FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Universitas Padjadjaran mengirimkan lima mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam Ajou International Summer School (AISS) 2015, di Ajou University Korea, yang diselenggarakan mulai 30 Juni hingga 7 Agustus 2015 mendatang. Kegiatan ini merupakan agenda rutin program pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun, sebagai bentuk implementasi kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Ajou University.

Ajou-Summer-2015
Kelima mahasiswa Unpad yang akan mengikuti kegiatan Ajou International Summer School di Korea berfoto bersama Wakil Rektor III Unpad, Dr. med. Setiawan, dr., Kepala UPT Kerja Sama Unpad, Dr. Anne Nurbaity, dan Sekretaris UPT Kerja Sama Unpad, Kasno Pamungkas, M. Hum *

Kelima mahasiswa yang terpilih telah melewati lima tahap proses seleksi dari 90 peminat, yang dilaksanakan di Kantor UPT Kerjasama pada bulan Maret – April 2015. Mereka adalah Adinda Aditya Mahakita (FISIP), Muthia Evirayani (FISIP), Nea Maryami Ningtyas (FISIP), Zuhaira Husna Fatma (Fakultas Kedokteran), dan Choerunnisa Zula (Fakultas Ilmu Budaya).

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan mahasiswa 20 negara itu akan diawali dengan orientasi dan field trip selama tiga hari ke Jeju Island, sementara perkuliahan akan dimulai pada 1 Juli 2015.

Sebagai persiapan dalam mengikuti program ini, para peserta terlebih dahulu diberikan pembekalan yang dilaksanakan pada 22 Juni 2015 yang dihadiri Kepala UPT Kerjasama Unpad, Dr. Anne Nurbaity, Sekretaris, Kasno Pamungkas, M.Hum, Kasubag Budi Widarsa Surya serta sejumlah staf UPT Kerja Sama Unpad. Pada kesempatan itu Anne berharap agar para peserta dapat memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai kesempatan yang mereka ikuti pada kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan wabah penyakit Mers yang sedang melanda di Korea, kelima mahasiswa tersebut disarankan untuk memahami dengan seksama semua petunjuk yang telah diberikan oleh Ajou University dan KBRI di Seoul. Anne juga menambahkan bahwa setelah kembali ke Indonesia, mereka akan diminta untuk berbagi pengalaman kepada mahasiswa Unpad lainnya pada acara Returnee Exchange Seminar yang merupakan bagian dari program internasionalisasi Unpad yang dilaksanakan rutin oleh UPT Kerja Sama Unpad.

Setelah acara pembekalan, para mahasiswa diterima oleh Wakil Rektor III Unpad, Dr. Setiawan. Selain menyampaikan apresiasi dan turut melepas delegasi, Dr. Setiawan, menyampaikan bahwa kegiatan AISS 2015 tahun ini memberi tantangan dan pengalaman tersendiri bagi kelima mahasiswa tersebut, karena waktunya bersamaan dengan puasa Ramadan , terlebih mereka akan merayakan Idul Fitri di Korea. Beliau berharap delegasi yang membawa nama Unpad ini juga mampu meningkatkan reputasi Unpad di dunia internasional.*

Pikiran Rakyat, 23 Juni 2015

Asep Sumaryana (AN)

Oleh : Asep Sumaryana

Jika seorang sarjana dituntut mampu bertutur runtut, berpikir kritis serta menulis sistematis, maka penggemblengannya membutuhkan ketahanan mental dan intelektual yang memadai agar kanuragannya bisa menyerap. Dampaknya, bisa saja banyak yang harus meninggalkan padepokan seperti halnya dalam banyak audisi yang diciptakan sejumlah stasiun teve. Hanya saja sejumlah perguruan tinggi (PT) sering enggan kehilangan mahasiswanya karena takut dipromosikan negative sehingga peminat ke perguruan tersebut semakin menyusut.

Bisa saja banyak yang lulus sejumlah matakuliah karena komponen penilaian penyebabnya. Namun ketika memasuki sesi akhir, banyak yang kemudian menganggapnya sebagai uji nyali karena harus mengasah logikanya, memaksimalkan silogismenya bahkan membangun skeptisnya. Belum lagi harus dipertahankan dalam forum seminar dan sidang yang melibatkan sejumlah pengujinya. Pantas jika sarjana menjadi waspada permana tingali karena tidak mudah percaya atas kondisi yang ada dihadapannya, kekritisannya berkembang atas apa yang terjadi. Disitulah perbedaan derajatnya antara mahasiswa dengan sarjana.

Bebegig

Tidak mudah menjadikan sarjana sebagai sosok kritis. Bisa jadi banyak yang sama seperti mahasiswa ketika sudah sarjana, yang lebih celaka lagi bila tidak ada perbedaan antara sarjana dengan lulusan SLTA. Bila hal terakhir yang ada, maka bisa saja masa jadi mahasiswa ataupun sarjana ditempuh bukan dengan perjuangan kebatinannya. Pantas dikatakan demikian, karena pelayanan akademik sering disamakan dengan pelayanan travel yang mudah dan nyaman walau biaya mahal.

Pendidikan justru penggemblengan seperti halnya para suhu yang mengajarkan ilmu kanuragan dahulu kala, atau para ajengan yang menularkan ilmu agama. Semua perlu ditekuni sepenuh hati, bila tidak, boleh jadi yang bersangkutan dibiarkan meninggalkan padepokan tanpa hasil. Tidak ada pesantren ataupun padepokan yang menghendaki peserta didiknya lulus semuanya. Kelulusan ditentukan kesungguhan menekuni ilmu yang diajarkan didalamnya. Dengan demikian, materi tidak menentukan semuanya sehingga kualitas diri akan muncul seperti halnya orang mengasah batu akik sampai keluar keistimewaannya.

Kemanjaan menjadi awal berkembangnya pembuatan tugas akhir yang dibuatkan pihak lain. Banyak yang tiba-tiba menyodorkan usulan penelitian yang ternyata tidak dipahaminya ketika didiskusikan. Tanpa bosan penulis mengasahnya agar kesarjanaannya persis seperti batu akik yang telah diasah. Tidak heran bimbingan tugas akhir berupa diskusi untuk mematangkan ide dan alur piker yang diimplementasikan dalam buah karyanya. Boleh jadi mulai banyak yang mulai tidak suka seperti halnya ketidak-sukaan dirinya menjadi mahasiswa yang dipaksakan sejumlah orangtuanya.

Mungkin saja kondisi diatas didesakan sejumlah pihak yang ingin dirinya menjadi jawara tanpa belajar silat. Menjadi sarjana tanpa menyusun tugas akhir pun dimungkinkannya. Dampaknya, kepalsuan berkembang sehingga banyak sarjana yang tidak seperti sosok intelek, atau persis jawara yang hanya pakaianya berpangsi ria tanpa kapasitas kejawaraan. Kalau sudah begitu, bisa jadi ijasah palsu pun berkaitan dengan hasrat sejumlah pihak untuk menjadi bebegig akademik yang berpakaian sarjana tanpa kebernasan isinya.

Kekesed

Sejumlah elemen PT sedang mendiskusikan skripsi sebagai tugas akhir seperti dilansir PR (20/6/15). Esensinya justru ingin mengembalikan wibawa akademik agar tidak dijadikan kekesed kepentingan sejumlah pihak. Penulis setuju dengan rector ITB yang masih mempertahankannya. Tinggal bagaimana agar tikus-tikus yang menggerogoti wibawa skripsi diberangus dan tidak diberi ruang gerak yang leluasa. Untuk itu kebanggaan atas tulisan sendiri yang teruji di depan penguji patut terus ditonjolkan untuk meminimalisir praktik memproyekkan penulisan karya tersebut ke pihak lain.

Melalui beragam tugas yang dijejalkan sejak semester awal, semestinya menjadi pembuka kemampuan menuangkan pikirannya secara sistematis serta pematangan emosinya. Semakin cerdas emosinya semakin tenang batinnya menghadapi persoalan yang ada seperti Goleman (2003) tuliskan. Untuk itu jika KBK dikembangkan, maka keterampilan menggunakan akal dan emosinya semakin baik. Namun untuk itu, kompetensi dosen untuk ing madyo mangun karso dan tut wuri handayani menjadi penting sehingga kebanggaannya terletak pada sukses yang diraih muridnya.

Boleh jadi untuk itu semua, dosen tidak direcoki oleh urusan politik, ketahtaan bahkan kehartaan. Dosen didorong tetap menjadi pengayom dan mitra diskusi muridnya. Tidak heran jika penyediaan waktu bimbingan bagi muridnya menjadi penting agar tidak sulit dicari atau memaksakan kehendak sendiri. Dengan demikian, penggemblengan terhadap muridnya seperti di padepokan silat menjadi penting untuk membentuk karakter unggul yang diperlukan bangsa ini.

Pemudahan menjadi sarjana bisa jadi sudah lama berulang dan berbuah melepuhnya sendi kehidupan bangsa ini. Ketika korupsi berkembang, boleh jadi disumbang oleh prilaku sarjana yang serba ingin gampang sejak di kampusnya. Bila demikian adanya, praktik pelecehan skripsi pun sudah berlangsung sejak lama pula sehingga uang seringkali dijadikan andalan untuk meloloskan kepentingannya. Pantas jika tidak semua bahan material yang menjadi mahasiswa bisa menjadi sarjana. Saringan akademik dengan gemblengan yang ideal bisa menyaring mahasiswa yang pantas menjadi sarjana dan yang tidak. Yang tidak layak dipastikan kena drop out.

Bisa jadi dunia pendidikan tinggi sedang diintervensi untuk dijadikan kekesed kepentingan sejumlah pihak yang ingin gampang meraih sarjana. Bukan saja politisi yang menyusup menjadi gurubesar, namun juga terbuka kemungkinan penggunaan kekuasaan untuk meloloskan mahasiswa tertentu untuk menjadi sarjana. Dosen yang rapuh mentalnya bisa mudah diintervensi sehingga dalam dunia seperti itupun diskriminasi bisa terbentuk. Oleh sebab itu, seluruh pihak perlu memahami dunia pendidikan tinggi agar memaknai esensi skripsi sehingga tidak mudah melecehkannya.

Instrospeksi diri menjadi penting dilakukan seluruh elemen pendidik, pengelola pendidikan tinggi agar tidak hanya mengejar kuantitas mahasiswa saja, namun perlu memerhatikan kualitasnya agar pelecehan akademik dapat dihindarkan. Bila tidak, maka kelahiran birokrat ogoan, lemah moral, pinter kodek serta mudah melacurkan asset bangsa demi ambisinya tidak mustahil akan mengencang dan semakin sulit memberangus hama bangsa.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP-Unpad

Pikiran Rakyat, 18 Juni 2015

Asep Sumaryana (AN)

Oleh : Asep Sumaryana

Staf Pengajar Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Dana aspirasi (dasi) kembali menggelinding di pembahasan APBN tahun ini. Konon setiap anggota DPR mendapat jatah sekitar 20 miliar, itu berarti akan ada 11,2 triliun rupiah dana rakyat yang keluar melalui pintu para pengawas pembangunan negeri ini. Padahal dalam konsepsi administrasi, pengawas tidak berfungsi sebagai pelaksana apalagi mengelola dasi. Bila demikian adanya, bisa jadi pengawas tersebut kehilangan gigi sehingga tidak berdaya mengangkangipraktik sesat yang selama ini banyak berjalan.

Banyak kepentingan mulai dari anggota dewan itu sendiri, tim sukses atau konstituen yang mengusung anggota melenggang memasuki Senayan. Boleh jadi juga sebagai upaya pemenuhan janji pribadi ketika dirinya berteriak dalam kampanye. Kemasan kepentingan umum menjadi pakean mulia untuk membayar hutang pribadinya kepada rakyat yang sudah cenderung berseberangan seperi Tajuk Rencana PR (11/6/15). Dananya bisa digunakan untuk pengecoran jalan di dapilnya sehingga mengharumkan nama dirinya. Padahal bisa jadi dirinya juga menyunat sebagian dana untuk kepentingan sendiri. Dengan demikian, dasi bisa menjadi media untuk penyalahgunaan fungsi serta penyimpangan anggaran itu sendiri.

Omdo

Resistensi atas dasi lebih disebabkan karena orientasi ke konstituen sudah berlalu, seperti Oetomo (2008) utarakan. Kini zamannya sudah berada pada ranah citizen. Demikian halnya dengan pelayanan publik tidak mengenal konstituen seperti dipesankan UU 25 /2009. Demikian halnya ketika setiap program pemerintah harus dapat diakses rakyat seperti UU no 14/2008, isyarat konstituen sudah semakin jauh ditinggalkan. Pantas jika Denhardt (2004) menyebutnya era sekarang sebagai new public service (NPS). Itu berarti bahwa penyusunan anggaran menjadi media kontrol agar rencana pembangunan yang diterjemahkan pada anggaran tidak menjauhi pelayanan publik yang prima.

Boleh jadi dasi muncul karena posisi strategis DPR dalam menyetujui atau tidak rancangan RUU APBN. Agar pengesahannya menjadi UU lancar, terbuka peluang untuk menyusupkan anggaran yang diatanamakan dirinya. Bila posisi ini dijadikan dagang sapi, boleh jadi aspirasi rakyat yang disampaikan sejumlah anggota dewan pun menjadi dagangan politik juga. Terlaksanakanya gelontoran dasi bisa mendangkalkan fungsi pelayanan publik oleh pemrintah karena didalamnya terdapat peluang sesat yang dilakukan berbarengan dengan para pengawasnya itu sendiri. Oleh sebab itu, dasi menjadi malapetaka anggaran sehingga bancakan APBN bisa berkembang di sejumlah pengelola negara.

Mungkin saja selama ini rakyat menuduh anggota dewan omdo. Mulutnya manis ketika dirinya belum menjadi wakil rakyat, namun pahit setelahnya. Bisa jadi rakyat bercermin dari pengalaman sehingga golput meningkat. Voice rakyat hanya didengar ketika kampanye saja, setelahnya masa reses pun sering tidak digunakan mendengarkan aspirasi, kecuali datang untuk ceritera succes story. Dampaknya exit mulai berkembang yang kemudian ingin dibungkam melalui dasi agar loyalty seperti Hirschman (1970) bisa dikokohkan sekaligus membersihkan stigma omdo.

Kompetensi

Jika anggota DPR dianggap sebagai pemimpin, maka dirinya pastilah piawai menyusun visi seperti Snyder (1996) tuliskan. Namun boleh jadi dirinya tidak mampu mengawal nilai sehingga pencapaian visi ditempuh dengan melanggar nilai. Ketika kebutuhan dirinya mencuat, nilai pun dapat dikorbankannya seperti Dananjaya (1986) ungkapkan. Fungsi legislasi, anggaran dan control pastilah dimaksudkan agar kepentingan rakyat tidak dikorbankan, bukan memperalatnya untuk memuaskan kebutuhan pribadi dan kelompoknya.

Bila seluruh fungsi diatas digunakan sejumlah anggota dewan untuk hal diatas, maka dirinya justru terjerat dalam praktik yang smestinya dihindarinya. Dampaknya couragenya tidak dijalankan untuk mengontrol pelaksaan pelayanan publik pemerintah, namun justru disibukkan untuk mengurusi dan memuluskan dasi itu sendiri. Kecenderungan lainnya adalah kewibawaan dewan menjadi pudar karena keterlibatan sejumlah anggota dalam bancakan anggaran dengan oknum birokrat.

Agar hal diatas tidak berkepanjangan, Bowman (2010) memandang jika pemimpin patut memiliki kompetensi teknis, etika dan leadership. Itu berarti bahwa setiap anggota dewan patut menyadarinya. Dengan kompetensi teknisnya, maka anggota dewan dapat melakukan fungsi pengawasannya dengan cermat dan akurat. Kondisi seperti itu mengokohkan couragenya agar digunakan menegakklan aturan yang telah disepakatinya. Dikawal dengan kompetensi nilai, maka kebutuhannya tidak boleh mengalahkan nilai yang menyelimutinya.

Kunci dari kompetensi diatas adalah leadership. Melalui kompetensi ini dirinya tidak menjadi obyek permainan kelompok yang mengitarinya dan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pihak seperti itu. Sebagai penyambung lidah rakyat, anggota dewan mesti mampu memengaruhi seluruh pihak terkait agar kepentingan rakyat jangan dinodai. Kesuksesan melaksanakan kompetensi seperti itu menunjukkan keberhasilan parpol pengusungnya dalam membina dan mengantarkan kadernya menjadi wakil rakyat yang handal. Dengan demikian, harmonisasi elite parpol menjadi taruhan kesuksesan kadernya untuk bekerja dan mengabdi kepada negeri secara all out.

Ketiga kompetensi diatas mempercepat terwujudnya good governance seperti UNDP kehendaki. Legislatif akan mampu melacak perselingkuhan anggaran yang merugikan bangsa dan negara, bukan menjadi aktor didalamnya. Dalam konteks seperti ini juga prilaku omdo akan bisa dihindari sehingga tidak harung gampung dalam mengumbar janji. Sejalan dengan akses informasi yang deras, kebohongan akan dengan mudah dilacak dan stigma omdo akan nyakompet-daunkeun untuk seluruh anggota dewan. Dengan mudah pula rakyat segera menyimpulkan jika dasi menjadi alat pemuas kebutuhan sejumlah anggota dewan dengan selimut kepentingan rakyat.

Menggelindingnya kembali dasi dalam pembicaraan publik, boleh jadi mumcul pertanyaan yang mempertanyakan pihak yang diuntungkannya. Bisa jadi dasi didorong sejumlah anggota dewan untuk kepentingan penghimpunan pemilukada, atau juga bisa menabung untuk kepentingan politik menjelang pemilu yang akan datang. Mungkin saja untuk mengganti biaya politik sebelumnya. Dengan demikian, upaya mensukseskan dasi yang dikelola anggota legilatif akan sama saja dengan upaya membuka praktik korupsi yang sudah dianggap musuh besar bangsa ini.***

Penulis adalah Kepala Departemen llmu Administrasi Publik FISIP –Unpad

Di Bulan Ramadhan yang penuh berkah, Departemen Sosial Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UNPAD mengadakan acara NGABUBURIT DAN BUKA PUASA BERSAMA Rabu, 24 Juni 2015 Berlokasi di Yayasan Lemorai Timor. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa Universitas Padjadjaran Dengan 15rb rupiah kamu sudah mendapat makanan+tajil buka puasa, transport dan donasi.

Yuk segera daftar ketik Nama_Jurusan_Angkatan kirim ke 085658423276

 

NgabuburitYayasanLemorai

https://twitter.com/hiunpad

Pencari kerja antre mengisi data diri saat melamar pekerjaan di salah satu stan pada IKA Unpad Job Fair di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Kamis (4/6/2015).

melamar-kerja-ika-unpad-job-fair-_-1_20150604

Bursa kerja yang berlangsung dua hari dan diikuti 32 perusahaan tersebut akan menjaring ratusan tenaga kerja.

Departemen Kajian dan Strategis BEM FISIP Unpad, menyelenggarakan Kuliah Umum dengan Tema “Modernisasi & Pemerataan Teknologi Informasi Di Indonesia Dalam Persaingan Regional & Internasional”

Pemberi Materi : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Rudiantara

Hari/ Tanggal Sabtu, 6 Juni 2015
Waktu 09.00 – 13.00 WIB
Tempat Auditorium Pascasarjana FIKOM Unpad

POSTER KULIAH UMUM Isi

 

: 3 Juni 2015

: 8.30 – 11.00 WIB

: Executive Lounge Lantai 2, Gedung Rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung

 

Pertengahan Mei 2015 lalu, keriuhan terjadi di kancah politik nasional ketika mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, merespon pernyataan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang mengatakan upaya pemberantasan mafia migas di era pemerintahan sebelumnya selalu berhenti di kantor kepresidenan.

Sebelumnya pada pertengahan Desember 2014 lalu, Menteri Perekonomian RI, Sofyan Djalil, juga pernah mengatakan, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika karena kesalahan kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan era sebelumnya. Tentu saja pernyataan tersebut mendapat respon “panas” dari kubu yang dituding.

Presiden RI, Joko Widodo, sendiri juga beberapa kali melontarkan pernyataan yang mengundang perdebatan politik. Pada April 2015 lalu, Presiden Joko Widodo, merespon polemik terbitnya Peraturan Presiden tentang Pemberian fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak 100% mengetahui seluruh perpres yang ditandantanganinya. Yang paling terkenal adalah ucapan “Bukan Urusan Saya” yang dahulu sering dilontarkan Presiden Joko Widodo.

Seakan ingin mengantisipasi terjadinya blunder komunikasi, Istana Kepresidenan akhirnya menunjuk Teten Masduki dan Sukardi Rinakit sebagai tim komunikasi yang bertugas memaparkan lebih lanjut kebijakan dan pernyataan Presiden. Belum satu bulan bekerja, masih perlu waktu untuk melihat hasil kerja dari duo tim komunikasi itu.

Ada apa dengan komunikasi politik pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla? Untuk membahas hal tersebut, Universitas Padjadjaran mengundang para wartawan menghadiri kegiatan Unpad Merespons bertema “Komunikasi Politik Kabinet Kerja Joko Widodo – Jusuf Kalla” pada:

Hari: Rabu, 3 Juni 2015
Pukul: 8.30 s.d 11.00 WIB
Tempat: Executive Lounge Lantai 2, Gedung Rektorat Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

Narasumber:

  • Fachry Ali, MA, PhD. (Peneliti dan penulis buku-buku politik);
  • Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd. (Dosen Komunikasi Politik Fikom Unpad);
  • Moh. Ridlo Eisy, Ir, M.Si. (Praktisi media dan anggota Dewan Pers Indonesia).

Moderator : Dr. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si. (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad).

Panitia mengharapkan bapak/ibu wartawan media massa melakukan konfirmasi kedatangan dengan mengirimkan SMS ke panitia sebelum hari pelaksanaan.

Format SMS: HADIR DISKUSI [NAMA LENGKAP][MHS/DOSEN/UMUM/MEDIA]
Kirim ke: 081321108399 (Wati Sukmawati)

06 komunikasi politik JOKOWI

Beasiswa Pemimpin Bangsa adalah program beasiswa pendidikan terpadu bagi mahasiswa berprestasi dari kalangan dhuafa di Perguruan Tinggi Negeri dengan pola asrama.

Latar Belakang – Beasiswa Pemimpin Bangsa

  1. Banyaknya lulusan SMA dan mahasiswa di PTN yang berprestasi dari kalangan dhuafa yang terkendala biaya pendidikan dan bea-hidup
  2. Perlu upaya sistematis untuk membangun mental dan karakter mahasiswa agar tidak sekedar memiliki prestasi akademik, akan tetapi juga memiliki jiwa kemandirian, kewirausahaan, kepemimpinan dan kemuliaan akhlak
  3. Perlunya gerakan kaderisasi calon-calon pemimpin negeri yang memiliki integritas keilmuan dan moral.

Info :

BeaSiswa Pemimpim Bangsa

Sumber :

https://twitter.com/bemfisipunpad

http://www.sinergifoundation.org/beasiswa-pemimpin-bangsa