang mendengar dan mendiskusikan langkah untuk mensejahterakan rakyat secara kongkrit.

Sejumlah upaya diatas sudah dibaui rakyat dengan cerdas sejalan dengan maraknya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah politisi. Bahkan penyunatan sejumlah fungsi KPK pun diperkirakan rakyat agar ke depan lembaga anti rasuah tersebut tidak lagi berdaya memberangus korupsi dengan cepat dan tuntas. Itu berarti keleluasaan politisi untuk melakukan korupsi bisa semakin terbuka sehingga akan lebih cepat lagi membayar utang yang dipinjam untuk membeli kursi kekuasaan di legislative.

Pasar Suara

Kampanye Pemilu legislative 2014 bertambah seru oleh sejumlah caleg yang ingin berharta dan bertahta. Perebutan suara rakyat pun bisa semakin ramai. Pasar suara pun bisa diperebutkan dengan sengit. Hanya saja sejumlah caleg akan mengincar pasar suara tradisional yang mudah dan murah. Dengan pedekate terhadap pemuka agama ataupun adat, kelompok ini sudah dapat dijaminkan suaranya. Bahkan dipercaya jika membeli suara dari kelompok ini tidak memerlukan kapasitas diri yang mumpuni, cukup dengan menjual angin surga ditambah sembako murah sudah bisa mendapatkan simpatinya.

Berbeda lagi dengan kelompok supermarket. Kelompok ini menjadi pasar yang harus diyakini jika nasibnya dapat diperjuangkan di legislative tatkala dirinya tampil menjadi anggota didalamnya. Mendekati kelompok ini, tidak cukup janji surga dan sembako murah saja, namun memerlukan kapasitas diri serta keberanian untuk berkontrak politik. Dengan demikian keberanian tersebut menunjukkan kesungguhan berjuang untuk rakyat ketimbang memenuhi kebutuhan diri dan kelompoknya.

Pasar lainnya bisa berbentuk boutiq. Ini lebih ekslusif sehingga kualitas disini lebih bagus dan pinilih. Tidak semua caleg berani memasukinya, selain diperlukan kapasitas yang memadai, juga kapabilitas. Tanpa modal yang kuat, bisa saja caleg ditelanjangi di pasar ini, atau dicemoohkan secara serempak. Oleh karena itu, kampus menjadi bagian dari boutiq yang prestisius. Hanya saja sejumlah caleg tidak terlalu suka memasukinya secara terbuka karena jumlahnya sedikit serta harganya yang mahal untuk kocek intelektual sejumlah caleg.

Daya Beli

Daya beli caleg tidak lagi pada sejumlah modal material dan andalan tempat keramat dan dukun, namun juga kapasitas intelektual dan pemahaman lapangan kelegislatifan. Itu berarti bahwa caleg tidak cukup dengan memajang gelar akademiknya, namun juga harus memiliki kemampuan akademis. Tatkala gelar akademik tidak sepadan dengan kemampuannya, maka tuduhan miring pun harus siap diterima. Demikian halnya ketika janjinya tidak sanggup dipenuhi, maka kepercayaan pun akan segera terpuruk pula.

Dalam new public service-nya Denhardt (2004), lapangan perjuangan legislator bukan sebatas konstituen saja, namun sudah meluas ke ranah citizen. Itu berarti bahwa legislator yang sukses akan memerjuangkan citizen secara all out tanpa memikirkan pengembalian modal serta menabung untuk periode berikutnya. Tatkala hal demikian tidak dapat diwujudkan maka kekecewaan rakyat semakin bertumpuk sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi politik dalam hal memilih wakilnya.

Pembekalan oleh parpol bisa menjadi bekal untuk menguatkan tekadnya. Namun tekad tidak cukup tanpa daya beli yang memadai. Daya beli social, politik dan ekonomi menjadi perlu. Kemampuan bergaul di masyarakat serta track record dalam sejumlah organisasi yang diikutinya bisa menjadi daya beli yang cukup baik kendati secara ekonomi tidak memadainya. Dengan daya beli seperti itu, leadershipnya terasah dan dapat dipercaya untuk membawa aspirasi rakyat di gedung perwakilan. Figure seperti itu dipercaya pula tidak akan mendengkur saat sidang, tidak legeg ketika bertandang ke rakyat dan tidak akan terlibat dalam bancakan anggaran.

Pemilu 2014 tampaknya harus menampilkan caleg yang memiliki daya beli social-politik memadai, mengingat telah mulai bergeser dari pasar suara tradisional ke supermarket dan kelak boutiq pun semakin banyak. Tugas parpol untuk mengutus kadernya yang memiliki daya beli keduanya, ketimbang hanya daya beli ekonomis saja. Dengan demikian angka golput pun bisa ditekannya dengan signifikan sejalan dengan kapasitas legislator yang sanggup menampung memerjuangkan dan menggoalkan sejumlah aspirasi citizen dalam perjuangan politiknya.***

Penulis adalah Kepala LP3AN dan Pengajar pada Jurusan llmu Administrasi Negara FISIP-Unpad

Alamat: Kompleks Vijayakusuma B-14/23 Cipadung kota Bandung 40614