Hindari Konflik, Pemerintah Beri Keleluasaan untuk Tanah Adat

Menteri Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan kuliah umum bertajuk “Kebijakan Agraria & Penataan Ruang di Indonesia Sekarang Ini dan di Masa yang Akan Datang”, di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor Sumedang, Kamis (21/05).

Dalam kuliah umum yang digagas oleh Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini, dibahas soal meningkatnya konflik agraria di era reformasi ini.

Bahkan seiring menguatnya demokrasi dan HAM, konflik agraria terkadang diikuti tindak kekerasan, bahkan penghilangan nyawa.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyatakan, pemerintah cukup serius menyikapi potensi konflik tersebut. Salah satu yang paling sensitif yaitu soal tanah adat.

“Kita selesaikan Kampung Naga dan Baduy. Kemarin di Sulawesi Selatan. Itu sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat,”tegas Ferry.

“Soal bagaimana peruntukkan dan pembagiannya, terserah hak wilayah kampung adat,”tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah kini menyikapi bahwa tanah bukan semata aspek legal, tetapi juga sosial. Apalagi di kampung adat, tidak ada batas persis soal tanah.

“Yang ada hanya kesadaran soaial. Hubungan emosialitas antara manusia dengan tanah. Undang-undang pun mengakui dan menghargai kepemilikan lahan masyarakat,”tegasnya.[kr-2]

Laporan: Atep Kurniawan

Sumber : http://kabarrakyat.co/2015/05/16977/hindari-konflik-pemerintah-beri-keleluasaan-untuk-tanah-adat/