Guru Besar FISIP Unpad: Politik Dinasti Masih Mungkin Terjadi

Guru besar FISIP Unpad Prof Budiman Rusli mengatakan politik dinasti di Indonesia masih mungkin terjadi di masa mendatang. Pernyataan ini mengacu pada peraturan MK yang menggagalkan larangan rangkap jabatan.

guru-besar-fisip-unpad-rusli_20160324_164907Prof Budiman Rusli (paling kanan) berfoto bersama dengan para pengisi acara Unpad Merespons “Kinerja Pemerintahan Daerah” yang digelar di Gedung 2 Rektorat Unpad Dipati Ukur, Kamis (24/3/2016).

“Saya kira ke depan akan muncul lagi peluang-peluang seperti itu. Mereka mempertahankan kekuasaan selama mungkin dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Itu yang kita khawatirkan,” ujar Budiman Rusli dalam acara Unpad Merespons “Kinerja Pemerintahan Daerah,” yang digelar di Gedung 2 Rektorat Unpad Dipati Ukur, Kamis (24/3).

Ia juga menyingung tentang otonomi daerah di Indonesia. Potensi alam yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia yang sangat melimpah, lanjutnya, akan berdampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. “Daerah punya segala sesuatu yang dimiliki negara. Kalau tidak di-manage dengan baik, daerah merasa egonya tinggi, kalau dibiarkan bisa memisahkan diri dari NKRI,” katanya.

Ada perbedaan dalam menilai kualitas pemerintahan di era orde baru dan reformasi. Di masa orde baru, kata Budiman, kualitas pemerintahan daerah diukur dari seberapa besar kemampuan suatu daerah menyerap anggaran. “Mereka akan merasa sangat berprestasi rendah kalau terlalu banyak sisa anggaran pembangunan. Pokoknya bagaimana anggaran diserap sebanyak mungkin tanpa adanya program-program yang jelas apa yang dilakukan. Dulu itu Oktober sampai Desember banyak proyek-proyek yang tidak jelas ke mana arahnya,” ucap Budiman.

Sedangkan di era reformasi, lanjutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah tidak lagi diukur dari kemampuan menyerap anggaran, melainkan output dan outcome. “Output itu seberapa besar anggaran daerah bermanfaat untuk masyarakat. Sekarang, pemerintahan yang baik harus berorientasi pada outcome (hasil) yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat,” jelas Budiman.

Dengan otonomi, sambungnya, kualitas kepemimpinan daerah benar-benar bisa diukur.

Hasil riset yang dilakukan oleh Unpad tentang tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan Sukabumi memilliki prestasi berkat pengelolaan SDM yang baik.
“Sukabumi tidak kaya SDA-nya, tetapi dengan kemampuan mengelola SDA-nya, Sukabumi menempati peringkat satu di Jawa Barat dalam indeks kepuasan masyatakat terhadap pemetintah daerah,” ungkap Budiman.

Sumber : jabar.tribunnews.com