Ini Hasil Survei Kepuasan Publik atas Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Barat

[Unpad.ac.id, 16/11/2015] Pusat Kajian dan Kepakaran Statistik (P2KS) Unpad melakukan survei penilaian atas kinerja Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Pada hasil survei yang dilakukan pada 15-31 Oktober lalu menyatakan, beberapa kota/kabupaten di Jabar belum memiliki kinerja pemerintahan yang baik.

Ketua Pusat Kajian dan Kepakaran Statistik (P2KS) Unpad, Dr. Toni Toharudin, M.Sc., saat memaparkan hasil survei Kepuasan Publik atas Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Barat Tahun 2015 di Hotel Amaroossa, Bandung, Senin (16/11). (Foto oleh: Tedi Yusup)*

“Survei ini didasarkan pada kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di kota/kabupatennya,” jelas Ketua P2KS Unpad, Dr. Toni Toharudin, M.Sc., saat memaparkan hasil survei pada diskusi “Ekspose Hasil Survei Kepuasan Publik Atas Kepemimpinan Kepala Daerah di Jawa Barat Tahun 2015”, Senin (16/11) di Hotel Amaroossa, Bandung.

Selain Dr. Toni, acara yang digelar oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad bersama P2KS Unpad ini, menghadirkan pembicara Ketua PSPK Unpad Muradi, Ph.D., Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Leo Agustino, dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Arief Anshory, Ph.D.

Menurut Dr. Toni, survei ini menilai 6 aspek kinerja, yaitu infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, pelayanan dasar, anggaran, dan sumber daya aparatur. Dari penilaian tersebut ada 5 kota dengan indeks kepuasan responden tertinggi, yaitu Sukabumi (100,00), Purwakarta (93,71), Tasikmalaya (91,12), Banjar (87,99), dan Bogor (87,69). Sedangkan kota dengan nilai indeks terendah yaitu Sumedang (10,08), Cianjur (15,21), Cimahi (32,98), Depok (37,27), dan Subang (45,17).

Sementara Kota Bandung memiliki nilai tinggi pada aspek kepemimpinan (3,67), sumber daya aparatur (3,25), dan anggaran (3,32). Menurut Dr. Toni, Bandung secara kuantitatif belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Beberapa aspek seperti renovasi pasar, peningkatan kesehatan, dan pendidikan belum disentuh dengan baik.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Muradi. Ada beberapa temuan menurutnya yang menjadi alasan belum baiknya kinerja pemimpin daerah. “Terdapat kepala daerah yang populer tetapi minim prestasi dalam hal pelayanan dasar, infrastruktur, sumber daya aparatur, dan anggaran,” kata Muradi.

Lebih lanjut Muradi menuturkan, beberapa pemimpin daerah banyak yang menggunakan media sosial sebagai komunikasi dengan publik.

“Media sosial boleh digunakan hanya untuk first impression, berikutnya tetap bekerja menjalankan fungsinya sebagai kepala daerah. Jangan memanjakan dengan hanya menggunakan media sosial,” kata Muradi.

surveikepemimpinanjabarBerdasarkan hasil survei, dosen prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini menilai banyak pemimpin daerah yang jarang muncul ke media namun memiliki nilai yang baik dibandingkan kota/kabupaten lainnya. Pemimpin tersebut menjadi bagian penting dalam kepuasan publik masyarakat.

Ia juga menyinggung sektor infrastruktur di beberapa daerah. Pemimpin daerah cenderung membangun infrastruktur lebih dahulu di wilayah pusat. “Mereka cenderung membangun dari pusat untuk kebutuhan ekspose saja, sementara wilayah pinggiran tidak dibangun dengan baik,” kata Muradi.

Belum meningkatnya kinerja pemerintah daerah di Jabar juga dikemukakan oleh Arief Anshory. Peneliti pada Center for Economics and Development Studies (CEDS) Unpad ini mengemukakan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan potensi yang kaya, tetapi belum mampu mengungguli provinsi lainnya.

Hal ini terlihat dari rendahnya Angka Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Pengelolaan per Kapita, hingga tingkatusia pendidikan yang masih di bawah provinsi lain maupun standar nasional.

Menggunakan desain two-ways stratification sampling, Dr. Toni dan tim melakukan survei melalui 2 strata. Strata pertama menggunakan 27 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Namun, pada pelaksanaannya hanya 26 Kota/Kabupaten yang dilakukan survei, sementara Kabupaten Pangandaran tidak diperbandingkan karena belum memiliki Kepala Daerah yang dipilih melalui Pilkada.

Sementara strata kedua menggunakan 8 kelompok pekerjaan. Survei yang melibatkan 2.445 orang ini terdiri atas 48,6% responden laki-laki dan 51,4% responden perempuan, dengan tingkat pendidikan antara SMP hingga Sarjana, serta tingkat penghasilan per bulan di bawah Rp 1 juta hingga di atas Rp 3 juta.

“Survei ini juga untuk mengingatkan kepada mereka (pemimpin daerah) tentang capaian kinerjanya yang bisa dikomparasikan dengan kota/kabupaten lain,” kata Dr. Toni.*

Laporan oleh: Arief Maulana / eh