FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam mengukur kinerja pemerintah merupakan anak kandung reformasi. Tersentralnya kekuasaan membuat kinerja pemerintah sulit diukur, transparansi tak hadir, dan kontrol publik yang lemah.

demokrasi_by_mhsahin

Masyarakat kini dengan mudah menyampaikan aspirasi karena dekat dengan pengambil kebijakan di daerah, otonomi daerah membuat kompetisi politik semakin luas, munculnya aktor-aktor politik baru yang menggeser konfigurasi kekuasaan, dan berkembangnya strategi-strategi baru untuk memperjuangkan demokrasi. Namun dalam langkah-langkah desentralisasi yang dilakukan pasca reformasi, bukan tanpa cacat. Masih banyak hal yang perlu dibenahi, karena desentralisasi membuat kita ditengah-tengah. desentralisasi baik, jika perangkat pendukungnya juga baik termaksud tata kelola pemerintahan dan watak birokrasi yang baik serta melayani, namun desentralisasi juga akan berakibat buruk jika perangkat-perangkat pemerintahan daerah berdinamika sebaliknya.

Dalam Regional Worshop Reorientasi Gerakan Masyarakat Sipil di Era Demokrasi dan Desentralisasi yang diadakan oleh Yayasan Satunama di Hotel Mercure Regency, Caroline Paskarina akademisi FISIP Universitas Padjajaran, mengatakan bahwa meski kita sudah mendapatkan beberapa manfaat dari desentralisasi kuasa dengan semakin meningkatnya kontol publik terhadap bekerjanya pengelolaan urusan-urusan publik. Namun, dalam banyak pengalaman di Indonesia nampaknya idealisme desentralisasi tak berbanding lurus dengan realitas yang terjadi.

Meski desentralisasi sangat dekat dengan proses demokratisasi, lanjut Caroline, dinamika demokratisasi pasca 1998 melahirkan variasi praktik desentralisasi : Legislative VS Executive Heavy, Sentralisasi VS Desentralisasi, dan Administrasi VS Politik.

Menilai terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, hasil riset Power,Welfare, and Democracy yang dilakukan Universitas Gadjah Mada tahun 2014 menunjukan presentasi terbesar narasumber mengatakan bahwa kendati tidak ada perubahan aturan main demokrasi dalam lima tahun terakhir, tapi ada kecenderungan membaik. Hal ini dapat dilihat semakin menguatnya institusi demokrasi yang dinilai oleh responden.

No Kelompok dan Jenis Institusi Demokrasi Membaik Memburuk Tidak Berubah
1. Kewarganegaraan 30 % 24 % 43 %
2. Perwakilan / Represntasi 29 % 24 % 43 %
3. Tata Kelola Pemerintahan 26 % 26 % 45 %
4. Masyarakat Sipil 45 % 18 % 34 %
RATA RATA 33 % 23 % 41 %

Penekanan pada pembuatan aturan main demokrasi tidak berbanding lurus dengan penguatan aspek substansi dari aturan main tersebut. Banyak aturan main dengan orientasi yang ideal telah dikeluarkan pusat dan daerah, namun sangat lemah disisi substansi dan implementasi.

Menurut Caroline, dalam desentralisasi dan demokratisasi ada tiga ranah politik lokal yang menjadi sasaran pengaturan, diantaranya pemilihan kepala daerah (UU No. 22 Tahun 2014 dan Perppu No. 1 Tahun 2014), penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 dan Perppu No. 2 Tahun 2014), dan desa (UU No. 6 Tahun 2014). Pengaturan ketiganya, menentukan kadar demokratisasi ditingkat lokal.

Oleh : Asep Sumaryana

Bukan hanya minuman keras yang oplosan, birokrat pun bisa demikian adanya. Jika miras oplosan masuk kategori murah dan membahayakan pemakainnya, birokrat oplosan pun membahayakan rakyat yang dilayaninya. Dampaknya, pelayanan public bisa menjadi mahal, berbelit dan bahkan menempatkan dirinya sebagai majikan yang harus dilayaninya. Potret ini masih bertebaran di sejumlah organisasi public dan bisa menjadi penyebab lambannya reformasi birokrasi yang telah digulirkan.

Sebagaimana oplosan, birokrat sejenis ini bisa berangkat dari suap menyuap yang mendudukkan dirinya menjadi pelayan public. Lantaran sejumlah uang yang disuapkan, maka dengan mudah dirinya lolos seleksi untuk menduduki jabatan tertentu. Dioplos dengan kompetensi yang rendah sebagai output pendidikan abal-abal yang hanya menjual ijasah, mendorong prilaku pangrehnya menguat. Belum lagi lingkungan yang materialisme akan semakin mengokohkan dirinya menjadi birokrat yang bisa menghalalkan segala cara demi pemenuhan syahwat yang bersemayam dalam dirinya.

Predator

Bila miras oplosan dihujat karena dampak yang ditimbulkannya seperti di Garut dan Sumedang belakang ini, maka birokrat oplosan bertebaran diseluruh peloksok tanah air. Rusaknya jalan raya ditimbulkan oleh ulah birokrat oplosan sehingga seorang gubernur harus menggertaknya di lapangan. Bancakan anggaran negara yang marak pun tidak lepas dari campur tangan birokrat sejenis itu. Bahkan penyelundupan migas atau kacaunya pendidikan saat ini disebabkan campur tangan birokrat tersebut yang telah menduduki posisi penting.

Bisa jadi integritas terhadap bangsanya demikian rendah karena dalam otaknya melulu keuntungan untuk dirinya. Gaya katak pun dijalankan demi mencapai tujuan cilimitnya. Semakin banyak yang masuk kategori ini semakin sulit penegakan hukum ataupun penataan ulang aparatur negara dilakukan. Kelompok birokrat tersebut bisa jadi menjadi predator bagi birokrat yang lebih bagus. Tatkala birokrat yang tulus dan jujur semakin tenggelam, bisa jadi habis dimangsa kelompok predator seperti itu.

Ketika dirinya menjadi petinggi, ajaran sesatnya bisa menghamai para yuniornya. Tidak heran bila seorang yunior di sebuah kementerian mengeluhkan kepada penulis bahwa sejumlah seniornya mendapatkan uang perjalanan dinas tanpa melakukan perjalanan tersebut. Sejumlah dokumen dan bukti pengeluaran dimilikinya. Pantas pengeluaran pemerintah bisa melebihi pengeluaran investasi sehingga focus pada pembangunan menjadi terganggu karena keterbatasan anggaran. Bisa jadi larangan kegiatan di hotel pun dimaksudkan untuk meminimalisir praktik birokrat sejenis ini.

Sebagai predator, birokrat jenis itu pastilah tidak memosisikan sebagai guiding vision sebagaimana pandangan Bennis (1989). Tidak ada teladan dalam dirinya kecuali keburukan dan kemunafikan. Semangat dipuji dan tidak suka dicela menonjol dalam dirinya sehingga bawahannya harus sami’na wa athona kendati pun salah dan mengingkari pengabdian kepada negaranya. Passion yang dikembangkan pun sebatas pemenuhan kepentingan dirinya. Tatkala tidak berkaitan dengan kuah beukah untuk dirinya, maka semangat pun langsung melepuh luluh. Baginya introspeksi diri tidak terlalu penting kecuali menganggap aturan yang ada dianggap sebagai enghalang pemuasan sahwat dirinya yang sedang mabuk kepayang.

Bila kedua hal diatas tidak dibangundalam dirinya, apalagi integrity. Feodalisme justru dikembangkan dalam dirinya agar menjadi centered people. Bila perlu seluruh kepulauan dan sumber daya alam yang terkandungnya pun dijualnya untuk mendapatkan keuntungan. Demikian halnya bila menjadi antek negara lain dianggapnya memberikan keuntungan, maka dirinya akan melakukan hal demikian kendati harus memangsa daging bangsa sendiri. Bisa jadi lagu kebangsaan pun tidak dihapal dan direnunginya dengan baik karena dalam otaknya tidak ditanamkan semangat pengabdian kepada negerinya.

Hipokrit justru dikembangkan untuk menutupi prilaku culasnya sehingga tampak seakan-akan ikhlas. Truth dari elemen bangsa dicarinya agar lebih dalam mengeruk asset bangsa ini. Dirinya akan tampak melawan penjajahan asing di depan media, namun menjadi patuh dibelakangnya. Sejumlah kecurangan yang ada dinegeri ini bisa jadi dikemas dengan sabda yang membangun kepercayaan untuk kemudian diingkarinya. Sayangnya semakin mudah informasi masuk ke depan mata rakyat, semakin mudah rakyat mengetahui jika negeri ini dikelilingi para predator yang bertopengkan pelayan rakyat.

Malpraktik

Memberangus birokrat oplosan mesti sistematis. Pertama, pandangan Bennis diatas bisa dijadikan panduan untuk menyisir track record sejumlah birokrat yang mencemari organisasi public. Kedua, ditelusuri ketika dirinya menekuni pendidikan serta memasuki dunia pengabdiannya. Tatkala praktik nerabas dijalankannya untuk memperoleh ijasah dan menjadi birokrat, bisa jadi kelayakannya menjadi pelayan public harus dicuci bersih dahulu. Ketiga, harus ditelusuri lingkungan yang berinteraksi dengannya. Bisa jadi factor ini menjadi penghasut terbesar sehingga dirinya menjadi perusak citra organisasi public, atau justru sebaliknya.

Untuk ketiga hal diatas diperlukan conviction dari elite birokrasi itu sendiri seperti Bornstein (1996) tuliskan. Dengan tekad tersebut, keteladanan diri harus ditonjolkan agar dirinya dapat didengar dan dipatuhi oleh bawahannya. Dengan conviction tersebut, character yang bertumpu pada kejujuran, kepercayaan diri serta kehormatan harus terus digelorakan diseluruh birokrat yang ada. Dengan demikian composure terus dibangunnya juga agar batinnya terjaga dari ketenangannya sehingga keputusannya senantiasa jernih dan ceras. Untuk itu aspek courage pun harus menjadi bagian tidak terpisahkan dalam diri setiap pemimpin birokrasi agar pengkhianat rakyat dan negeri ini dapat diberangus dengan tegas.

Agar seluruh aspek diatas tidak malpraktik, maka competence perlu dimiliki para elitenya untuk dikembangkan danditularkan kepada seluruh elemen birokrasi. Setidaknya ada tiga kompetensi yang Bowman (2010) sebutkan, yakni teknis pekerjaannya agar tidak mudah dikecoh dan diperdayai birokrat oplosan, selanjutnya kompetensi etika agar dapat memandu dan mengarahkan seluruh jajarannya sesuai nilai yang ada serta leadership agar dirinya dapat digugu dan ditiru birokrat bawahannya. Dukungan tokoh agama dan pemuka masyarakat pun menjadi penting untuk menjadi pendeteksi dini kemunculan dan penyebaran kesesatan langkah birokratnya. Jika tidak bisa, maka birokrat oplosan akan terus berkembang dan menguasai negeri ini.***

Penulis adalah Kepala LP3AN dan Pengajar pada Prodi llmu Administrasi Publik FISIP-Unpad

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B-14/23 Cipadung kota Bandung 40614

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pakar ilmu politik dunia, Rod Hague, menyebut ada tiga unsur sistem pemerintahan presidensial, salah satunya adalah tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan legislatif.

Seminar Nasional “Sistem Presidensial yang Efektif Menurut UUD NRI 1945” di Bale Rumawat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Kamis (11/12).

Ironisnya, unsur di atas tidak tampak pada pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Guru Besar FISIP Unpad, Prof. H. Dede Mariana, M.Si. “Sekarang ini agak aneh, UU bisa diajukan oleh DPR (legislatif). Padahal itu hak Eksekutif (Presiden),” ungkapnya saat Seminar Nasional “Sistem Presidensial yang Efektif Menurut UUD NRI 1945” di Bale Rumawat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Kamis (11/12).

Padahal, lanjut Prof. Dede, Presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat di pemerintahan. Namun saat ini kekuasaan presiden seolah dipreteli. Proses pembuatan kebijakan lebih didominasi peran DPR. Namun, DPR nyatanya masih belum bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh pengamat politik Yudi Latief, Ph.D. Sistem presidensial akan berjalan efektif apabila pemimpinnya memiliki jiwa visioner. Presiden punya hak prerogatif untuk menunjuk menteri dan menjalankan wewenangnya.

Terkait “ketidakberdayaan” Presiden baru Indonesia saat menjalankan pemerintahan, Yudi mengemukakan ada beberapa masalah yang terjadi. Salah satunya ialah ketidakjelasan lembaga legislatif di Indonesia. Hal ini terjadi setelah MPR diturunkan kedudukannya menjadi Lembaga Tinggi Negara.

Dengan demikian, DPR memiliki kewenangan yang besar. Menurut Yudi, saat ini DPR seperti lembaga tertinggi untuk menjalankan pemerintahan. “Ini artinya tidak ada mekanisme check and balance dari parlemen, sehingga DPR bisa berbuat semena-mena,” kritiknya.

Ketidakjelasan tersebut juga berimbas pada kondisi politik saat ini. Prof. Dede menjelaskan politik Indonesia pascareformasi masih berjalan dalam tataran demokrasi prosedural. Hal ini ditandai menguatnya budaya politik orientasi parpol. Sikap ini berimplikasi melahirkan budaya politik transaksional.

“Segala tindakan politik akan selalu diujung-ujungkan dengan uang. Perumusan Undang-undang saja saat ini sudah ada praktik percaloan. Ini potret buram capaian demokrasi kita,” kata Prof. Dede.

Seminar ini digelar oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad bekerja sama dengan Pusat Studi Setjen MPR. Dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Studi Setjen MPR, Ma’ruf Cahyono, seminar ini menghadirkan para ahli ilmu pemerintahan, salah satunya ialah Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Bagir Manan.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Senin 8 Desember 2014 menyelenggarakan diskusi politik dengan pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan tema “Fundamentalisme dan Demokratisisasi”. Diselenggarakan di Ruang Seminar Gedung A Lt. 2 FISIP Unpad yang dimulai pukul 13.00.

DSC_2646 DSC_2641

PTN BH dan Remunerasi

Dekan FISIP Unpad mengundang semua Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada :

Hari Selasa, 2 Desember 2014

Waktu : 09.30 s.d. Selesai

Tempat : Gedung B Lantai 3 FISIP Unpad Jatinangor

Acara :

  1. Penjelasan PTN BH oleh Ketua Tim PTN BH (Warek III Unpad)
  2. Penjelasan Remunerasi oleh Warek II Unpad

00SeminarIpol2014 05SeminarIpol2014

 

FISIP Unpad menggelar acara Seminar Nasional Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dengan tema  “Masa Depan Demokrasi Indonesia”
Diselenggarakan di Bale Rumawat Rektorat Unpad Jatinangor pada Hari Sabtu, 29 November 2014
Dimulai Jam 09.00 s.d. 13.00 WIB

02SeminarIpol2014 01SeminarIpol2014

Acara ini dihadiri oleh pembicara seperti :

Dr. Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat),
Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M (Guru Besar Luar Biasa Fisip Unpad),
Prof. Dr. Drs. Dede Mariana, M. Si (Kepala Departemen Ilmu Politik),
Dra. Mudiyanti Rahmatunnisa, M.A., PhD., (Wakil Dekan I Fisip Unpad – Moderator),
Prof. Syamsuddin Haris, M.Si (Pengamat LIPI)

 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran menyelenggarakan Lokakarya Kurikulum yang diselenggarakan di Kampus FISIP Jatinangor pada Tanggal 26 s.d. 27 Novermber 2014

LokakaryaKurikulum2014-2