FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan kuliah umum bertajuk “Kebijakan Agraria & Penataan Ruang di Indonesia Sekarang Ini dan di Masa yang Akan Datang”, di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor Sumedang, Kamis (21/05).

Dalam kuliah umum yang digagas oleh Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini, dibahas soal meningkatnya konflik agraria di era reformasi ini.

Bahkan seiring menguatnya demokrasi dan HAM, konflik agraria terkadang diikuti tindak kekerasan, bahkan penghilangan nyawa.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyatakan, pemerintah cukup serius menyikapi potensi konflik tersebut. Salah satu yang paling sensitif yaitu soal tanah adat.

“Kita selesaikan Kampung Naga dan Baduy. Kemarin di Sulawesi Selatan. Itu sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat,”tegas Ferry.

“Soal bagaimana peruntukkan dan pembagiannya, terserah hak wilayah kampung adat,”tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah kini menyikapi bahwa tanah bukan semata aspek legal, tetapi juga sosial. Apalagi di kampung adat, tidak ada batas persis soal tanah.

“Yang ada hanya kesadaran soaial. Hubungan emosialitas antara manusia dengan tanah. Undang-undang pun mengakui dan menghargai kepemilikan lahan masyarakat,”tegasnya.[kr-2]

Laporan: Atep Kurniawan

Sumber : http://kabarrakyat.co/2015/05/16977/hindari-konflik-pemerintah-beri-keleluasaan-untuk-tanah-adat/

Pengelola sekolah ini menerapkan cara seleksi yang unik. Anak-anak peserta belajar adalah mereka yang kesulitan mengikuti pelajaran di kelas atau menempati peringkat lima terbawah.

Setiap Sabtu dan Minggu pagi, sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (FISIP Unpad) yang tergabung dalam pengurus dan sukarelawan Sekolah FISIP Unpad mendatangi beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berada di kawasan Jatinangor. Sekolah yang mereka tuju kali ini adalah SD Hegarmanah.

 


Mereka datang ke sekolah ini tak lain untuk mengajak sebagian siswa ikut program Sekolah FISIP Unpad. Sekolah FISIP Unpad merupakan salah satu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpad untuk merangkul anak-anak sekolah, khususnya anak-anak SD di lingkungan Jatinangor yang dinilai kurang mendapatkan pendidikan layak atau kurang dapat mengikuti pelajaran di sekolah karena berbagai sebab.

Bertempat di Selasar Mushalla, sebanyak 20 anak-anak dari SD Hegarmanah ini siap mengikuti belajar bersama Sekolah FISIP Unpad. Setelah penjemputan pukul sembilan pagi, anak-anak itu mulai berkumpul di Selasar Mushalla untuk siap-siap mengikuti kegiatan belajar yang disusun para sukarelawan.

Setelah berkumpul, layaknya belajar privat satu anak didampingi seorang pengajar. Para pengajar Sekolah FISIP Unpad ini akan mendampingi anak-anak itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya saja, anak-anak yang belum bisa membaca, mereka akan diajarkan membaca, sama halnya mereka yang belum bisa berhitung.

“Setiap anak nanti dikelompokkan perkelasnya. Untuk tahun ini lima anak perkelasnya. Dan ada satu atau dua tutor yang mengajar. Tapi, tahun ini konsepnya satu panitia megang satu anak. Kakak-kakak asuh gitu. Jadi kakak yang megang satu anak inilah yang diharapkan lebih tahu perkembangan anak ini dari awal masuk sampai proses belajar nanti selesai,” ujar Kepala Sekolah Fisip 6, Sonia saat ditemui INILAH, Kamis (14/5/2015).

Dia menambahkan, Sekolah FISIP Unpad memberikan kesempatan bagi anak-anak SD di Jatinangor yang memiliki prestasi akademik yang kurang dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dikemas secara kreatif dan menarik bagi anak-anak demi peningkatan prestasi akademiknya.

“Sekolah ini juga memberikan motivasi dan melakukan pendekatan secara personal untuk mengetahui kendala yang dialami anak-anak tersebut dalam meningkatkan prestasi mereka. Kami juga disini ikut mengembangkan potensi dan bakat-bakat yang dimiliki anak-anak yang mungkin saja belum tersalurkan,” tambahnya.

Sejauh ini Sekolah FISIP Unpad merangkul anak-anak yang tingkat kecerdasan akademiknya dinilai kurang. Misalnya, siswa itu mendapatkan ranking lima terbawah, atau dalam pola berpikirnya masih dinilai lambat dalam mengikuti setiap mata pelajaran di sekolahnya.

“Kenapa kita ambilnya lima terbawah, karena mereka sudah beberapa kali tidak naik kelas. Karena di sekolah ini gurunya juga sedikit, jadi guru sedikit siswanya banyak, jadi mereka kurang fokus ikut pelajaran. Kenapa kita pegang lima terbawah agar lebih persuasif dari segi akademisnya untuk membantu mereka,” terangnya. (rey)

Sumber : http://www.inilahkoran.com/read/detail/2205547/kembangkan-potensi-anak-jatinangor

Unpad sebagai Perguruan Tinggi harus dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa menghadapi ASEAN Community, suatu wadah kerja sama 10 negara anggota ASEAN yang meliputi pilar ekonomi, poltik keamanan, dan sosial budaya. Implementasi dari ASEAN Community akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015.

Dari kiri ke kanan: Dr. Arry Bainus, Mohamad Hery Saripudin, M.A., Nury Effendi, Ph.D, dan Prof. Obsatar Sinaga saat mengisi Diskusi Unpad Merespons, Senin (18/5) di Kampus Unpad, Bandung.

Kesiapan Unpad menghadapi ASEAN Community ini direspons oleh Rektor Unpad dalam Diskusi “Unpad Merespons: Kiprah Unpad di Era ASEAN Community 2015”, Senin (18/05) di Ruang Executive Lounge Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung. Menurut Rektor, masyarakat pun harus dilibatkan di dalam pengembangan Perguruan Tinggi guna menghasilkan beberapa inovasi untuk menunjang aktivitas pendidikan yang lebih baik.

“Selama ini kita berpikir inovasi yang dihilirkan selalu berbicara teknologi. Padahal aspek social value ini mempunya kekuatan untuk menggulirkan aspek teknologi tersebut,” kata Rektor.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengkajian Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Drs. Mohamad Hery Saripudin, MA., mengatakan bahwa Perguruan Tinggi tidak semata merespons, tetapi juga memberikan suatu gagasan yang dapat diimplementasikan.

Selain Hery, dalam diskusi yang dihadiri sivitas akademika dan awak media ini menghadirkan dua pembicara lain, yaitu Dekan FEB Unpad Nury Effendi, S.E., M.A., Ph.D, dan , Guru Besar Hubungan Internasional FISIP Unpad Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si., dengan moderator Dekan FISIP Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A.

unpad merespons1

Menurut Hery, kalangan sivitas akademika mempunyai posisi yang sangat instrumental bagi pengembangan berbagai kebijakan khususnya terkait sikap Indonesia menghadapi ASEAN Community. Untuk itu, Kemlu sendiri telah membentuk Pusat Studi ASEAN di 13 Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk Unpad.

“Pusat Studi ini diharapkan bisa menjadi tangan kanan dari Sekretariat Nasional ASEAN (Setnas ASEAN) yang dibentuk Pemerintah. Tujuannya untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh Setnas ASEAN,” ujar Hery.

Hery pun menganjurkan agar Unpad ikut aktif di dalam forum ASEAN University Network. Dengan keikutsertaan dalam forum ini, Unpad setidaknya dapat berkontribusi menciptakan standar umum mengenai sistem Pendidikan Tinggi di kawasan ASEAN.

Program lain yang harus dilakukan adalah membangun jejaring kerja sama dengan universitas di ASEAN, memperbanyak program double degree atau twinning program, hingga mempersiapkan para ahli tentang negara ASEAN.

Sementara Nury Effendi Ph.D, menyorot peran Unpad di dalam era globalisasi. “Ada tidaknya ASEAN Community, Unpad tetap harus merespons globalisasi. Kalau kita merespons global maka kita juga dapat merespons ASEAN,” jelasnya.

Respons globalisasi ini diwujudkan dengan internasionalisasi Unpad. Hal ini tertera dalam visi Unpad sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Kelas Dunia. Menurutnya, dengan menerapkan visi tersebut, maka lulusan Unpad akan memiliki daya saing dengan lulusan Perguruan Tinggi di negara lainnya.

Meski harus merespons globalisasi, mengangkat budaya lokal pun harus tetap dilakukan Unpad. Hal tersebut dikemukakan oleh Prof. Obsatar. Menurutnya, kearifan lokal harus memiliki daya saing dalam menghadapi ASEAN Community. Saat ini banyak masyarakat lokal, khususnya di Jawa Barat, yang belum memahami program tersebut.

Untuk itu, ia mengungkapkan beberapa program yang dilakukan Unpad untuk menyerap persoalan siap tidaknya masyarakat lokal menghadapi ASEAN Community, diantaranya, mendorong penciptaan ekonomi kreatif, membantu penguatan kualitas SDM dan abdi negara, serta merangsang pengembangan iklim usaha dan peningkatan jumlah kelas menengah.*

 

Laporan oleh Arief Maulana/mar

Tunjukan kreativitasmu dengan mengikuti perlombaan Mading 3D Nusantara Tingkat SMA/SMK/MA se Bandung Raya dan Kabupaten Sumedang “Create Your Own Masterpiece”. Tanggal 17 Mei 2015 pukul 08.00-16.00 WIB di Kampus DIII Fisip Unpad, Jl Bukit Dago Utara No. 25 Bandung. Biaya pendaftaran Rp150.000/tim.

Info selanjutnya klik himaadpfisipunpad.blogspot.com

mading1431134761405

Pikiran Rakyat – Jumat, 8 Mei 2015

Asep Sumaryana (AN)

Oleh : Asep Sumaryana

KULTUR JUJUR

Tidak mudah mengamalkan jujur ketimbang menuturkannya. Bila kehidupan birokrasi menjadi produk pendidikan, maka kebohongan yang diobral birokrat ataupun politisi, bisa menunjukkan jika pendidikan belum berhasil. Demikian halnya ketika guru digugu dan ditiru di masa lalu, maka kini digusur dan ditinju. Tidak berlebihan bila good governance bangsa ini paling rendah se ASEAN diwaktu MEA akan menjemputnya di akhir 2015.

Bisa jadi Ki Hadjar Dewantara akan menangis jika beliau menyaksikan degradasi moral seperti itu. Dunia pendidikan tidak lagi memberikan contoh bagi kehidupan diluarnya, malahan mengekor ke praktik kehidupan politik ataupun birokrasi yang sarat dengan intrik kepentingan dan menanggalkan kejujurannya. Tidak heran bila banyak kebodongan didalam kehidupan organisasi pendidikan yang ada. Bukan hanya nilai ujiannya yang besar hasil basilat , namun ijasah bahkan pimpinan lembaganya.

Kajajaden

Bila hal diatas terjadi, tidak dapat dihindari munculnya banyak kajajaden dalam dunia pendidikan. Sekolah pun bisa mengobral nilai karena dijadikan media kepentingan. Bahkan akan banyak kepala sekolah yang penilaiannya didasarkan akur, balad, caket dan duit (ABCD) tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Atau mungkin akan banyak politisi yang kemudian meraih professor di perguruan tinggi tanpa pernah menjalankan tri dharmanya. Padahal predikat itu merupakan jenjang karir dosen yang diawali dari asisten ahli.

Namanya kajajaden, pastilah penuh intrik dan kebulusan ketimbang ketulusannya dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan Negara. Dampaknya dunia suci tersebut dicemari dengan sejumlah kebutuhan actor didalamnya secara hantam kromo. Meminjam Dananjaya (1986), prilakunya akan sangat berbeda dengan sabda sejumlah pejabat public ataupun pejabat pendidikan. Bisa jadi nilai menjadi dasar tuturannya, sementara kebutuhan menjadi landasan prilakunya. Dengan demikian, anak didik atau bawahan di kantornya akan kehilangan teladan yang bisa sejalan tekad, ucap dan lampahnya.

Bila aspek pendidikan memudar di lingkungan sekolah dan birokrasi, bisa jadi pendampingan di masyarakat dan keluarga pun demikian adanya. Ketika orangtua menempatkan anak rangking kahiji sebagai kebutuhan agar dikagumi lingkungannya, bisa jadi beragam cara salah akan dijalankannya. Bukan hanya menyuap guru atau membeli kunci jawaban ujian, namun juga mendorong memanipulasi nilai kepada oknum pendidikan didalamnya. Bila prilaku ini sukses, boleh jadi akan menuntun yang lainnya berbuat sama sehingga lembaga seperti itu tidak mengasah intelektualitas, namun telah bergeser menjadi pabrik angka atau huruf mutu nilai.

Dampak dari perbuatan culas diatas akan menuntun lahirnya sejumlah alumni kajajaden yang mengutamakan cangkang ketimbang eusi sehingga menjadi bodo eusi. Jika sudah bekerja dan menjadi pejabat, biasanya karakter peupeuleukeuk bisa menonjol karena andalannya isi dompet bukan isi kepala dan hatinya. Celakanya bila yang demikian menjadi kepala keluarga atau tokoh masyarakat, maka pilar pendidikan semakin rapuh dan nilai bisa dijadikan senjata untuk memanen kebutuhannya, bukan menjadi landasan perbuatannnya.

Pendidik

Sepatutnya bangsa ini harus berpulang ke ajaran Ki Hajar Dewantara yang lebih mengutamakan fungsinya sebagai pendidik ketimbang structural di rezim Sukarno. Dirinya bertekad ingin ing ngarso sung tulodo menjadi pedoman bagi setiap pendidik. Cita-citanya bisa kandas jika kajajaden menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan. Yang tulus justru tersungkur digantikan yang bulus sehingga tulodo justru kebusukan itu sendiri. Nilai diobralnya ketika menyampaikan visi ataupun visi dalam rebutan kekuasaan untuk kemudian dikuburnya ketika tujuan tercapai.

Kejujuran bahkan sumpah mudah disabdakan sambil dirinya mencurangi banyak orang. Tidak heran bila pengelolaan BOS tersesat seperti halnya sejumlah pimpinan PT yang tersungkur dalam kubangan korupsi. Pantas “warung kejujuran” banyak yang bangkrut di sejumlah sekolah atau pesantren karena teng manuk teng. Hal demikian mencerminkan sung tulodo memudar juga. Rokeach (1984) menyarankan agar jujur sebagai nilai perlu diformalkan dalam bentuk norma agar mengikat setiap orang untuk diprilakukan. Dengan teladan, jujur perlu menjadi jiwa dalam diri setiap pemimpin yang diikuti seluruh jajarannya.

Kemampuan setiap pemimpin di seluruh lini meneladankan kejujuran, kepercayaan public bisa tumbuh kembali. Dalam prismatic society, pemimpin menjadi rujukan dalam perbuatan public seperti diungkap Riggs (1985). Oleh sebab itu, ketika hipokritnya menonjol, maka bibit tersebut memanen hipokrit berjuta kali lipat di kehidupan masyarakat. Gagalnya transparency pun disebabkan oleh sulitnya berprilaku jujur dalam kehidupan sang patronnya. Dampaknya pendistribusian BLT, raskin ataupun PSKS senantiasa salah sasaran karena yang mampu memanipulasi keadaan ekonominya agar mendapat bantuan tersebut.

Keteladanan tidak cukup bila tidak disuntikkan kedalam jiwa generasi penerus melalui ing madya mangun karso. Dengan cara seperti itu terbangun cipta, karsa dan karyanya dengan bertumpu pada kekuatan sendiri. Kekuatan ketiganya akan menapikkan godaan untuk culas atau menggantungkan dirinya pada orang lain. Dirinya akan menjadi pribadi mandiri yang terus menggali potensinya agar dapat terus berkembang dan berguna bagi masyarakatnya. Bila pribadi ini berkembang, maka pemenuhan kebutuhannya akan berdasarkan nilai serta norma yang berlaku sehingga tidak mau menghalalkan segala cara demi pencapaian tujuannya.

Mangun karso tidak bisa berlanjut jika tut wuri handayani tidak dikembangkan. Namun, bagaimana bisa tut wuri dan mengun karso jika dirinya menjadi penjilat dan hanya berpikir karir serta mempertahankan jabatan melulu. Dengan demikian masyarakat telanjur kehilangan kepercayaan sehingga upaya menabarkan benih jujur terhamai oleh koruptor den jajaran kajajaden yang ada. Atau mungkin ajaran Ki Hajar sudah dianggap ndeso yang harus ditinggalkan. Demikian halnya dengan ajaran handap asor yang tergeser oleh prilaku pongah. Ujungnya, jati pun kasilih ku junti dalam kehidupan sekarang.

Boleh jadi revolusi mental menjadi taruhan agar kultur jujur dapat dikembangkan. Dimulai dari seleksi pejabat yang transparan serta melibatkan kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan agama serta terbuka menerima input dari public. Punahnya control social dalam kebirokrasian justru ketika input public tidak dipedulikan birokrat sehingga melahirkan tumpukan birokrat kajajaden dalam beragam elemen organisasi public. Untuk itu, membudayakan jujur dalam setiap aktivitas public menjadi bibit unggulan agar public pun berusaha menjadi pribadi yang jujur, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat serta dalam pekerjaannya. Bila sudah demikian, KKN, beli kursi di sekolah, menyuap untuk bekerja dan karirnya, serta berandalan bermotor, atau begal motor akan menguap dibuatnya.***

Penulis adalah Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP-Unpad

Alamat : Kompleks Vijayakusuma B-14/23 Cipadung Kota Bandung 40614