FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa akan mulai diimplementasikan pada 2015 mendatang. Terkait hal tersebut, maka banyak hal yang perlu dilakukan, terutama mempersiapkan sumber daya manusia sebagai perangkat desa agar mampu menjalankan undang-undang tersebut dengan baik.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A. mengatakan bahwa hasil yang positif dari diterapkannya UU tentang Desa ini tidak akan sepenuhnya terjadi jika tidak ada pembinaan dan pengarahan dari pemerintah yang ada di atas desa, mulai dari kecamatan hingga pemerintah pusat.

“Kalau tidak ada pemberdayaan tidak akan ada kemajuan,” tutur Prof. Utang saat menjadi pembicara pada acara “Unpad Merespons: Sosialisasi Implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa” yang digelar di Bale Sawala, gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kamis (30/10).

Acara tersebut diselenggarakan oleh UPT Humas Unpad bekerja sama dengan Perhimpunan Jurnalis Indonesia Pengurus Daerah Jawa Barat (PJI Jabar) dan Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas). Selain Prof. Utang, acara tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Dudi Supardi, S.T., Kepala BPK Perwakilan Jabar, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M., dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Kabupaten Sumedang. Turut hadir pula Camat Jatinangor, Asep Aan Dahlan, S.Sos., M.Si.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama dalam UU tentang Desa ini adalah meningkatnya anggaran untuk desa. Dalam hal ini, tentu perlu adanya peningkatan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan dana. “Ini harus seiring dengan pembinaan SDM-nya, jangan sampai tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan betul dan benar,” tutur Prof. Utang.

Prof. Utang mengingatkan, jangan sampai ada aparat desa yang masuk penjara dengan tuduhan korupsi, hanya karena tidak bisa melakukan administrasi dan mengelola keuangan dengan baik. “Karena yang dimaksud korupsi ada dua. Korupsi berbentuk subtansi yang memang diambil oleh dia, disalahgunakan, ada yang bersifat administratif, salah mengadministrasikannya. Akhirnya dianggap korupsi padahal dia tidak meperkaya dirinya sendiri,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Cornell Syarief. Cornell menegaskan, penting adanya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintahan desa. “Pada saat menggunakan uang negara, harus ada buktinya sekecil apapun,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Utang juga mengungkapkan bahwa jika pembangunan Indonesa berorientasi ke desa, maka pembangunan bangsa juga akan berhasil. Hal ini mengingat Indonesia memiliki tidak kurang dari 73 ribu desa, dan 60% penduduknya tinggal disana.

“Dari tahun ke tahun, pembinaan dan pembangunan di masyarakat desa masih seperti ‘anak tiri’ dibandingkan masyarakat kota,” ujar Prof. Utang.

Laporan oleh: Artanti Hendriyana

Pelaksanaan prosesi Wisuda Gelombang I Unpad Tahun Akademik 2014/2015 pada 4-6 November 2014 mendatang akan mengalami perubahan, baik dari seragam toga yang dikenakan hingga prosesi yang dilakukan. Perubahan tersebut tecermin sebagai momentum Dies Natalis ke-57 Unpad serta berubahnya status Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Toga wisuda Unpad bermotif batik akan mulai digunakan pada prosesi wisuda November 2014 (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Unpad akan menggunakan toga dengan tampilan yang lebih menonjolkan sisi kesundaan. Jika sebelumnya seragam toga bagi para lulusan didominasi warna hitam dan kuning dengan polet berwarna kuning di lengan sebelah kiri sebagai penanda jenjang, maka pada prosesi wisuda mendatang setiap toga akan dibedakan warnanya sesuai dengan jenjang.

Untuk program Diploma, toga akan berwarna biru muda, program Sarjana dan Profesi berwarna merah, program Magister dan Spesialis berwarna hijau toska, dan program Doktor berwarna biru tua. Menurut Prof. Engkus, warna tersebut menunjukkan tingkat kematangan berpikir seorang lulusan.

“Makin tinggi stratanya maka warnanya akan semakin pekat/gelap,” ujar Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unpad, Prof. Engkus Kuswarno, M.S.

Setiap warna melambangkan kepribadian dari tiap-tiap lulusan. Warna biru muda melambangkan kegigihan untuk meraih cita-cita. Warna merah melambangkan kekuatan, kemauan atau cita-cita yang bersifat agresif dan aktif. Sementara warna hijau toska melambangkan kepribadian yang teguh dan warna biru tua melambangkan kepribadian yang bijak, perasa, dan integratif.

Adapun desain toga yang menonjolkan etnis Sunda terlihat dari penambahan motif batik yang menjadi bingkai pada setiap sisi. Batik yang digunakan adalah Batik Pakuan Padjadjaran Motif Ragen Panganten. Batik ini memiliki filosofi setiap lulusan Unpad yang telah menempuh prosesi wisuda kelak akan menjadi Raja/Ratu bagi diri, bangsa, dan negaranya.

“Meskipun kita ubah, format dan desain tidak menghilangkan cerminan akademik yang sifatnya internasional,” tambahnya.

Penggunaan toga baru ini juga berlaku bagi para anggota Senat Universitas, baik dari toga, topi, hingga warna kalung yang dikenakan. Sehingga, pembaruan ini diharapkan melahirkan semangat baru untuk meningkatkan prestasi Unpad selanjutnya.

Menurut Kepala Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unpad, Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN., toga baru ini memiliki kualitas terbaik. Untuk itu, Unpad menetapkan toga ini sifatnya dipinjamkan kepada para lulusan dengan terlebih dahulu menitipkan uang jaminan sebesar Rp500.000,00.

Jadi, setiap wisudawan menitipkan uang jaminan peminjaman toga yang dibayar melalui perbankan. Uang jaminan ini didasarkan untuk mencegah toga tidak dikembalikan lagi oleh wisudawan. Begitu wisudawan telah mengembalikan toga, uang jaminan akan dikembalikan lagi ke rekening masing-masing.

Namun, wisudawan juga diperbolehkan memiliki toga dengan membelinya seharga Rp.750.000,00, berdasarkan penghitungan dari biaya produksi. Mereka dapat menentukan apakah akan meminjam atau membeli toga pada saat mengisi form pendaftaran wisuda secara online. Setelah itu mereka diarahkan membayar ke bank dan mendapatkan bukti pembelian/penitipan uang jaminan.

Setelah mendapatkan bukti, wisudawan dapat menukarkannya dengan toga. Pengambilan toga untuk setiap fakultas dan jenjang dipusatkan di Ruang Sidang Pleno lantai 4 Gedung II Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung pada saat Gladi Resik Wisuda pada 3 November mendatang.

“Untuk pengembalian toga, kita tetapkan 3 hari setelah wisuda. Pengembaliannya juga dilakukan di Ruang Sidang Pleno. Jika sudah dikembalikan, uang jaminan akan kembali. Namun jika tidak dikembalikan dalam 3 hari, kita anggap wisudawan membeli,” jelas Dr. Isis.

Lebih lanjut, Dr. Isis menjelaskan alasan ditetapkannya uang jaminan dalam peminjaman toga. “Toga itu inventaris negara yang dipinjamkan. Kalau misalnya ada pemeriksaan jumlah toga yang ada dan hilangnya berapa, kita ada catatannya. Apakah alasan hilangnya itu dibeli atau dipinjam tidak dikembalikan kita ada catatannya. Jadi wajar kalau ada jaminan,” jelasnya.

Sebanyak 3.500 toga baru telah dibuat oleh Unpad. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.500 toga siap digunakan untuk prosesi wisuda kali ini. Lantas bagaimana jika ada wisudawan yang tidak mengembalikan toga? “Prinsip kita adalah kejujuran. Kita yakin kepada mereka yang sudah memliki gelar,” pungkasnya.

Selain melakukan perubahan toga, nuansa baru juga akan terlihat pada tatacara prosesi wisuda. Prosesi wisuda akan merepresentasikan 16 fakultas di Unpad setiap sesinya. Sebelumnya, pelaksanaan wisuda setiap sesinya ditentukan per fakultas. Pada wisuda kali ini, setiap sesi akan diisi oleh seluruh fakultas.

Wisudawan dari seluruh fakultas tersebut akan disebar ke dalam beberapa sesi. Penentuan penyebaran sesi ini berdasarkan tanggal kelulusannya. Jika tanggal kelulusannya berada di awal, maka wisudawan berhak memiliki jadwal wisuda pada sesi awal pula. Tata cara prosesi wisuda sendiri akan disimulasikan pada saat Gladi Resik.

“Dengan demikian, rasa kebersamaan semakin kuat dalam setiap prosesi. Dekan sama-sama melantik wisudawannya pada setiap sesi, sementara wisudawan dari berbagai fakultas pun merayakan euforia wisuda pada hari yang sama pula,” terang Prof. Engkus.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh

FISIP memang salah satu kandangnya para organisatoris kampus UNPAD. meskipun tidak selalu berada di level puncak organisasi kampus, peran mahasiswa FISIP sangat vital dalm berbagai keorganisasian di Kampus UNPAD. Menurut Kang Maman, Selaku Ketua BEM KEMA FISIP UNPAD beliau menilai hal tersebut memang sudah menjadi keharusan. “Aktif di organisasi itu memang sudah seharusnya, Karena organisasi merupakan laboratorium mahasiswa FISIP dalam menerapkan ilmunya” jelas kang maman.

Karena sifatnya sebagai laboratorium bagi mahasiswa FISIP, organisasi selalu menjadi ajang bersaing yang menarik bagi mahasiswa FISIP. “Di skala Universitas, FISIP unggul dalam beberapa cabang olahraga dan perpolitikkan kampus; setiap tahunnya selalu ada calon dari FISIP” tutur kang maman.Selain organisasi, kegiatan kemahasiswaannya pun tidak kalah bagus. “Disini, ada 17 lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas, KKM bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki keminatan beragam”papar kang maan. “Bahkan, di himpunan ada juga kegiatan kemahasiswaan yang sama kreatifnya” tutup kang maman.

Saat ditanya bagaimana BEM KEMA FISIP UNPAD berperan dalam koordinasi Keluarga Mahasiswa, Beliau memuji pola koordinasi keluarga mahasiswa terhadap organisasi-organisasi di setiap fakultas yang sama rata. “lewat kema, pola hubungan antar lembaga berupa garis koordinasi karena setiap lembaga adalah badan otonom”jelas kang maman. Jadi, setiap lembaga dalam pola keluarga mahasiswa merupakan badan otonom yang mandiri berdasarkan ad/art nya masing-masing dengan tetap memperhatikan pola koordinasi antara BEM,BPM, dan KKM.

 

Sumber : http://kema.unpad.ac.id/

Tanggal: 

  • Registrasi: 15 – 28 Oktober 2014
  • Pelaksanaan: 10 – 14 November 2014

Tempat: Bandung

Biaya pendaftaran:

  • Futsal: Rp 750.000
  • Basket : Rp 750.000
  • Cheers : Rp 250.000

registrasi2-infobdg-717x1024

Detail program acara yang akan berlangsung:

  • Futsal Putra antar Fakultas dari Univeritas se-Pulau Jawa
  • Basket Putra antar Fakultas dari Univeritas se-Pulau Jawa
  • Cheerleader antar SMA se-Bandung Raya

Hadiah: Total hadiah sebesar 40 juta rupiah & piala bergilir untuk lomba basket serta futsal!

Acara ini dipersembahkan oleh  BEM FISIP UNPAD. Universe Cup 2014 #SekarangGiliranKita, yuk buruan daftar!

Info dan kontak:

  • Futsal: (Dhila) 0857 8125 1441
  • Basket: (Tyas) 0838 1678 9422
  • Cheers: (Widi) 0812 2008 9208
  • Twitter: @universecup2014

Sumber Twitter: @universecup2014

: 25 Oktober 2014

: 7.00 – 19.00 WIB

: Stadion Jati Padjadjaran Unpad, Jatinangor

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM Kema) Unpad akan menyelenggarakan Padjadjaran Education Festival yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 25 Oktober 2014 pukul 7.00-19.00 WIB bertempat di Stadion Jati Padjadjaran Unpad, Jatinangor.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Padlun Fauzi (085794261114)

Poster PEF 2014

Sehari setelah Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, publik menunggu susunan kabinet pemerintahan yang pro rakyat. Kabinet ini diharapkan mampu merealisasikan 9 Agenda Prioritas yang dikenal dengan “Nawa Cita” yang digagas oleh Jokowi-JK.

kabinetjokowi2014

Pakar Ilmu Politik Unpad, Muradi, PhD, berpendapat setidaknya ada 3 skenario ramalan komposisi kabinet yang dibentuk Jokowi-JK. Skenario pertama memilih 80 – 100 % Menteri sesuai dengan harapan publik dan Nawa Cita. Skenario kedua memilih 60 – 79% Menteri sesuai dengan harapan publik dan Nawa Cita. Sedangkan, skenario ketiga hanya mengakomodir maksimal 59% menteri yang menjadi harapan publik dan Nawa Cita.

“Saya berspekulasi kabinet yang akan diumumkan adalah pada skenario II,” ujar Muradi dalam acara Unpad Merespons “Analisa dan Harapan Terhadap Kabinet Jokowi-JK”, Rabu (22/10) di Ruang Executive Lounge Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung.

Selain Muradi, diskusi ini menghadirkan Dr. Dadang Rahmat Hidayat (Pakar Komunikasi Politik Unpad), dan Dr. Indra Perwira, S.H., M.H., (Pakar Hukum Tata Negara Unpad), dengan dimoderatori Risna Resnawaty, S.Sos., M.P., Dosen FISIP Unpad.

Skenario kedua, menurut Muradi, juga dipengaruhi oleh partai politik. Orientasi program membaur antara Nawa Cita, kepentingan pasar, elit politik, partai, serta dengan basis pada Trisakti (Berdaulat Bidang Politik, Berdikari Bidang Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan). Sekitar 40% jabatan strategis dan nonstrategis akan diakomodasi untuk elit parpol dan elit politik.

Dalam pelaksanaannya, Jokowi-JK tidak sepenuhnya mengontrol kinerja setiap Kementerian. Namun kontrol penuh justru dapat dilakukan oleh masyarakat. “Kontrol tetaplah ada. Tinggal bagaimana publik mendukung dan mengawasi,” ujarnya.

Ada beberapa kriteria rekrutmen menteri yang digagas Muradi, yaitu memiliki rekam jejak yang baik, profesional, serta memiliki kondisi fisik yang prima. “Akan jauh lebih menarik jika dari parpol pun dapat menguasai tugas sesuai bidangnya,” jelas Muradi.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Dadang menjelaskan, pembentukan kabinet baru justru menjadi krusial. Pasalnya, sejauh mana orang-orang yang dipilih dalam kabinet mampu mendukung dan menjalankan program Jokowi dengan baik. Inilah tantangan yang harus diperlihatkan Jokowi kepada publik.

“Kabinet yang diharapkan adalah kabinet yang dijanjikan, tidak terbenani kepentingan parpol, dan bekerja secara profesional. Kalau Jokowi ternyata tidak berhasil, presiden seperti apa lagi yang diharapkan masyarakat?” tuturnya.

Dalam pandangan Dr. Dadang, Jokowi adalah Presiden yang lahir dan dekat dengan rakyat sehingga, dukungan penuh rakyat menjadi modal Jokowi menjadi Presiden RI. “Masyarakat akan memperhatikan Jokowi melalui media yang massif. Ia punya komunikasi politik yang elegan dan punya news value,” jelas Dr. Dadang.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh *

Sebanyak lima orang mahasiswa Unpad mengikuti program Jenesys 2.0 di Jepang pada Selasa (14/10) hingga Rabu (22/10) ini. Mereka adalah Dyana C. Jatnika (Kesejahteraan Sosial FISIP,2012), Intan Mulyasari (Kesejahteraan Sosial FISIP,2012), Rahmi Aini Rasyida (Kesejahteraan Sosial FISIP,2012), Wandi Adiansah (Kesejahteraan Sosial FISIP,2012), dan Hizkia Prayogi Hendra (D3PAAP FEB,2010). Program ini diikuti oleh 33 orang mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia dan didampingi oleh dua supervisor yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kelima mahasiswa Unpad yang berangkat ke Jepang mengikuti program Jenesys 2.0 *

Program Jenesys merupakan program yang diselenggarakan oleh JOCA (Japan Overseas Cooperative Association) dalam rangka memperkenalkan sejarah, budaya, dan masyarakat Jepang kepada pemuda pemudi di lingkup negara-negara anggota ASEAN dan Non-ASEAN (Australia, New Zealand, India dan Timor Leste). Program ini diadakan dalam area komunitas sosial dan difokuskan dalam memperkenalkan kemajuan metode Jepang untuk pengembangan komunitas sosial dan pengenalan aktivitas sehari-hari kedua belah pihak melalui keterlibatan mahasiswa dalam program homestay.

Para mahasiswa Unpad peserta Jenesys 2.0 saat berada di Jepang *

​Program ini juga bertujuan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang melalui pengenalan daya tarik Jepang kepada turis asing dan konsumen dengan mempromosikan pemahaman internasional dalam kekuatan potensial bangsa, daya tarik dan nilai, termasuk konsep Cool Japan. Konsep ini ditujukkan kepada bermacam-macam budaya Jepang termasuk fashion, anime, games, dan makanan yang dianggap sebagai cool and trendy oleh turis asing. Dengan begitu turis asing dapat menemukan konsep Cool Japan dari pemahamannya sendiri untuk kemudian dipromosikan di negaranya masing-masing.

​Peserta program ini mengikuti beberapa agenda kegiatan, diantaranya adalah mengunjungi Olympic Center, Metropolitan Goverenment Office and Observatory, Chuo University, National Museum Of Emerging and Innovation, Wakayama City, Hidaka Town, Wakayama NPO Centre, Candle Illumination at Wakayama Castle, Wakayama University, Kimmi-Dera Temple, Wakayama City Office, dan Koya-San Oku-No-In (Traditional Culture).*

Rilis oleh: Delegasi Jenesys 2.0 Unpad/mar

[Unpad.ac.id, 20/10/2014] Universitas Padjadjaran kini berubah status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) setelah sebelumnya berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (19/10) kemarin menjadi landasan fundamental penetapan tersebut.

Logo Unpad *

Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Unpad, Dr. med. Setiawan, menerangkan bahwa penetapan status PTN BH melalui PP tersebut didasari evaluasi kinerja yang telah dilakukan Unpad beberapa tahun terakhir.

“Waktu itu, Prof. Johannes Gunawan (staf ahli Dikti), mengingatkan amanat PP. No. 4 bahwa transformasi menjadi PTN-BH harus ada dulu yang namanya peraturan pemerintah untuk penetapan. Penetapan itu didasarkan atas evaluasi kinerja yang dilakukan tim independen yang dibentuk Kemdikbud,” urai Dr. Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/10).

Evaluasi kinerja merupakan dasar bagi Kemdikbud untuk menetapkan PTN menjadi PTN BH. Ada beberapa poin yang dievaluasi, yaitu kualitas akademik, akreditasi institusi, tata kelola, pengelolaan keuangan, prestasi, hingga kepedulian sosial. Adapun tim independen yang dibentuk terdiri dari; Dirjen Dikti, Direktur Kelembagaan, para Kepala Biro, Prof. Johannes Gunawan, Sekretaris DPT, serta perwakilan dari 7 PTN yang sudah berstatus PTN BH dengan penanggung jawab Mendikbud langsung.

Lebih lanjut Dr, Setiawan menjelaskan, dari hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan dan dilakukan harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM, untuk selanjutnya diproses ke Sekretariat Negara (Setneg) dan disampaikan ke Kantor Kepresidenan untuk ditandatangani. Targetnya, sebelum masa pergantian pemerintahan baru pada Senin hari ini, PP tersebut telah selesai ditandatangani.

“Status PTN BH tersebut berlaku sejak tanggal penetapan,” ujarnya.

Dalam prosesnya, ada 3 PTN lain yang juga ditetapkan menjadi PTN BH, yaitu Universitas Dipenogoro (Undip), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Dengan demikian, 4 PTN ini secara resmi berstatus PTN BH bersama dengan 7 PTN lainnya, yaitu: UI, IPB, ITB,UGM, UPI, USU, dan Unair.

Tahap yang selanjutnya akan dilakukan adalah penyusunan anggaran dasar (statuta) lanjutan. Penyusunan tersebut sudah sampai pada tahap pra harmonisasi. Dr. Setiawan menargetkan, penyusunan ini akan selesai dalam waktu sebulan, yang kemudian akan disampaikan ke Setneg hingga Kantor Kepresidenan.

“Kita harapkan cepat selesai, asalkan pemerintahan baru kita tidak terlalu lama adaptasinya,” tuturnya.

Unpad memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas dengan menjadi PTN BH, baik otonomi akademik maupun nonakademik. Di bidang akademik, Unpad memiliki kewenangan mengembangkan program studi yang bisa merespons kebutuhan pasar dan aspek strategis di pemerintahan. Menurut Dr. Setiawan, proses perizinannya pun bisa lebih cepat karena kewenangan otonomi tersebut.

Sedangkan pada bidang nonakademik, otonomi yang dilakukan adalah mengembangkan berbagai aset produktif untuk mendukung aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi, seperti pembukaan usaha dari unit strategis. Namun, Dr, Setiawan menekankan, pengembangan aset tersebut bukan dalam rangka komersialiasi.

“Kita menggali dana bukan menjadikan misi universitas menjadi bergeser, tetapi semata-mata menunjang misi universitas sehingga akselerasinya lebih kuat dan lebih besar,” jelasnya.

Untuk itu, Unpad sendiri terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya. Penguatan unit kerja, pengembangan kualitas dosen, dan peningkatan kualitas lulusan yang mampu berdaya saing regional, nasional, maupun internasional, adalah bagian dalam rangka peningkatan kualitas institusi.

“Tentu saja dengan kepercayaan melakukan otonomi luas ini kita semakin meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kerja keras,” tandasnya.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh *